Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » LOKAL UPDATE » Ketua GP Ansor Haltim: Polemik Tunjangan DPRD Malut Harus Disikapi Objektif, Hindari ‘Trial by Opinion’

Ketua GP Ansor Haltim: Polemik Tunjangan DPRD Malut Harus Disikapi Objektif, Hindari ‘Trial by Opinion’

  • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
  • visibility 355
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

HALMAHERA TIMUR (BALENGKO) – Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Halmahera Timur, Julkarnain Rajak, angkat bicara mengenai polemik tunjangan DPRD Provinsi Maluku Utara yang kini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara.

Julkarnain menegaskan bahwa supremasi hukum harus ditegakkan di atas landasan yang objektif, bukan dibentuk oleh desakan opini publik. Ia meminta semua pihak untuk melihat perkara ini secara proporsional sesuai dengan koridor hukum acara pidana.

Pentingnya Pembuktian di Atas Asumsi

Dalam keterangannya pada Senin (16/2/2026), Julkarnain mengingatkan bahwa proses hukum memiliki tahapan yang baku. Ia menekankan bahwa kesimpulan hukum tidak boleh lahir dari asumsi atau persepsi semata.

“Penetapan tersangka itu mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kita tidak bisa mendahului proses tersebut dengan tekanan atau spekulasi,” tegas Julkarnain.

Ia menambahkan, merujuk pada teori due process of law, setiap individu memiliki hak atas proses hukum yang adil dan tidak bias. Oleh karena itu, ia meminta agar ruang publik tidak bertransformasi menjadi arena penghakiman sebelum proses pembuktian selesai.

  • Penulis: Mursid Puko
  • Editor: Redaktur Balengko Creative Media

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • FEDERALISME FISKAL MALUT: Menyelamatkan Malut dari Kubangan Kemiskinan.

    FEDERALISME FISKAL MALUT: Menyelamatkan Malut dari Kubangan Kemiskinan.

    • calendar_month Selasa, 25 Agt 2026
    • account_circle Hasrul Hi Kahar Mahasiswa Sosiologi Yogyakarta
    • visibility 498
    • 0Komentar

    Paradoks yang Paradoksal Maluku Utara hari ini merupakan studi kasus paling telanjang tentang bagaimanapertumbuhan ekonomi bisa berjalan sepenuhnya lepas dari kesejahteraan rakyat. Provinsi inimencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia sebesar 34% sepanjang tahun 2025 dansempat menyentuh 39,10% pada kuartal III tahun 2025 yang nyaris seluruhnya ditopanghilirisasi nikel di dua kawasan, yakni, Halmahera Tengah dan Timur. Pada […]

  • Foto suasana upacara HUT ke-80 RI di Lapas Jambula

    Wakil Gubernur Maluku Utara beri Remisi HUT ke-80 RI di Ternate

    • calendar_month Minggu, 17 Agt 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 744
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE – TERNATE, Wakil Gubernur Maluku Utara, KH. Sarbin Sehe, memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapas Jambula, Ternate, Minggu (17/8/2025). Wagub Sarbin bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus menyampaikan amanat Presiden RI dan pesan Menteri Imigrasi serta Pemasyarakatan. Upacara ini tidak hanya merayakan HUT ke-80 RI, tetapi juga […]

  • Kedaulatan di Setiap Ombak: Anak Pulau Loloda dan Perjuangan Menjaga Laut Halmahera

    Kedaulatan di Setiap Ombak: Anak Pulau Loloda dan Perjuangan Menjaga Laut Halmahera

    • calendar_month Minggu, 10 Agt 2025
    • account_circle Muhammad Asmar Joma
    • visibility 808
    • 0Komentar

    Di tepi lautan luas yang menelan cakrawala, pulau-pulau kecil di Loloda negeri para tetua di Halmahera bagian Utara berdiri sebagai benteng sunyi. Tidak banyak yang memikirkan keberadaan mereka, kecuali saat badai datang atau wacana geopolitik dunia bergeser. Namun, bagi mereka yang tinggal di sana, setiap jengkal tanah, setiap hempasan ombak adalah pernyataan eksistensi yang tak […]

  • Asril Sermaf berpose usai ditetapkan sebagai Formatur Ketua Umum Komisariat Persiapan (P) Ali Maksum HMI Cabang Yogyakarta dalam Rapat Anggota Komisariat Luar Biasa (RAKLB) Ke-I yang digelar di Gedung Kebudayaan Lafran Pane, Sekretariat HMI Cabang Yogyakarta, Minggu (8/2/2026).

    Komisariat (P) Ali Maksum Resmi Berdiri, RAKLB Ke-I Tetapkan Formatur dan Caretaker

    • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 292
    • 0Komentar

    Yogyakarta (BALENGKO) — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta resmi mendirikan Komisariat Persiapan (P) Ali Maksum melalui Rapat Anggota Komisariat Luar Biasa Ke-1 (RAKLB Ke-I) yang digelar pada Minggu, 8 Februari 2026 (19 Sya’ban 1447 H) bertempat di Gedung Kebudayaan Lafran Pane, Sekretariat HMI Cabang Yogyakarta. Forum tertinggi komisariat tersebut menetapkan M. Asril Sermaf sebagai […]

  • GP Ansor dan IPNU-IPPNU Kulon Progo Dilantik Bersama, Satukan Barisan Kader Militan dan Intelektual

    GP Ansor dan IPNU-IPPNU Kulon Progo Dilantik Bersama, Satukan Barisan Kader Militan dan Intelektual

    • calendar_month Minggu, 25 Mei 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 430
    • 0Komentar

    Kulon Progo (Balengko Space) – Semangat persatuan dan pembinaan kader muda NU mewarnai kegiatan Pelantikan Bersama Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) serta Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kabupaten Kulon Progo. Acara tersebut digelar pada Ahad, 25 Mei 2025, di Pondok Pesantren Al-Miftah, Nanggulan. Mengusung tema “Satu […]

  • Tim Advokasi Untuk Keadilan Marganda saat melaporkan kasus dugaan malpraktik medis ke lembaga negara. Source : Istimewa

    Dugaan Malpraktik Medis Akibatkan Kelumpuhan, Tim Advokasi Lapor ke DPR RI dan KKI

    • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 473
    • 0Komentar

    JAKARTA, BALENGKO SPACE – Tim Advokasi Untuk Keadilan Marganda resmi membawa kasus dugaan malpraktik medis yang menimpa seorang pelajar berinisial MS ke ranah pengawasan nasional. Pengaduan tersebut disampaikan kepada Komisi IX DPR RI dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) pada Selasa (21/4/2026). Langkah ini diambil menyusul kegagalan proses mediasi serta penilaian tim advokasi terhadap ketiadaan itikad […]

expand_less