Dampak Lingkungan Harita Nickel Obi Digugat Warga ke Lembaga Negara
- calendar_month Senin, 25 Mei 2026
- visibility 380
- comment 0 komentar
- print Cetak
Warga Kawasi dan WALHI melaporkan dugaan Dampak Lingkungan Harita Nickel Obi ke lima lembaga negara terkait bencana banjir lumpur merah yang berulang. | Source : Istimewa
BALENGKO SPACE, JAKARTA – Tata kelola ekologi di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pulau Obi kini menjadi sorotan tajam di tingkat nasional. Aliansi warga Desa Kawasi dan Desa Soligi, didampingi WALHI Nasional, WALHI Maluku Utara, serta Koalisi Pengacara Lingkungan (KAPAL) Maluku Utara, resmi mendatangi lima lembaga negara sekaligus di Jakarta, akhir pekan kemarin.
Perwakilan warga menyambangi Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Kementerian HAM, dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Langkah taktis ini diambil untuk menuntut keadilan atas ruang hidup warga yang dituding mengalami kerusakan sistemik akibat Dampak Lingkungan Harita Nickel Obi.
Aktivitas penambangan dan hilirisasi nikel oleh PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Harita Group) dinilai sepihak oleh warga telah memicu bencana banjir non-alami (man-made disaster) akibat perubahan bentang alam skala besar.
“Bagi kami, bencana banjir yang terjadi tiga kali dalam sebulan menjadi bukti bahwa ruang hidup warga telah terganggu. Kami tidak menentang kemajuan ekonomi, namun mendesak adanya keadilan industri yang menghormati hak hidup komunitas lokal,” tegas Nurhayati Jumadi, perwakilan warga Desa Kawasi, Sabtu (23/05/2026).
Rekam Jejak Banjir Lumpur Merah
Berdasarkan data advokasi WALHI Maluku Utara, eskalasi banjir lumpur mulai membayangi permukiman lingkar tambang sejak tahun 2023 hingga 2025, dengan periode rawan di antara bulan Juni hingga Juli. Puncaknya terjadi pada Juni 2025, di mana banjir besar melanda pemukiman warga dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 3 meter.
Bencana tersebut tidak hanya melumpuhkan aktivitas sosial-ekonomi, tetapi juga menyisakan endapan lumpur merah pekat setebal 15 centimeter di dalam rumah warga. Tercatat ada 199 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak langsung, termasuk di dalamnya 126 perempuan, 18 bayi, dan 41 anak usia sekolah.
- Penulis: Redaksi Balengko Space
- Editor: Redaksi
- Sumber: Mursid Puko
Saat ini belum ada komentar