Publik Soroti Penurunan Indeks Kerukunan, FKUB Maluku Utara Didesak Evaluasi Kinerja dan Audit Anggaran

MALUT (BALENGKO) – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Maluku Utara tengah menjadi sorotan publik menyusul rilis data Indeks Kerukunan Umat Beragama dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Laporan tersebut menempatkan skor variabel kehidupan umat beragama di Maluku Utara pada level rendah, yang mengindikasikan penurunan signifikan dibanding periode sebelumnya.

Penurunan indeks ini dinilai kontradiktif dengan mandat yang diemban FKUB sebagai lembaga strategis penjaga harmoni di daerah. Kritik tajam muncul terkait efektivitas program kerja FKUB Malut di bawah kepemimpinan Adnan Mahmud.

Poin-Poin Utama Sorotan Publik:

1. Evaluasi Program Kerja: Sejumlah tokoh masyarakat menilai program FKUB selama ini masih bersifat seremonial, seperti dialog lintas iman dan sosialisasi di dalam ruangan. FKUB didorong untuk melakukan aksi nyata yang menyentuh akar rumput di tingkat kabupaten/kota guna memperkuat nilai-nilai harmoni secara riil.
2. Transparansi Anggaran: Terkait penerimaan dana hibah tahunan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, publik mendesak adanya akuntabilitas yang lebih transparan. Terdapat dorongan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara melakukan audit investigatif guna memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dan berorientasi pada penguatan kerukunan masyarakat.
3. Rangkap Jabatan Pengurus: Kepemimpinan Adnan Mahmud turut menjadi perhatian karena yang bersangkutan diketahui mengemban sejumlah jabatan di organisasi lain, seperti Ketua PW ISNU Malut dan Ketua Majelis Alumni IPNU Malut. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada pembagian fokus dan optimalisasi kinerja forum.

“Masyarakat mengharapkan adanya perbaikan signifikan dalam kinerja dan program kerja. Jangan sampai lembaga yang menjadi garda terdepan kerukunan ini kehilangan relevansinya karena dinilai tidak memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan indeks harmoni daerah,” ujar salah satu ujar seorang tokoh masyarakat Maluku Utara yang enggan disebutkan namanya, Senin (18/2).

Merespons kondisi tersebut, publik mendesak Gubernur Maluku Utara untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan FKUB Maluku Utara. Langkah ini dinilai penting demi menjaga amanah lembaga dan memastikan stabilitas kerukunan di Maluku Utara tetap terjaga dengan program yang lebih inklusif dan berdampak luas.

Publik juga berharap adanya penjelasan transparan dari pengurus FKUB Maluku Utara agar spekulasi terkait efektivitas lembaga dan penggunaan anggaran dapat terjawab secara objektif berdasarkan data dan fakta di lapangan.