Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » LOKAL UPDATE » Wacana Polri di Bawah Kementerian Dinilai Kontraproduktif dan Ancam Independensi

Wacana Polri di Bawah Kementerian Dinilai Kontraproduktif dan Ancam Independensi

  • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
  • visibility 220
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

JAKARTA (BALENGKO) – Wacana transformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi kementerian kembali memicu polemik. Pengamat politik Nashrullah menilai gagasan yang muncul dalam Rapat Kerja Polri bersama Komisi III DPR RI tersebut tidak rasional dan berpotensi melemahkan kedaulatan negara.

“Menjadikan Polri sebagai kementerian bukan solusi, melainkan bentuk pelemahan institusi. Reformasi Polri seharusnya fokus pada penguatan kinerja, profesionalitas, dan akuntabilitas, bukan perombakan struktur ekstrem,” ujar Nashrullah, Rabu (28/1).

Wacana ini sebelumnya mengemuka melalui Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri. Model yang diusulkan serupa dengan hubungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Kapolri Tegas Menolak

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara terbuka menolak usulan tersebut. Ia menyatakan konsistensinya untuk menjaga mandat konstitusional Polri sesuai Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2002 sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Nashrullah mendukung sikap Kapolri dan memaparkan lima risiko besar jika Polri dipaksa menjadi kementerian:

  1. Independensi Terancam: Penegakan hukum berisiko diintervensi kepentingan politik.
  2. Rantai Komando Terganggu: Mengaburkan garis instruksi langsung di bawah Presiden.
  3. Dualisme Fungsi: Terjadi benturan antara posisi menteri (political executive) dan aparat penegak hukum (law enforcement).
  4. Politisasi Keamanan: Kebijakan keamanan nasional rentan menjadi alat politik praktis.
  5. Disharmoni Hukum: Bertentangan dengan desain UUD 1945 dan UU Kepolisian.

“Kepolisian harus tetap berada langsung di bawah Presiden. Mengubahnya menjadi kementerian hanya akan merusak tatanan ketatanegaraan dan melemahkan keamanan nasional,” tegas Nashrullah.

Tags
  • Penulis: Agung Gumelar
  • Editor: Redaktur Balengko Creative Media
  • Sumber: Agung Gumelar

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekretaris Departemen Advokasi Hukum dan Kebijakan HMP UGM, Moh. Resa, S.H. Source : Istimewa

    HMP UGM Mengecam Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Brimob di Tual yang Menyebabkan Anak Meninggal Dunia

    • calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 234
    • 0Komentar

    Yogyakarta (BALENGKO), 22 Februari 2026 — Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (HMP UGM) mengecam keras dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Brigade Mobil Polda Maluku di Kota Tual yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak di bawah umur. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Kamis, 19 Februari 2026. Korban, pelajar berusia 14 tahun bernama Arianto Tawakal, […]

  • HMTPWK UNUTARA Gelar Kegiatan SPASIAL V Pembukaan di Aula Kampus

    HMTPWK UNUTARA Gelar Kegiatan SPASIAL V di Pulo Tareba

    • calendar_month Rabu, 23 Sep 2026
    • account_circle Mursid Puko
    • visibility 216
    • 0Komentar

    BALENGKOSPACE.COM, TERNATE – Himpunan Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (HMTPWK UNUTARA) resmi menyelenggarakan kegiatan Studi Pengenalan Akademik dan Survei Pemetaan Lapangan (SPASIAL V). Pembukaan kegiatan berlangsung di Aula Lantai Tiga Kampus UNUTARA, Selasa (22/09/2026). Kegiatan ini dirancang sebagai wadah pengembangan wawasan akademik dan peningkatan keterampilan praktis mahasiswa di bidang […]

  • Gambar ilustrasi, Source : Istimewa

    Oknum Polisi Maluku Utara Diduga Tipu Warga Morotai, HIPPMAMORO Yogyakarta Desak Kapolri Evaluasi Polda Malut

    • calendar_month Minggu, 15 Feb 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 284
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA (BALENGKO) – Himpunan Pelajar Mahasiswa Morotai (HIPPMAMORO) Yogyakarta mengecam keras dugaan penipuan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum anggota aktif Polda Maluku Utara berinisial AP terhadap seorang warga sipil. Kasus yang mandek selama berbulan-bulan ini memicu desakan agar Kapolri segera turun tangan melakukan evaluasi total terhadap kinerja Polda Maluku Utara. Kronologi Kejadian Dilansir […]

  • Ketua PC PMII D.I. Yogyakarta

    Muh Faisal Terpilih sebagai Ketua PC PMII D.I. Yogyakarta dalam Konfercab XLVI

    • calendar_month Senin, 8 Des 2025
    • account_circle Muzsta
    • visibility 666
    • 0Komentar

    Yogyakarta (BALENGKO) – Konferensi Cabang (Konfercab) PMII D.I. Yogyakarta ke-46 resmi menetapkan Muh Faisal sebagai Ketua PC PMII DIY terpilih. Proses pemilihan berlangsung pada Senin pagi, 8 Desember 2025, bertempat di Pondok Pesantren Al Kodir, Kaliurang. Pemilihan berlangsung demokratis dengan menghadirkan dua pasangan calon: Setelah melalui proses pemungutan suara, Muh Faisal unggul dan dinyatakan sebagai […]

  • Sumber foto : Istimewa

    PENA DAN BUKU JADI PENYEBAB KEMATIAN ANAK

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle Oleh: N.J Gaston Mahasiswa Yogyakarta
    • visibility 977
    • 0Komentar

    Dalam kehidupan sosial, setiap orang selalu terikat dengan nilai dan jaringan sosial lainnya untuk menjalankan fungsi sosial nya. Sialnya, terkadang faktor-faktor eksternal selalu menjadi pembatas yang menyebabkan Individu berperilaku menyimpang (deviance) makin tumbuh karena persoalan integritas dan regulasi yang tidak seimbang. Dikabarkan dari pelosok timur Indonesia, tepat di kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang […]

  • Kebijakan regulasi digital sekolah oleh Pemerintah Norwegia

    Cegah Gangguan Proses Belajar Dasar, Pemerintah Norwegia Larang Total Penggunaan AI untuk Siswa SD

    • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 152
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE – Langkah tegas diambil oleh Pemerintah Norwegia dalam membatasi penetrasi teknologi modern di lingkungan institusi pendidikan. Mulai tahun ajaran baru pada akhir Agustus mendatang, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) generatif akan dilarang total bagi seluruh siswa sekolah dasar (SD). Kebijakan restriktif tersebut diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Store. Larangan ini […]

expand_less