Soroti Alokasi Rp2 Miliar untuk Parkir: HMI Morotai Desak Pemerintah Jelaskan Prioritas APBD
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 14
- comment 0 komentar
- print Cetak
HMI Morotai soroti anggaran Rp2 miliar untuk parkir Kantor Bupati. (Source: Istimewa)
BALENGKO SPACE, MOROTAI – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Morotai menyoroti pembangunan fasilitas parkir kendaraan dan penataan halaman Kantor Bupati Pulau Morotai yang dianggarkan sebesar Rp2 miliar. Organisasi kemahasiswaan ini mempertanyakan skala prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di tengah banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
Berdasarkan data pengadaan yang tersedia, paket pekerjaan tersebut bersumber dari APBD melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pulau Morotai.
Sekretaris Umum HMI Cabang Morotai, Hasanudin Saba, menyatakan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan pembangunan fasilitas pemerintah secara prinsip. Namun, ia menekankan adanya ketimpangan dalam penentuan prioritas anggaran.
“Kami tidak sedang mempersoalkan pembangunan fasilitas pemerintah secara prinsip. Yang kami persoalkan adalah skala prioritas. Jika kebutuhan dasar masyarakat belum ditangani secara optimal, maka pemerintah harus mampu menjelaskan mengapa fasilitas parkir kantor bupati mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2 miliar,” ujar Hasanudin, Kamis (17/9/2026).
Menurut Hasanudin, persoalan mendasar yang perlu diperdebatkan bukanlah sekadar fisik bangunan parkir, melainkan arah kebijakan dan keberpihakan anggaran daerah. Ia mempertanyakan apakah penggunaan APBD lebih mengutamakan kepentingan publik atau justru kenyamanan pejabat.
“Sementara itu, kebutuhan mendasar seperti penyediaan air bersih, tempat sandar perahu (dermaga), talud penahan tanah, perbaikan jalan, dan infrastruktur lainnya masih kurang mendapat perhatian. Pemerintah justru terlihat lebih mengutamakan pelayanan bagi pejabat,” tegasnya.
Hasanudin menilai langkah Bupati Rusli Sibua dalam kebijakan anggaran tersebut belum mencerminkan keseriusan dalam membangun daerah. Menurutnya, kebijakan ini jauh dari kata adil, unggul, dan sejahtera bagi rakyat.
“Paling tidak, pemerintah dapat menjelaskan apa dasar dari prioritas tersebut dan seberapa besar manfaat nyata bagi masyarakat luas,” tambahnya.
HMI Cabang Morotai mendesak pemerintah daerah untuk tidak mengabaikan sektor vital seperti pendidikan, fasilitas kesehatan, pemberdayaan pemuda, serta infrastruktur dasar lainnya.
Sebagai bentuk tekanan moral dan konstitusional, HMI memberikan tenggat waktu bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan yang memadai. Jika tidak ada respons yang memuaskan, organisasi ini siap mengambil langkah advokasi lebih lanjut, termasuk melakukan aksi demonstrasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
- Penulis: Jainudin Naba
- Editor: Balengko Creative Media
Saat ini belum ada komentar