LBH Ansor Maluku Utara Laporkan Aksandri Kitong ke DPP Demokrat, Desak Sanksi Tegas hingga PAW
- calendar_month 5 jam yang lalu
- visibility 128
- comment 0 komentar
- print Cetak
Source : LBH Ansor Maluku Utara
Jakarta (BALENGKO), 2 April 2026 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara resmi melaporkan Anggota DPRD Maluku Utara, Aksandri Kitong, ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Laporan tersebut disampaikan ke Mahkamah Partai Demokrat dan telah diterima secara resmi, ditandai dengan surat tanda terima pengaduan.
Ketua LBH Ansor Maluku Utara, Zulfikran Bailussy, S.H., menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya hukum yang disusun secara sistematis, disertai legal opinion dan bukti pendukung.
“Kami tidak datang dengan opini. Laporan ini dilengkapi legal opinion yang menguraikan dugaan pelanggaran etik, disiplin partai, serta potensi konsekuensi hukum, termasuk bukti-bukti yang relevan,” ujar Zulfikran.
Ia menilai, pernyataan Aksandri Kitong yang diduga bernuansa kekerasan tidak dapat ditoleransi, terutama dalam konteks Maluku Utara yang memiliki sejarah konflik sosial berbasis SARA.
“Ini bukan sekadar salah ucap. Ada tanggung jawab moral dan politik sebagai pejabat publik. Pernyataan yang mengarah pada kekerasan berpotensi memicu konflik horizontal,” tegasnya.
LBH Ansor Maluku Utara mendesak Mahkamah Partai Demokrat memproses laporan tersebut secara objektif dan transparan. Mereka juga meminta agar partai tidak bersikap normatif dalam menangani kasus ini.
“Jika terbukti, harus ada sanksi tegas. Kami secara eksplisit meminta pemberhentian melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai bentuk pertanggungjawaban politik,” lanjut Zulfikran.
Menurutnya, langkah ini juga bertujuan menjaga ruang publik dari narasi provokatif yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial.
“Pejabat publik tidak boleh memproduksi ujaran yang memecah belah masyarakat. Jika dibiarkan, ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan penegakan hukum,” katanya.
LBH Ansor memastikan akan mengawal proses di internal partai serta mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan unsur pidana yang mungkin timbul.
Dengan diterimanya laporan tersebut, LBH Ansor Maluku Utara menegaskan pentingnya akuntabilitas pejabat publik tanpa intervensi politik.
“Ini menjadi ujian bagi Partai Demokrat, apakah berkomitmen pada penegakan etika atau membiarkan pelanggaran. Kami akan terus mengawal hingga ada keputusan tegas,” tutup Zulfikran.
- Penulis: Redaksi Balengko Space
- Editor: Redaktur Balengko Creative Media
Saat ini belum ada komentar