Anggota DPRD Morotai Sorot Transparansi Anggaran Rp 1,1 Miliar Morotai Festival 2026
- calendar_month Selasa, 10 Nov 2026
- visibility 68
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota DPRD Pulau Morotai Akbar Mangoda menyoroti terakait transparansi anggaran Morofest 2026. (Source: Istimewa)
BALENGKO SPACE, MOROTAI – Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Akbar Mangoda, menyoroti pengelolaan anggaran Morotai Festival tahun 2026. Ia mendesak Dinas Pariwisata sebagai penyelenggara teknis untuk bersikap transparan dan akuntabel atas penggunaan anggaran kegiatan yang nilainya mencapai Rp 1,1 miliar.
Saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/11/2026), Akbar menyatakan bahwa dari total anggaran sebesar Rp 2,1 miliar, sekitar Rp 1,1 miliar dialokasikan khusus untuk tiga rangkaian kegiatan, yakni peringatan Hari Ulang Tahun (HUT), Festival Fanran, dan Festival Kemarin.
“Kami hanya meminta agar Dinas Pariwisata sebagai dinas teknis penyelenggara festival bersikap transparan dalam pengelolaan anggaran festival yang kurang lebih Rp 1,1 miliar dari total anggaran Rp 2,1 miliar tersebut,” ujarnya.
Akbar menegaskan bahwa pihak DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Ia akan menunggu penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh pemerintah daerah untuk melakukan telaah dan verifikasi mendalam.
“Kami akan menunggu pada saat nanti pemerintah daerah menyampaikan LKPJ, dan kami akan melakukan telaah serta verifikasi terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban nanti di LKPJ 2026,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa setiap anggaran yang bersumber dari APBD merupakan kewajiban pemerintah daerah, melalui dinas teknis, untuk disampaikan secara terbuka, transparan, dan akuntabel kepada publik.
“Rakyat wajib mengetahui transparansi penggunaan anggaran terkait dengan kegiatan festival, apalagi anggarannya cukup besar, yakni Rp 1,1 miliar,” tegas Akbar.
Sebagai anggota DPRD yang membidangi Komisi II yang bermitra langsung dengan sektor pariwisata, Akbar menjadikan pelaksanaan festival tahun ini sebagai catatan evaluasi penting untuk tahun-tahun berikutnya. Ia menilai kegiatan festival tersebut masih memiliki banyak kekurangan dan belum sesuai dengan target capaian yang direncanakan oleh pemerintah daerah.
“Target pemerintah daerah dalam kegiatan ajang festival itu adalah sekitar 20.600 pengunjung yang nanti datang ke Kabupaten Pulau Morotai. Tapi fakta yang terjadi di lapangan, yang hadir hanya peserta pramuka sekitar 1.400 lebih,” ungkapnya.
Akbar menyayangkan kondisi di mana festival yang semestinya mendatangkan mobilisasi manusia (wisatawan) dari luar masuk ke Morotai, justru di lapangan berubah suasana menjadi layaknya sebuah festival jambore. Ketidakcapaian target ini menjadi catatan penting, terutama mengingat klaim di beberapa media online sebelumnya yang menyebutkan antusiasme dan capaian yang tinggi.
Mengingat Kabupaten Pulau Morotai berada di kawasan strategis “Garis Depan Nusantara”, Akbar menekankan bahwa perencanaan kegiatan ke depan tidak boleh dilakukan secara serampangan
“Ke depan, soal kegiatan-kegiatan festival itu harus di mapping (dipetakan) secara baik, terukur, dan terencana,” pungkasnya.
Hal ini dinilai krusial agar target yang direncanakan oleh pemerintah daerah dapat benar-benar tercapai. Lebih jauh, festival yang digelontorkan dengan anggaran besar tersebut diharapkan mampu memberikan efek domino secara ekonomi yang nyata terhadap masyarakat Kabupaten Pulau Morotai, bukan sekadar menjadi kegiatan seremonial yang minim dampak.
Terkait sorotan dan desakan transparansi ini, awak media telah berupaya menghubungi dan mengonfirmasi langsung kepada pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai maupun Ketua Panitia Morotai Festival (Morofest) 2026. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan maupun klarifikasi yang diberikan terkait penggunaan anggaran dan evaluasi kegiatan tersebut.
- Penulis: Mujizad Mandea
Saat ini belum ada komentar