HMI Cabang Morotai Tolak Morofest: Pemda Dinilai Lebih Pilih Seremonial daripada Tangani Karhutla
- calendar_month 7 jam yang lalu
- visibility 33
- comment 0 komentar
- print Cetak
BALENGKO SPACE, MOROTAI – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Morotai menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pemerintahan Terpadu, Jalan Muhajirin Baru, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Kamis (15/10/2026).
Massa aksi secara tegas menolak pelaksanaan Festival Morotai (Morofest) dan menyoroti berbagai permasalahan mendasar yang dinilai diabaikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
Koordinator Lapangan, Hasanudin Saba, menyatakan penolakan terhadap Morofest karena kegiatan tersebut dianggap tidak bermanfaat dan tidak memiliki unsur kemanusiaan di tengah penderitaan masyarakat.
“Pemerintah daerah lebih mengutamakan kegiatan yang sifatnya seremonial, ketimbang menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta masalah lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Hasan di sela-sela aksi.
Lebih lanjut, HMI Cabang Morotai mempertanyakan efektivitas Morofest terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perputaran ekonomi masyarakat.
“Jika Morofest dijadikan sebagai ajang promosi wisata, kami dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan Rusli-Rio kali ini gagal total dan kekurangan konsep dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah,” ujarnya.
Menurut Hasan, promosi pariwisata semestinya dibarengi dengan pembenahan fasilitas. Prioritas utama untuk mengembangkan daerah berbasis pariwisata adalah kemudahan akses transportasi, infrastruktur yang memadai, kebersihan, sanitasi dasar, serta fasilitas pendukung lainnya yang menjadi minat utama wisatawan.
Dalam orasinya, HMI Cabang Morotai juga menyodorkan enam tuntutan mendesak yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat, yakni:
1.Menolak pelaksanaan Morofest.
2.Mendesak Pemda segera menangani masalah Karhutla dan memberikan solusi bagi masyarakat terdampak.
3.Meminta Pemda segera memperbaiki tempat tambat perahu di Taman Kota.
4.Mendesak pengesahan RT/RW di tingkat kabupaten.
5.Menyediakan jalan alternatif untuk bongkar muat Bahan Bakar Minyak (BBM).
6.Memisahkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) dari Dinas Sosial (Dinsos).
Hasan menutup orasinya dengan peringatan keras kepada pemerintah daerah agar segera bertindak.
“Kami berharap Pemda dapat mengakomodir seluruh tuntutan yang kami sampaikan. Utamanya, segera tangani Karhutla dan berikan efek jera serta solusi nyata bagi masyarakat yang terdampak,” pungkasnya.
- Penulis: Jainudin Naba
- Editor: Redaksi BS
Saat ini belum ada komentar