Pasien Digendong dari Puskesmas Yaba, Kader PMII D.I Yogyakarta Soroti Pemda Soal Infrastruktur

Potret tenaga kesehatan yang menggendong pasien dari Puskesmas Yaba, Bacan, Halmahera Selatan, baru-baru ini memenuhi lini masa media sosial. Karena akses jalan yang terputus dan jalur laut yang lumpuh akibat ombak besar, raga manusia harus menjadi pengganti ambulans. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat seperti potret dedikasi. Namun, bagi saya, ini adalah tamparan keras bagi nurani publik; sebuah cermin yang memilukan bahwa kaum mustadh’afin masih memikul beban terberat dari ketimpangan pembangunan.

Sebagai tenaga kesehatan sekaligus kader PMII D.I. Yogyakarta, saya menyaksikan peristiwa ini dengan perpaduan rasa resah dan sedih. Resah, karena di tengah narasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang kerap digaungkan, masih ada warga yang harus dipanggul selayaknya masa lampau hanya untuk mengakses layanan medis dasar. Sedih, karena korbannya selalu kelompok yang sama: masyarakat desa terpencil dengan keterbatasan ekonomi—mereka yang suaranya jarang bergema di ruang pengambilan kebijakan.

Tulisan ini lahir dari kegelisahan pribadi saya yang telah bertahun-tahun bergelut di lapangan, mulai dari menempuh pendidikan D3 hingga S1 dan sudah bertahun-tahun bekerja dipelayanan kesehatan. Sebagai kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang ditempa dengan nilai Nilai Dasar Pergerakan (NDP), terutama dalam konteks Hablum Minannas (hubungan antar manusia) dan keadilan sosial, saya menolak untuk diam. Pengalaman dan nilai-nilai itulah yang memaksa saya bersuara ketika ketimpangan sistemik ini terus berulang dan mulai dianggap sebagai kewajaran yang lumrah.

Jangan Menormalisasi “Romantisme Penderitaan”

Dalam kerangka pembangunan yang berkeadilan, infrastruktur jalan menuju fasilitas kesehatan bukan sekadar proyek fisik, melainkan pengejawantahan dari Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ketika jalan menuju Puskesmas Yaba terputus, maka negara secara tidak langsung sedang membiarkan terjadinya hambatan terhadap hak hidup warganya.

Kita tentu menghormati dedikasi tenaga kesehatan tersebut. Namun, heroisme nakes jangan sampai dijadikan tameng untuk menormalisasi ketimpangan. Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait perlu segera mengevaluasi peta kerentanan akses kesehatan di wilayah terpencil. Kita butuh solusi sistemik-seperti pengadaan ambulans laut yang tangguh cuaca atau percepatan perbaikan jalan evakuasi medis-bukan sekadar kekaguman sesaat pada nakes yang rela berkorban.

Sebagai kader PMII, saya memandang bahwa keberpihakan pada kaum mustadh’afin harus dimulai dari keberpihakan anggaran dan prioritas pembangunan. Pembangunan infrastruktur jangan hanya terpusat pada wilayah yang ‘terlihat’ (estetika kota), tapi harus menyentuh wilayah yang ‘terluka’ (pelosok desa).”

Luka Nyata di Tubuh Rakyat

Potret perjuangan Nakes di Yaba, Halmahera Selatan, memperlihatkan jurang yang masih menganga lebar antara pusat dan pinggiran. Di satu sisi ada wilayah dengan aspal mulus dan ambulans siaga, di sisi lain ada warga yang harus menembus hutan sambil menahan sakit. Di titik inilah, “keadilan sosial” berhenti menjadi jargon konstitusi dan menjelma menjadi luka nyata di tubuh rakyat.

Jika situasi ini terus dibiarkan, penderitaan kaum mustadh’afin akan menjadi siklus yang tak berujung: sakit, terisolasi, lalu dilupakan oleh sistem yang seharusnya melindungi. Sebagai nakes, saya paham betul bahwa setiap menit keterlambatan adalah penentu hidup atau mati. Sebagai kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), saya meyakini bahwa diam di hadapan ketidakadilan adalah pengingkaran terhadap nurani.

Peristiwa ini semestinya menjadi momentum refleksi, sekaligus dorongan moral bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kebijakan untuk menempatkan infrastruktur kesehatan sebagai prioritas utama. Ini bukan soal pencitraan di mata publik, melainkan soal memastikan hak atas hidup benar-benar dirasakan hingga ke pelosok nusantara.

Sebab, selama orang sakit masih harus digendong untuk mendapatkan pertolongan, selama itu pula kita harus jujur mengakui: keadilan sosial dan makna kemerdekaan belum sepenuhnya sampai ke tangan seluruh anak bangsa.