LBH Ansor Ternate Harap Netralitas ASN Dijaga dalam Polemik DOB Sofifi, Ingatkan Peran Kepala Daerah dalam Demokrasi Sehat
- calendar_month Ming, 20 Jul 2025
- visibility 572
- comment 0 komentar
Ketua LBH Ansor Kota Ternate, Zulfikran A. Bailussy, SH | Sumber foto : Istimewa
“Kepala daerah tentu memiliki hak menyampaikan pandangan politiknya. Namun, kami mengingatkan agar semua elemen birokrasi tetap dijaga independensinya dan tidak diarahkan secara sepihak dalam menyikapi isu yang masih dalam tahap wacana dan kajian,” tambahnya.
Lebih lanjut, LBH Ansor menilai bahwa wacana DOB Sofifi merupakan bagian dari dinamika ketatanegaraan yang sah secara konstitusional, dan karenanya perlu dibahas melalui pendekatan ilmiah, dialog terbuka, serta partisipasi publik yang sehat.
Selain itu, Zulfikran menyebut adanya catatan publik yang menunjukkan bahwa Wali Kota Muhammad Sinen sebelumnya pernah menyuarakan dukungan terhadap pemekaran Sofifi saat menjabat sebagai anggota DPRD Tidore Kepulauan. Ia menilai perbedaan sikap tersebut wajar dalam dinamika politik, namun alangkah baiknya jika dijelaskan secara terbuka agar publik memahami konteks perubahan tersebut.
Sebagai bentuk akuntabilitas, LBH Ansor Kota Ternate mendorong Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Kota Tidore untuk melakukan penelusuran internal apabila benar terdapat ASN yang ikut dalam aksi penolakan tersebut. Hal ini, menurut Zulfikran, penting untuk menjaga profesionalisme serta integritas lembaga pemerintahan.(red)
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) belum memberikan tanggapan resmi atas informasi tersebut. Redaksi BalengkoSpace.com masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh klarifikasi dan hak jawab.
- Penulis: Redaksi Balengko Space
- Editor: Tim Redaksi Balengko Creative Media
Saat ini belum ada komentar