Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » OPINI » Perang melawan tirani adalah keharusan untuk hidup sebagaimana mestinya

Perang melawan tirani adalah keharusan untuk hidup sebagaimana mestinya

  • calendar_month Sabtu, 17 Jan 2026
  • visibility 370
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Kesejahteraan dan kebebasan merupakan cita-cita mendasar setiap manusia. Setiap orang berhak menjalani hidup secara bermartabat tanpa tekanan, ketidakadilan, maupun perlakuan sewenang-wenang. Ketika penindasan dan ketidakadilan menjadi praktik yang dinormalisasi, nilai-nilai kemanusiaan pun tercederai.

Dalam konteks tersebut, perlawanan terhadap praktik penindasan bukanlah pilihan emosional, melainkan tuntutan etis. Upaya ini diperlukan agar kelompok-kelompok yang termarjinalkan dapat menjalankan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik secara layak, tanpa kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia.

Nilai-nilai kemanusiaan mencakup hak asasi manusia, keadilan, empati, dan toleransi. Prinsip-prinsip fundamental ini kerap mengalami reduksi melalui praktik dominasi, eksklusi sosial, serta pembiaran struktural yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu, baik negara maupun nonnegara.

Sejarah Indonesia mencatat berbagai peristiwa yang menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi nilai-nilai tersebut. Tragedi Talangsari 1989 merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia yang hingga kini belum sepenuhnya memperoleh keadilan. Demikian pula Tragedi Trisakti 1998, ketika aparat keamanan menembaki mahasiswa yang tengah menyampaikan aspirasi secara terbuka.

Pola kekerasan terhadap warga sipil kembali mencuat dalam peristiwa yang menimpa Affan Kurniawan saat unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada 28 Agustus 2025. Peristiwa ini kembali mempertanyakan komitmen negara dalam menjamin keselamatan dan hak berekspresi warga.

Dalam praktik sehari-hari, publik kerap menyaksikan individu atau kelompok yang diperlakukan secara tidak manusiawi dan direndahkan martabatnya. Fenomena ini dikenal dalam kajian hak asasi manusia sebagai dehumanisasi, yakni pengingkaran terhadap nilai, hak, dan martabat kemanusiaan seseorang, bukan perubahan fisik sebagaimana sering disalahpahami.

Sejarah perbudakan menjadi contoh ekstrem dehumanisasi, ketika manusia diperlakukan sebagai komoditas, dipaksa bekerja tanpa upah, dan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Praktik serupa, dalam bentuk yang lebih modern, masih dapat ditemukan dalam berbagai relasi kuasa yang timpang.

Karena itu, sikap kritis terhadap penindasan tidak boleh diredam oleh pembiaran atau kepentingan sempit. Ketidakadilan yang dibiarkan justru berpotensi melahirkan konflik sosial yang lebih luas. Perlawanan yang dimaksud bukanlah glorifikasi kekerasan, melainkan perjuangan kolektif untuk menegakkan keadilan dan memulihkan martabat manusia.

Sejarah pemikiran dan perjuangan menunjukkan bahwa perubahan sosial kerap lahir dari kesadaran moral dan keberanian intelektual. Keteladanan tokoh-tokoh yang berjuang demi kemaslahatan umat mengajarkan bahwa pengorbanan terbesar dalam perjuangan adalah kesetiaan pada nilai kebenaran, bahkan ketika harus menghadapi risiko pribadi.

Masyarakat hari ini dihadapkan pada dua pilihan mendasar: berdiam diri menyaksikan penindasan terus berlangsung, atau mengambil peran aktif untuk mengoreksi ketidakadilan melalui cara-cara yang bermartabat dan beradab. Meski tidak semua kejahatan dapat dihentikan sekaligus, publik setidaknya tidak boleh menjadi bagian dari sistem yang melanggengkannya.

Sejumlah pemikir menyatakan bahwa kehidupan yang bermartabat mensyaratkan keberanian melawan tirani. Namun, perlawanan tersebut harus diarahkan pada pembebasan manusia, bukan pada reproduksi kekerasan baru. Ketika kebebasan dikekang secara sistematis, eksistensi manusia sebagai makhluk merdeka perlahan tergerus.

George Orwell, melalui novelnya Animal Farm, menggambarkan bagaimana tirani dapat tumbang oleh kesadaran kolektif kelompok tertindas. Kisah tersebut menjadi alegori tentang bahaya kekuasaan absolut sekaligus pentingnya kewaspadaan agar perjuangan pembebasan tidak berakhir pada penindasan baru.

Pada akhirnya, perjuangan melawan penindasan adalah amanah moral yang menuntut keberanian, kejernihan nalar, dan tanggung jawab etis, terutama dari kalangan intelektual. Sejarah menunjukkan bahwa kehidupan yang tidak diperjuangkan dengan kesadaran kritis berisiko kehilangan makna dan arah.

Hasta la victoria siempre!

  • Penulis: Yusril S. Pom (Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan)
  • Editor: Redaktur Balengko Creative Media

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PC PMII Kepulauan Sula APBD 2026 menyoroti tajam porsi belanja pegawai yang tembus 50 persen dan mendesak transparansi dari pemerintah daerah.

    PMII Kepulauan Sula APBD 2026 Soroti Belanja Pegawai 50 Persen

    • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
    • account_circle Mursid Puko
    • visibility 182
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, SANANA – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula kembali memantik sorotan tajam dari kalangan aktivis mahasiswa. Langkah taktis ini mencuat setelah Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII Kepulauan Sula APBD 2026) menggelar diskusi mendalam terkait postur anggaran daerah yang dinilai minim keberpihakan pada publik. Sorotan kritis tersebut mengemuka […]

  • DPRD Halmahera Barat Bentuk Pansus RSUD Jailolo, F. Glen Balatjai: Tak Ada Lagi yang Ditutup-tutupi

    DPRD Halmahera Barat Bentuk Pansus RSUD Jailolo, F. Glen Balatjai: Tak Ada Lagi yang Ditutup-tutupi

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle Mujizad Mandea
    • visibility 238
    • 0Komentar

    Jailolo (BALENGKO) – DPRD Kabupaten Halmahera Barat resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) RSUD Jailolo dalam rapat paripurna, Kamis (16/4/2026). Langkah ini diambil untuk menelusuri berbagai persoalan yang mencuat, mulai dari pelayanan hingga pengelolaan rumah sakit. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Halmahera Barat, F. Glen Balatjai, mengapresiasi seluruh fraksi yang telah bersepakat hingga pansus terbentuk. “Ini […]

  • Seminar Pengembangan Karier, Rektor Alma Ata Beri Motivasi Calon Wisudawan

    Seminar Pengembangan Karier, Rektor Alma Ata Beri Motivasi Calon Wisudawan

    • calendar_month Selasa, 22 Apr 2025
    • account_circle Muzstakim
    • visibility 398
    • 0Komentar

    Yogyakarta, 22 April 2025 – Universitas Alma Ata Yogyakarta menggelar seminar pengembangan karier untuk para calon wisudawan dan wisudawati periode April 2025. Acara ini berlangsung pada hari Senin, 21 April 2025 di Auditorium KH. Hasyim Asy’ari, Gedung MAM lantai 9, dan diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai program studi. Rektor Universitas Alma Ata, Prof. Dr. […]

  • Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda berdialog dengan mahasiswa di tengah aksi ricuh. | Dok. Instagram Sherly

    Gubernur Sherly Tjoanda Turun Tangan Ricuh Demo Ternate

    • calendar_month Senin, 1 Sep 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 767
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE – Ternate, 1 September 2025. Aksi mahasiswa Ternate ricuh saat demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Ternate, Maluku Utara. Demo mahasiswa ini memanas hingga polisi menyemprotkan water cannon dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Kontributor Balengko Space di lokasi mencatat, beberapa mahasiswa pingsan akibat gas air mata. Aparat mengevakuasi mereka ke […]

  • Menimbang Ulang Wacana Otonomi Daerah Baru: Antara Harapan, Realita, dan Tanggung Jawab Intelektual Muda

    Menimbang Ulang Wacana Otonomi Daerah Baru: Antara Harapan, Realita, dan Tanggung Jawab Intelektual Muda

    • calendar_month Minggu, 27 Jul 2025
    • account_circle Jafar Noh | Pengamat Informasi.
    • visibility 2.157
    • 0Komentar

    Dalam membicarakan otonomi daerah, penting bagi kita memahami terlebih dahulu posisi dan fungsi otonomi dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi bukan sekadar jargon yang berpindah dari satu ruang diskusi ke ruang lainnya. Ia adalah proses kompleks yang menuntut kehati-hatian, legalitas, dan kesiapan dalam berbagai aspek. Pelaksanaan otonomi daerah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan […]

  • Massa aksi BATOMA Jabodetabek membawa poster dan spanduk penolakan rasisme saat menggelar aksi di depan Komnas HAM RI, Jakarta.

    BATOMA Datangi KemenHAM dan Komnas HAM, Tuntut Negara Hentikan Rasisme terhadap Yakob dan Yance Sayuri

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 527
    • 0Komentar

    Jakarta (BALENGKO) — Barisan Terobos Maluku Utara (BATOMA) Jabodetabek bersama massa dari Maluku, Maluku Utara, dan Papua menggelar aksi solidaritas di Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, Jakarta, menolak tindakan rasisme yang menimpa pesepak bola nasional Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Aksi bertajuk “Dari Timur untuk […]

expand_less