Cipayung Plus Soroti Dugaan Penyimpangan Anggaran Desa dan Satgas, Kajari Morotai Siap Telusuri
- calendar_month 22 jam yang lalu
- visibility 101
- comment 0 komentar
- print Cetak
Kajari Morotai, H. Safri H. Abdul Muin, siap menelusuri dugaan penyimpangan anggaran yang disampaikan Cipayung Plus. (Source: Istimewa)
BALENGKO SPACE, MOROTAI — Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Morotai, H. Safri H. Abdul Muin, berkomitmen menelusuri sejumlah dugaan penyimpangan anggaran yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus, yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Morotai. Dugaan tersebut mencakup persoalan pengelolaan anggaran di 88 desa, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang diduga merugikan negara, hingga dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Komitmen itu disampaikan Safri saat menerima audiensi perwakilan Cipayung Plus di Kantor Kejaksaan Negeri Pulau Morotai, Senin (9/11/2026).
Dalam audiensi tersebut, perwakilan Cipayung Plus dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikfan Pina, menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat.
“Kami mendesak Kejaksaan Negeri agar tidak hanya menjadikan isu ini sebagai bahan kampanye di media sosial. Penindakan harus berbasis data yang jelas dan nyata, terutama terhadap oknum yang memiliki rekam jejak bermasalah,” tegas Ikfan.
Secara garis besar, aliansi mahasiswa menyoroti dua persoalan utama, yakni dugaan kerugian negara dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Pada persoalan dugaan kerugian negara, Cipayung Plus meminta Kejari memberikan kejelasan terkait dugaan penyimpangan anggaran di 88 desa, pembentukan Satgas yang disebut tidak sesuai ketentuan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp200 juta, serta dugaan penyalahgunaan dana BOS senilai Rp2 miliar.
Selain itu, mahasiswa turut menyoroti lambannya penanganan laporan kasus dugaan kekerasan seksual yang telah disampaikan kepada Kepolisian Resor (Polres) setempat. Mereka meminta adanya kepastian hukum dan kejelasan perkembangan proses penyidikan atas laporan tersebut.
Menanggapi berbagai tuntutan itu, Kajari Safri, yang baru dilantik pada 26 Oktober 2026, menyatakan akan menindaklanjuti setiap persoalan sesuai kewenangan Kejaksaan. Namun, ia mengaku belum menerima seluruh dokumen pendukung, khususnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait persoalan desa dan Satgas, dari pejabat sebelumnya.
Sebagai langkah awal, Safri menginstruksikan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) untuk berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah guna memastikan tindak lanjut pemerintah daerah terhadap temuan BPK.
“Kita akan cek ke Inspektorat, apakah Pemda sudah menindaklanjuti temuan BPK terkait Satgas dan desa tersebut, apakah sudah ada tuntutan ganti rugi, atau bagaimana sikap hukumnya. Datun yang akan menjembatani dan memberikan pertimbangan hukum,” ujar Safri.
Instruksi penelusuran juga diberikan terkait dugaan penyalahgunaan dana BOS sebesar Rp2 miliar. Kejari akan memastikan apakah pihak-pihak terkait telah diperiksa serta bagaimana tindak lanjut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang.
Sementara itu, terkait perkara dugaan korupsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Safri menyampaikan bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ternate pada Senin (9/11/2026). Selanjutnya, proses perkara tersebut menunggu penetapan jadwal persidangan.
Menutup audiensi, Safri menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Pulau Morotai terbuka terhadap aspirasi dan laporan masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk turut mengawal penegakan hukum dengan menyampaikan data dan fakta yang valid serta sesuai dengan kewenangan masing-masing bidang di Kejaksaan.
- Penulis: Mujizad Mandea
Saat ini belum ada komentar