Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » RAGAM » LBH Ansor Maluku Utara: Status Kuasa Pengguna Anggaran Bukan Penentu atau Pengendali Anggaran Tunjangan DPRD

LBH Ansor Maluku Utara: Status Kuasa Pengguna Anggaran Bukan Penentu atau Pengendali Anggaran Tunjangan DPRD

  • calendar_month Rab, 3 Des 2025
  • visibility 1.134
  • comment 0 komentar

KPA Bukan Penentu Tunjangan DPRD

Menurut PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020, KPA adalah pejabat yang diberi mandat untuk melaksanakan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD, bukan penyusun atau pembuat anggaran.

Sementara itu, besaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Maluku Utara telah ditetapkan secara sah melalui:
• Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017,
• APBD yang disetujui DPRD dan dievaluasi Kemendagri,
• Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 222/KPTS/MU/2021 tentang Tunjangan Perumahan,
• Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 223/KPTS/MU/2021 tentang Tunjangan Transportasi.

Keputusan Gubernur tersebut secara rinci mengatur:
• Ketua DPRD menerima Rp30 juta/bulan untuk tunjangan perumahan,
• Wakil Ketua DPRD menerima Rp28 juta/bulan,
• Anggota DPRD menerima Rp25 juta/bulan,
• Tunjangan transportasi diberikan sesuai standar biaya kendaraan dinas yang ditetapkan Gubernur.

“Besaran itu bukan keputusan Sekwan ataupun KPA. Semua ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) yang sah secara hukum. KPA hanya melaksanakan, bukan mengatur atau merancang,” jelas Zulfikran.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sosok KH. Abdul Ghani Kasuba: Ulama & Umara yang Menginspirasi

    Sosok KH. Abdul Ghani Kasuba: Ulama & Umara yang Menginspirasi

    • calendar_month Sab, 15 Mar 2025
    • account_circle balengko space
    • visibility 575
    • 0Komentar

    Sumber Foto : Istimewa Maluku Utara kehilangan sosok ulama dan umara yang menjadi teladan bagi banyak orang. KH. Abdul Ghani Kasuba adalah figur yang mengabdikan hidupnya tanpa pamrih untuk agama, bangsa, negara, dan masyarakat. Beliau memulai pengabdian sebagai seorang da’i yang menjelajahi wilayah Moloku Kie Raha tanpa mengharapkan imbalan. Dengan keterbatasan fasilitas, beliau berdakwah dari […]

  • Penampakan fisik bangunan LabKesmas Pulau Morotai yang sedang dalam masa adendum. Kepala Dinas Kesehatan memastikan tetap mengedepankan profesionalitas dan standarisasi material meskipun pekerjaan mengalami keterlambatan dari jadwal semula. (Sumber Foto: Istimewa)

    Dinkes Morotai Buka Suara Soal Keterlambatan Proyek LabKesmas, Sebut Kendala Cuaca hingga Mutu Material

    • calendar_month Kam, 8 Jan 2026
    • account_circle Muhammad Muzijad Mandea
    • visibility 353
    • 0Komentar

    “Kami sudah bicarakan terkait adendum. Saat ini diberikan penambahan waktu 50 hari, dan itu sudah berjalan dengan mekanisme denda. Target kami tetap dikejar agar selesai 100 persen,” tegasnya. Kendala Teknis: Uji Mutu Beton dan Material Pabrikan Selain faktor cuaca, dr. Diana membeberkan kendala teknis terkait ketersediaan material yang memenuhi standar spesifikasi. Ia mengungkapkan adanya hambatan […]

  • Pengurus GP Ansor Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat evaluasi akhir tahun 2025 di Basecamp Sudut Literasi, Desa Garajou, Kecamatan Oba Utara, sekaligus membahas penguatan ekonomi desa dan tindak lanjut program strategis organisasi. Sumber: Istimewa

    GP Ansor Tidore Tutup 2025 dengan Rapat Evaluasi dan Dorong Penguatan Koperasi Merah Putih

    • calendar_month Kam, 25 Des 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 337
    • 0Komentar

    Tidore Kepulauan (BALENGKO) – Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kota Tidore Kepulauan menutup akhir tahun 2025 dengan menggelar rapat pengurus di Basecamp Sudut Literasi, Desa Garajou, Kecamatan Oba Utara, Kamis (25/12/2025). Rapat ini difokuskan pada evaluasi kinerja organisasi selama satu tahun kepengurusan serta tindak lanjut pokok-pokok pikiran strategis dari sembilan kader terbaik pasca Pelatihan Kepemimpinan […]

  • Saremo Putera Bungkam HPPT JR 5-2 di Laga Perdana Turnamen U-16 Dowora

    Saremo Putera Bungkam HPPT JR 5-2 di Laga Perdana Turnamen U-16 Dowora

    • calendar_month Jum, 27 Jun 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 172
    • 0Komentar

    Peluit akhir dibunyikan dengan skor akhir 5-2, memastikan Saremo Putera mengamankan tiga poin penting di laga pembuka. Presiden Klub Saremo Putera, Kahar Jafar, mengaku puas dengan hasil tersebut namun tetap menekankan pentingnya evaluasi. “Meskipun masih banyak kekurangan, saya yakin kemenangan hari ini berkat latihan keras kemarin. Yang terpenting, semua pemain mendapat pengalaman bermain,” ujar Kahar […]

  • Faturahman Djaguna Terpilih sebagai Koordinator Umum BEM FBD-DIY 2025–2026: Gerakan Mahasiswa DIY Siap Bangkit dari Krisis Demokrasi

    Faturahman Djaguna Terpilih sebagai Koordinator Umum BEM FBD-DIY 2025–2026: Gerakan Mahasiswa DIY Siap Bangkit dari Krisis Demokrasi

    • calendar_month Sen, 21 Jul 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 1.261
    • 0Komentar

    DIY, Tanah Sejarah Gerakan, Perlu Bangkit Kembali Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai pusat pergerakan mahasiswa sejak era Reformasi 1998, gerakan pendidikan murah, hingga solidaritas kelompok marginal. Namun menurut Faturahman, gerakan mahasiswa saat ini mengalami disorientasi dan kehilangan roh kolektifnya. “FBD-DIY harus kembali menjadi penggerak isu, pengontrol kebijakan, dan penghidup ruang-ruang dialog yang progresif,” ujarnya kepada […]

  • LBH Ansor Ternate Harap Netralitas ASN Dijaga dalam Polemik DOB Sofifi, Ingatkan Peran Kepala Daerah dalam Demokrasi Sehat

    LBH Ansor Ternate Harap Netralitas ASN Dijaga dalam Polemik DOB Sofifi, Ingatkan Peran Kepala Daerah dalam Demokrasi Sehat

    • calendar_month Ming, 20 Jul 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 758
    • 0Komentar

    “Kepala daerah tentu memiliki hak menyampaikan pandangan politiknya. Namun, kami mengingatkan agar semua elemen birokrasi tetap dijaga independensinya dan tidak diarahkan secara sepihak dalam menyikapi isu yang masih dalam tahap wacana dan kajian,” tambahnya. Lebih lanjut, LBH Ansor menilai bahwa wacana DOB Sofifi merupakan bagian dari dinamika ketatanegaraan yang sah secara konstitusional, dan karenanya perlu […]

expand_less