Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » OPINI » Perang melawan tirani adalah keharusan untuk hidup sebagaimana mestinya

Perang melawan tirani adalah keharusan untuk hidup sebagaimana mestinya

  • calendar_month Sabtu, 17 Jan 2026
  • visibility 325
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Kesejahteraan dan kebebasan merupakan cita-cita mendasar setiap manusia. Setiap orang berhak menjalani hidup secara bermartabat tanpa tekanan, ketidakadilan, maupun perlakuan sewenang-wenang. Ketika penindasan dan ketidakadilan menjadi praktik yang dinormalisasi, nilai-nilai kemanusiaan pun tercederai.

Dalam konteks tersebut, perlawanan terhadap praktik penindasan bukanlah pilihan emosional, melainkan tuntutan etis. Upaya ini diperlukan agar kelompok-kelompok yang termarjinalkan dapat menjalankan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik secara layak, tanpa kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia.

Nilai-nilai kemanusiaan mencakup hak asasi manusia, keadilan, empati, dan toleransi. Prinsip-prinsip fundamental ini kerap mengalami reduksi melalui praktik dominasi, eksklusi sosial, serta pembiaran struktural yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu, baik negara maupun nonnegara.

Sejarah Indonesia mencatat berbagai peristiwa yang menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi nilai-nilai tersebut. Tragedi Talangsari 1989 merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia yang hingga kini belum sepenuhnya memperoleh keadilan. Demikian pula Tragedi Trisakti 1998, ketika aparat keamanan menembaki mahasiswa yang tengah menyampaikan aspirasi secara terbuka.

Pola kekerasan terhadap warga sipil kembali mencuat dalam peristiwa yang menimpa Affan Kurniawan saat unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada 28 Agustus 2025. Peristiwa ini kembali mempertanyakan komitmen negara dalam menjamin keselamatan dan hak berekspresi warga.

Dalam praktik sehari-hari, publik kerap menyaksikan individu atau kelompok yang diperlakukan secara tidak manusiawi dan direndahkan martabatnya. Fenomena ini dikenal dalam kajian hak asasi manusia sebagai dehumanisasi, yakni pengingkaran terhadap nilai, hak, dan martabat kemanusiaan seseorang, bukan perubahan fisik sebagaimana sering disalahpahami.

Sejarah perbudakan menjadi contoh ekstrem dehumanisasi, ketika manusia diperlakukan sebagai komoditas, dipaksa bekerja tanpa upah, dan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Praktik serupa, dalam bentuk yang lebih modern, masih dapat ditemukan dalam berbagai relasi kuasa yang timpang.

Karena itu, sikap kritis terhadap penindasan tidak boleh diredam oleh pembiaran atau kepentingan sempit. Ketidakadilan yang dibiarkan justru berpotensi melahirkan konflik sosial yang lebih luas. Perlawanan yang dimaksud bukanlah glorifikasi kekerasan, melainkan perjuangan kolektif untuk menegakkan keadilan dan memulihkan martabat manusia.

Sejarah pemikiran dan perjuangan menunjukkan bahwa perubahan sosial kerap lahir dari kesadaran moral dan keberanian intelektual. Keteladanan tokoh-tokoh yang berjuang demi kemaslahatan umat mengajarkan bahwa pengorbanan terbesar dalam perjuangan adalah kesetiaan pada nilai kebenaran, bahkan ketika harus menghadapi risiko pribadi.

Masyarakat hari ini dihadapkan pada dua pilihan mendasar: berdiam diri menyaksikan penindasan terus berlangsung, atau mengambil peran aktif untuk mengoreksi ketidakadilan melalui cara-cara yang bermartabat dan beradab. Meski tidak semua kejahatan dapat dihentikan sekaligus, publik setidaknya tidak boleh menjadi bagian dari sistem yang melanggengkannya.

Sejumlah pemikir menyatakan bahwa kehidupan yang bermartabat mensyaratkan keberanian melawan tirani. Namun, perlawanan tersebut harus diarahkan pada pembebasan manusia, bukan pada reproduksi kekerasan baru. Ketika kebebasan dikekang secara sistematis, eksistensi manusia sebagai makhluk merdeka perlahan tergerus.

George Orwell, melalui novelnya Animal Farm, menggambarkan bagaimana tirani dapat tumbang oleh kesadaran kolektif kelompok tertindas. Kisah tersebut menjadi alegori tentang bahaya kekuasaan absolut sekaligus pentingnya kewaspadaan agar perjuangan pembebasan tidak berakhir pada penindasan baru.

Pada akhirnya, perjuangan melawan penindasan adalah amanah moral yang menuntut keberanian, kejernihan nalar, dan tanggung jawab etis, terutama dari kalangan intelektual. Sejarah menunjukkan bahwa kehidupan yang tidak diperjuangkan dengan kesadaran kritis berisiko kehilangan makna dan arah.

Hasta la victoria siempre!

  • Penulis: Yusril S. Pom (Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan)
  • Editor: Redaktur Balengko Creative Media

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Izzah Qurrata’ain Juara 1 MTQ Internasional di Qatar, Perjalanan Inspiratif Menuju Kemenangan

    Izzah Qurrata’ain Juara 1 MTQ Internasional di Qatar, Perjalanan Inspiratif Menuju Kemenangan

    • calendar_month Kamis, 30 Jan 2025
    • account_circle balengko space
    • visibility 610
    • 0Komentar

    Menjadi juara dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat internasional bukanlah hal yang mudah. Bagi Izzah Qurrata’ain, perjalanan menuju kemenangan dimulai jauh sebelum hari perlombaan. Bersama sang ayah, ia mempersiapkan diri dengan latihan intensif, memastikan tajwid, suara, dan intonasi bacaannya sempurna. Bahkan setelah tiba di Jakarta, sebelum berangkat ke Qatar, ia masih terus berlatih demi […]

  • Ilustrasi forum rapat evaluasi kebijakan publik.

    Soroti Kritikan Fraksi PDIP Sulteng terhadap Program ‘Berani Cerdas’, Mahasiswa Hukum UGM: DPRD Bukan Tempat Asal Bicara

    • calendar_month Minggu, 26 Apr 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 211
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA, BALENGKO SPACE – Pernyataan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulawesi Tengah, Suryanto, dalam forum Pansus LKPJ APBD 2025 memicu reaksi dari kalangan akademisi. M. Reza Nanga, mahasiswa Magister Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) asal Sulawesi Tengah (Sulteng), menilai kritik yang meminta Gubernur menunda program “Berani Cerdas” tersebut harus didasari pada evaluasi yang terukur, bukan […]

  • Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bersama Wakil Gubernur KH. Sarbin Sehe menyerahkan secara simbolis hibah satu unit bus dari Kementerian Perhubungan RI kepada Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara, Dr. M. Nasir Tamalene, di Sofifi, Rabu (24/12/2025). foto : Istimewa

    Gubernur Maluku Utara Serahkan Hibah Bus Kemenhub ke UNUTARA Maluku Utara

    • calendar_month Rabu, 24 Des 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 1.260
    • 0Komentar

    Sofifi (BALENGKO) – Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) resmi menerima bantuan hibah satu unit bus dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Penyerahan bantuan berlangsung pada Rabu (24/12/2025) pukul 16.00 Waktu Galala–Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Hibah bus tersebut diserahkan secara langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bersama Wakil Gubernur Maluku Utara, KH. Sarbin […]

  • Source : Istimewa

    PAN Morotai Desak DPRD Panggil Perindagkop dan Agen BBM, Soroti Dugaan Permainan Harga Minyak Tanah

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle Muhammad Muzijad Mandea
    • visibility 184
    • 0Komentar

    PULAU MOROTAI (BALENGKO) – Gelombang keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan tingginya harga Minyak Tanah (BBM Bersubsidi) di Kabupaten Pulau Morotai menuai reaksi keras dari Ketua Formatur DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Pulau Morotai, Moh. Akbar Mangoda. Ia menilai adanya kelemahan pengawasan serta sikap “takut” dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) dalam menindak pengecer nakal. […]

  • Source : Istimewa

    Legislator PAN Temukan Harga Minyak Tanah di Morotai Jaya Tembus Rp9.000, Desak Evaluasi Total Agen

    • calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
    • account_circle Muhammad Muzijad Mandea
    • visibility 591
    • 0Komentar

    PULAU MOROTAI (BALENGKO) – Ketua Formatur DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Pulau Morotai, Moh. Akbar Mangoda, kembali sorot dugaan permainan Minyak tanah bersubsidi. Ia meminta Polres pulau Morotai juga harus fokus dugaan minyak tanah bersubsidi. Menurut Akbar, pengurangan kuota dan permainan harga BBM minyak tanah bersubsidi ini suda menjadi masalah klasik, Ia berharap masalah ini […]

  • Tumpukan sampah di Pelabuhan SpeedBoat Sofifi, bukti Kurangnya Kesadaran Lingkungan?

    Tumpukan sampah di Pelabuhan SpeedBoat Sofifi, bukti Kurangnya Kesadaran Lingkungan?

    • calendar_month Senin, 13 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 576
    • 0Komentar

    Sumber Dok : @Mimi.nabiu Sofifi kembali menjadi sorotan publik setelah video berdurasi 27 detik yang diunggah akun Instagram @mimi.nabiu pada Minggu (12/1/24) memicu keprihatinan masyarakat. Dalam video tersebut terlihat jelas tumpukan sampah mencemari pesisir pantai di sekitar pelabuhan speedboat Sofifi. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan terkait pengelolaan sampah dan kebersihan di kawasan tersebut. Mimi Nabiu, pengunggah […]

expand_less