Polemik APBD Morotai, M. Johor Boleu: Bantah Tudingan Tak Paham, Tuntut Transparansi peralihan Jalan Sabatai-Sabala
- calendar_month 2 jam yang lalu
- visibility 18
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota DPRD Pulau Morotai, M. Johor Boleh. (Source: Istimewa)
BALENGKO SPACE, MOROTAI – Anggota DPRD Pulau Morotai, M. Johor Boleu, memberikan klarifikasi tegas terkait polemik pemahaman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belakangan mencuat di ruang publik.
Menanggapi tudingan miring yang menyebut legislatif tidak memahami mekanisme anggaran, Johor meluruskan bahwa pembahasan APBD telah berjalan sesuai koridor hukum dan melibatkan pimpinan serta anggota dewan secara intensif.
Ia menyayangkan pernyataan dari pihak eksekutif, baik dari Asisten I Setda maupun Humas Daerah, yang dinilai kurang tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
“Pembahasan anggaran infrastruktur di Komisi III yang bermitra dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) secara struktural telah melibatkan koordinasi pimpinan dan anggota. Oleh karena itu, anggapan bahwa DPRD tidak paham APBD adalah kekeliruan besar. Kami justru menunggu penjelasan substantif dari pihak yang membidangi teknis, bukan pernyataan yang justru membingungkan masyarakat,” ujar Johor, Rabu (4/11/2026).
Fokus utama klarifikasi ini adalah permintaan transparansi terkait adendum atau perubahan alokasi anggaran pembangunan jalan. Johor mendesak Kepala Dinas PU, Ramlan Drakel, untuk turun gunung memberikan penjelasan rasional kepada publik.
“Masyarakat berhak tahu dasar pertimbangan peralihan proyek jalan lingkungan ini. Infrastruktur yang awalnya direncanakan untuk Desa Sabatai Tua dan Sabala, mengapa kemudian dialihkan? Penjelasan teknis dari Kadis PU sangat dinantikan agar masyarakat paham secara utuh,” tegasnya.
Lebih lanjut, Johor menyarankan agar Bupati, Wakil Bupati, maupun Sekretaris Daerah (Sekda) dapat hadir di tengah masyarakat. Kehadiran pimpinan daerah dinilai krusial untuk memastikan kebijakan pembangunan mencerminkan asas keadilan.
Menanggapi keresahan warga Sabatai Tua dan Sabala yang berujung pada aksi penolakan di akar rumput, Johor menilai hal tersebut adalah bentuk kekecewaan atas janji pembangunan yang belum terealisasi.
“Sudah saatnya kita merawat kebersamaan. Pemda diharapkan merespons keresahan ini dengan komunikasi yang elegan dan terbuka, bukan dengan narasi yang memicu jarak antara pemerintah dan warga. Keadilan pembangunan di Pulau Morotai harus terwujud,” tutupnya.
- Penulis: Mujizad Mandea
Saat ini belum ada komentar