Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » LOKAL UPDATE » Wacana Polri di Bawah Kementerian Dinilai Kontraproduktif dan Ancam Independensi

Wacana Polri di Bawah Kementerian Dinilai Kontraproduktif dan Ancam Independensi

  • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
  • visibility 135
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

JAKARTA (BALENGKO) – Wacana transformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi kementerian kembali memicu polemik. Pengamat politik Nashrullah menilai gagasan yang muncul dalam Rapat Kerja Polri bersama Komisi III DPR RI tersebut tidak rasional dan berpotensi melemahkan kedaulatan negara.

“Menjadikan Polri sebagai kementerian bukan solusi, melainkan bentuk pelemahan institusi. Reformasi Polri seharusnya fokus pada penguatan kinerja, profesionalitas, dan akuntabilitas, bukan perombakan struktur ekstrem,” ujar Nashrullah, Rabu (28/1).

Wacana ini sebelumnya mengemuka melalui Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri. Model yang diusulkan serupa dengan hubungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Kapolri Tegas Menolak

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara terbuka menolak usulan tersebut. Ia menyatakan konsistensinya untuk menjaga mandat konstitusional Polri sesuai Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2002 sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Nashrullah mendukung sikap Kapolri dan memaparkan lima risiko besar jika Polri dipaksa menjadi kementerian:

  1. Independensi Terancam: Penegakan hukum berisiko diintervensi kepentingan politik.
  2. Rantai Komando Terganggu: Mengaburkan garis instruksi langsung di bawah Presiden.
  3. Dualisme Fungsi: Terjadi benturan antara posisi menteri (political executive) dan aparat penegak hukum (law enforcement).
  4. Politisasi Keamanan: Kebijakan keamanan nasional rentan menjadi alat politik praktis.
  5. Disharmoni Hukum: Bertentangan dengan desain UUD 1945 dan UU Kepolisian.

“Kepolisian harus tetap berada langsung di bawah Presiden. Mengubahnya menjadi kementerian hanya akan merusak tatanan ketatanegaraan dan melemahkan keamanan nasional,” tegas Nashrullah.

Tags
  • Penulis: Agung Gumelar
  • Editor: Redaktur Balengko Creative Media
  • Sumber: Agung Gumelar

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua PW IKA PMII Maluku Utara, Muhajirin Bailussy, bersama jajaran pengurus saat melakukan audiensi dengan Bupati Halmahera Selatan.

    Bupati Halsel Terima Audiensi PW IKA PMII Maluku Utara, Bahas Peran Strategis Alumni dalam Pembangunan Daerah

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle Mursid Puko
    • visibility 433
    • 0Komentar

    Labuha (BALENGKO) — Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, secara resmi menerima audiensi Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PW IKA PMII) Provinsi Maluku Utara di ruang kerja Bupati, Rabu (3/12/2025). Rombongan PW IKA PMII Malut dipimpin oleh Ketua Wilayah Muhajirin Bailussy, didampingi Sekretaris Wilayah Rahdi Anwar, Ketua PC IKA PMII […]

  • Menag Lantik Dr. Adnan Mahmud sebagai Rektor IAIN Ternate

    Menag Lantik Dr. Adnan Mahmud sebagai Rektor IAIN Ternate

    • calendar_month Selasa, 10 Mar 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 312
    • 0Komentar

    Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi melantik Dr. Adnan Mahmud, MA sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate pada Selasa pagi, 10 Maret 2026, di Jakarta. Pelantikan tersebut dilakukan bersamaan dengan pengangkatan empat pimpinan perguruan tinggi keagamaan negeri lainnya, yaitu Prof. Dr. Musahadi, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Prof. Dr. Sumper Mulia Harahap, […]

  • Menggali Api Islam Cak Nur

    Menggali Api Islam Cak Nur

    • calendar_month Rabu, 26 Nov 2025
    • account_circle Arsrhum
    • visibility 614
    • 0Komentar

    Dikisahkan dalam novel Merdeka Sejak Hati karya Ahmad Faudi, suatu ketika Mintaredja, seorang politisi dan pejabat pemerintahan pada masa Orde Baru, mengajukan pertanyaan kepada Lafran Pane: mengapa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) harus bersikap independen? “Kami independen tidak bergabung dan menjadi bagian dari partai politik untuk membuktikan kesungguhan kami mempersatukan semua bagian umat tidak peduli partai […]

  • Source : Istimewa

    GP Ansor Halsel: Penegakan Hukum Harus Objektif, Jangan Tunduk pada Tekanan Eksternal

    • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
    • account_circle Mursid Puko
    • visibility 117
    • 0Komentar

    HALMAHERA SELATAN (BALENGKO) – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) angkat bicara mengenai pentingnya menjaga marwah hukum dari intervensi luar. Sekretaris PC GP Ansor Halsel, Irfandi R. Hi. Mustafa, menegaskan bahwa asas legalitas harus menjadi panglima dalam setiap penanganan perkara pidana. Pernyataan ini disampaikan Irfandi merespons dinamika hukum yang tengah berkembang […]

  • Source : www.vice.com

    Belajar Nasionalisme dari Etnis Tionghoa

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Fahrul Abd Muid Penulis adalah Dosen IAIN Ternate dan Direktur Bajo Institut Malut
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Komunitas Tionghoa sangat menarik untuk dicatat karena terdapat beberapa literatur menegaskan perihal asal-muasal etnis Tionghoa di Indonesia. Etnis ini berawal dari para migran yang masuk ke nusantara ratusan tahun yang lalu. Mereka datang dengan latar belakang sejarah Tiongkok yang tua dan besar-empat ribu tahun yang lalu. Implikasinya, etnis Tionghoa yang tersebar di seluruh Asia Tenggara-bahkan […]

  • Konsep Staatsfundamentalnorm Hans Nawiasky sebagai Fondasi Hukum dan Demokrasi

    Konsep Staatsfundamentalnorm Hans Nawiasky sebagai Fondasi Hukum dan Demokrasi

    • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
    • account_circle Lasuwardi Wahab. S.H (Mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negri Sunan kalijaga Yogyakarta)
    • visibility 158
    • 0Komentar

    Dalam ruang perkuliahan hukum, mahasiswa kerap terpesona oleh kemegahan struktur hierarki norma yang dikembangkan Hans Nawiasky. Melalui teori Staatsfundamentalnorm, Nawiasky menempatkan norma dasar pada puncak bangunan hukum negara sebagai ruh yang menjiwai seluruh aturan di bawahnya.

expand_less