Dana Hibah Pemda Haltim Disorot PB PMFI, Desak Transparansi Sekda
- calendar_month 9 jam yang lalu
- visibility 58
- comment 0 komentar
- print Cetak
Pengurus Besar Pelajar Mahasiswa Fagogoru Indonesia (PB-PMFI) menyoroti alokasi dana hibah Pemda Haltim senilai Rp2,1 miliar dan mendesak transparansi Sekda Haltim selaku Ketua TAPD. (Foto: Dok. Istimewa)
BALENGKOSPACE.COM, MABA – Alokasi anggaran dana hibah sebesar Rp2,1 miliar yang dianggarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) untuk Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan tajam dari masyarakat. Minimnya rincian terkait identitas instansi penerima maupun peruntukan anggaran tersebut dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) memicu spekulasi publik mengenai adanya dugaan intervensi pihak internal.
Sejumlah elemen mahasiswa melalui Pengurus Besar Pelajar Mahasiswa Fagogoru Indonesia (PB-PMFI) mempertanyakan mekanisme perencanaan dan penganggaran dana bernilai miliaran rupiah tersebut. Sorotan tajam diarahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Halmahera Timur yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Haltim, Ricky Chairul Richfat.
“Sekda Haltim Sebagai ketua tim yang memiliki peran sentral dalam sinkronisasi dan verifikasi kebijakan anggaran daerah, peran Sekda dan jajaran TAPD dinilai krusial dalam meloloskan pos anggaran hibah tersebut,” tegas Pjs Ketua Umum PB-PMFI, Bung Surya, dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi Balengkospace.com.
Dana Hibah Pemda Haltim Disorot PB PMFI karena Minim Keterbukaan Informasi
Ketidakjelasan rincian penerima dalam dokumen publik memunculkan kecurigaan di tengah masyarakat bahwa alokasi tersebut tidak melalui proses evaluasi yang transparan, atau berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan pihak dalam di lingkungan Pemerintah Daerah.
“Dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya memiliki kejelasan objek, subjek penerima, serta urgensi yang terukur bagi kepentingan daerah. Mengalokasikan dana daerah ke instansi pusat tanpa membuka identitas penerima secara gamblang dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” ujar Surya.
Desakan Pengawasan DPRD Halmahera Timur
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, khususnya Ketua TAPD/Sekda Haltim maupun Kepala BPKAD Haltim, belum memberikan keterangan resmi terkait instansi mana yang menjadi sasaran penerima hibah Rp2,1 miliar tersebut serta dasar pertimbangan penganggarannya.
Untuk menghindari polemik yang berkepanjangan, PB-PMFI mendesak agar DPRD Kabupaten Halmahera Timur turut menjalankan fungsi pengawasannya dengan memanggil TAPD dan BPKAD guna membuka dokumen perencanaan secara terang-benderang demi menepis isu negatif yang berkembang di tengah publik.
(BS/Red)
- Penulis: Mursid Puko
- Editor: Tim Redaksi Balengko Creative Media
Saat ini belum ada komentar