Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » LOKAL UPDATE » Diduga Langgar Izin dan Alih Fungsi Bangunan, Produksi Es Kristal di Tangerang Didemo Warga

Diduga Langgar Izin dan Alih Fungsi Bangunan, Produksi Es Kristal di Tangerang Didemo Warga

  • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
  • visibility 150
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

TANGERANG (BALENGKO) – Sejumlah elemen masyarakat menggeruduk kantor Pemerintah Kota Tangerang, menuntut penutupan aktivitas produksi Himalaya Es Kristal yang diduga kuat melanggar perizinan dan aturan tata ruang. Massa mendesak Satpol PP segera menyegel lokasi tersebut karena dinilai telah menyalahgunakan fungsi bangunan.

Koordinator aksi, Agung, menegaskan bahwa operasional perusahaan tersebut terindikasi melakukan alih fungsi bangunan dari gudang menjadi tempat produksi. Hal ini dianggap melanggar UU No. 6 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung dan PP No. 16 Tahun 2021 terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Kami mendesak Satpol PP Kota Tangerang segera menyegel dan menutup produksi Himalaya Es Kristal. Harus ada transparansi mengapa ada pembiaran terhadap aktivitas yang bermasalah secara hukum ini,” ujar Agung dalam orasinya, Rabu (28/1/2026).

Selain masalah alih fungsi, massa menyoroti ketiadaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB) dan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) yang diwajibkan bagi kegiatan industri. Holid, orator lainnya, menambahkan bahwa laporan resmi telah dilayangkan sejak Senin (26/1), namun hingga kini belum ada tindakan nyata dari aparat penegak Perda.

Kondisi ini memicu kecurigaan warga adanya relasi tidak wajar antara pihak perusahaan dan oknum aparat. Massa mengancam akan terus mengawal kasus ini hingga Pemkot Tangerang melakukan audit menyeluruh dan menghentikan total aktivitas produksi sebelum seluruh administrasi legal terpenuhi.

  • Penulis: Agung Gumelar
  • Editor: Redaktur Balengko Creative Media

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Membaca Buku di Atas Perahu Bocor

    Membaca Buku di Atas Perahu Bocor

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle Subhan Samsudin
    • visibility 206
    • 0Komentar

    Pendidikan kerap dipuji sebagai jalan utama menuju kemajuan. Ia disebut jembatan masa depan, tangga mobilitas sosial, bahkan mesin peradaban. Namun, di balik retorika yang berulang, ada kenyataan yang jarang diucapkan dengan jujur: banyak anak Indonesia hari ini sedang belajar dalam kondisi yang rapuh, seolah membaca buku di atas perahu bocor. Perahu itu tidak selalu tampak […]

  • Petani transmigran mengolah lahan pertanian di kawasan permukiman baru program transmigrasi.

    Pemecahan Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Solusi atau Tantangan Baru?

    • calendar_month Rabu, 13 Agt 2025
    • account_circle Imran Tahir
    • visibility 394
    • 0Komentar

    Dahulu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi—hingga ke tingkat pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi—dibentuk dengan tujuan menyinergikan kebijakan dan program terkait ketenagakerjaan serta transmigrasi. Harapannya, kebijakan tersebut mampu menciptakan keterkaitan yang erat antara penyediaan lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja, termasuk bagi transmigran, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia, pembangunan, […]

  • Sultan Ternate dan FORKODA Dukung Pemekaran Pulau Obi, Ini Agenda Pertemuan di Laiwui

    Sultan Ternate dan FORKODA Dukung Pemekaran Pulau Obi, Ini Agenda Pertemuan di Laiwui

    • calendar_month Kamis, 22 Mei 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 589
    • 0Komentar

    Balengko Space – Ketua FORKODA PP DOB Maluku Utara, Sarka Eladjouw, bersama Anggota DPD RI Sultan Hidayat Mudaffar Syah, akan mengunjungi Pulau Obi pekan ini. Kunjungan ini bertujuan memperkuat perjuangan menjadikan Pulau Obi sebagai kabupaten baru di Maluku Utara. Sarka menyampaikan bahwa pemekaran wilayah adalah agenda bersama antara rakyat dan pemerintah daerah. Ia mendorong masyarakat […]

  • Rumah Layak untuk Warga, PMII Ternate Dukung Langkah Gubernur Sherly dan Wagub Sarbin

    Rumah Layak untuk Warga, PMII Ternate Dukung Langkah Gubernur Sherly dan Wagub Sarbin

    • calendar_month Senin, 26 Mei 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 593
    • 0Komentar

    Ternate (Balengko Space) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Ternate mendukung penuh program 700 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Ketua PMII Kota Ternate, Safrian Sula, menilai program ini memberi dampak nyata. Banyak warga dengan […]

  • FKPMT Talaga Nuzulul Quran

    FKPMT Talaga Gelar Peringatan Nuzulul Quran, Wakil Bupati Halmahera Barat Apresiasi Semangat Pemuda

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle Mursid Puko
    • visibility 375
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, Halmahera Barat — Forum Komunikasi Pelajar dan Mahasiswa Talaga (FKPMT) Desa Talaga, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, sukses menyelenggarakan kegiatan peringatan Nuzulul Quran pada Sabtu (14/03/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Halmahera Barat, Djufri Muhamad. Ketua Umum FKPMT, Yusrival Hi. Husen, menyampaikan bahwa kegiatan Nuzulul Quran merupakan bentuk kepedulian para […]

  • IKPM-HT Yogyakarta desak Gubernur Maluku Utara Bebaskan 11

    IKPM-HT Yogyakarta Desak Gubernur Maluku Utara, Suara Protes Meledak di Pelantikan!

    • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 994
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, Yogyakarta Senin (15/9) — IKPM-HT Yogyakarta desak Gubernur Maluku Utara segera membebaskan 11 masyarakat adat Maba Sangaji. Tuntutan itu muncul saat pelantikan Badan Pengurus IKPM-HT periode 2025–2026 di Gedung IPHI Sukoharjo, 13 September 2025. Mahasiswa Maluku Utara yang hadir kompak membentangkan spanduk sebagai simbol penolakan terhadap penahanan warga adat yang mempertahankan tanah leluhur […]

expand_less