Gal-Da: Ruang Hidup Elit vs Mimpi Otonomi Rakyat

Semangat Perjuangan yang Tersandera DOB Galela Loloda (Galda) bukan sekadar wacana administratif; ia adalah “lonceng pengingat” sejak Deklarasi 2011 di Galela Selatan. Perjuangan ini lahir dari kolektivisme moral dan ekonomi masyarakat yang masif. Namun, sangat disayangkan jika energi besar dari para tokoh lintas sektor—politik, intelektual, hingga agamawan—kini seolah terbentur tembok kepentingan elit yang tidak linier dengan cita-cita kemandirian daerah.

Refleksi Kepemimpinan: Belajar dari Alm. Muktar Balakum Kita merindukan figur seperti Alm. Muktar Balakum. Kecerdasan, militansi, dan kebijaksanaan beliau seharusnya menjadi ethical icon bagi politisi muda hari ini. Perjuangan Galda membutuhkan taktik yang bersih dan visi yang konkret, bukan sekadar retorika yang diproduksi saat musim politik tiba.

Antara Syarat Yuridis dan Janji Utopis Kenyataan pahit yang harus dihadapi adalah belum terpenuhinya rujukan yuridis sebagaimana diatur dalam PP No. 78 Tahun 2007. Pasal 5, 6, dan 7 mengatur syarat administratif, teknis, dan fisik secara ketat. Pertanyaannya: sejauh mana keseriusan para pelopor? Hingga detik ini, ketiadaan rekomendasi dari Gubernur dan Kemendagri menunjukkan adanya “mata rantai yang putus” antara janji di panggung dengan kerja di atas kertas.

Kritik Ekonomi-Politik: Paradoks Anggaran Kunjungan Kerja Salah satu poin paling krusial adalah efisiensi finansial. Terdapat ketimpangan yang nyata jika kita melakukan analisis empiris terhadap penggunaan anggaran daerah:

• Biaya Perjalanan Dinas: Mobilisasi elit lokal ke Jakarta dengan dalil kunjungan kerja memakan biaya yang sangat besar.
• Perbandingan Urgensi: Jika akumulasi biaya transportasi, akomodasi, dan “biaya tak terduga” para pejabat tersebut dialihkan, jumlahnya mungkin jauh lebih dari cukup untuk mendanai riset teknis, penyusunan dokumen pemekaran, bahkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dan pendidikan masyarakat Galda dalam setahun.

Kesimpulan dan Harapan Masyarakat tidak boleh lagi “termakan” isu mahar politik yang seolah menjadi batu sandungan utama. Masalah sebenarnya adalah prioritas dan transparansi. Jika para elit memiliki semangat persatuan yang sama dengan rakyat di tahun 2011, maka pemborosan anggaran yang tidak perlu harus ditekan.

Sudah saatnya perjuangan Galda dikembalikan pada relnya: kerja administratif yang nyata, transparansi anggaran, dan komitmen moral untuk melepaskan diri dari jebakan politik utopis.