Sidak RSUD Jailolo Disorot, Sahrir Jamsin Desak Audit Anggaran dan Pemeriksaan Direktur
- calendar_month 5 jam yang lalu
- visibility 56
- comment 0 komentar
- print Cetak
Sahrir Jamsin soroti sidak RSUD Jailolo dan mendesak audit anggaran BLUD serta pemeriksaan direktur rumah sakit demi transparansi dan perbaikan layanan kesehatan. Source : Istimewa
Jailolo (BALENGKO) – Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Bupati Halmahera Barat di RSUD Jailolo menuai sorotan. Ketua SEMAINDO Halmahera Barat DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan dan justru berpotensi menjadi pengalihan isu dari problem utama pengelolaan anggaran rumah sakit.
Dalam keterangannya, Sahrir menegaskan bahwa publik seharusnya mendapatkan penjelasan terbuka terkait penggunaan anggaran, khususnya dalam skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), bukan sekadar disuguhkan aktivitas seremonial.
“Data sudah jelas. Total belanja BLUD mencapai Rp19,3 miliar, dan belanja obat sekitar Rp4,6 miliar. Namun, mengapa masih terjadi kelangkaan obat? Ini yang harus dijawab secara transparan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti besarnya pendapatan RSUD Jailolo yang disebut telah melampaui Rp22 miliar, termasuk dari klaim BPJS Kesehatan. Menurutnya, angka tersebut semestinya cukup untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
“Kalau pendapatan besar, tetapi pelayanan masih bermasalah, berarti ada yang tidak beres dalam tata kelolanya. Ini tidak bisa ditutup dengan sidak,” ujarnya.
Atas dasar itu, Sahrir secara tegas mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan. Ia meminta Kejaksaan Negeri Halmahera Barat segera melakukan pemeriksaan terhadap Direktur RSUD Jailolo, dr. Novimaryana Drakel, serta mengaudit secara menyeluruh penggunaan anggaran, terutama pada sektor belanja obat dan pengelolaan dana BLUD.
“Kami meminta Kejaksaan Negeri Halmahera Barat segera memanggil dan memeriksa Direktur RSUD. Audit menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran,” katanya.
Sahrir mengingatkan, jika tidak ada langkah konkret dari aparat penegak hukum, kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan di Halmahera Barat berpotensi semakin menurun.
“Jangan sampai masyarakat terus dirugikan. Ini menyangkut hak dasar warga untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Jika ada indikasi penyimpangan, harus diusut hingga tuntas,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal isu ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
“Kami tidak akan berhenti. Ini bukan sekadar kritik, tetapi komitmen untuk memastikan uang rakyat dikelola secara benar dan transparan,” pungkasnya.
- Penulis: Redaksi Balengko Space
- Editor: Redaktur Balengko Creative Media
Saat ini belum ada komentar