Kurikulum Sekolah Kebhinekaan Nusantara
- calendar_month 15 jam yang lalu
- visibility 29
- comment 0 komentar
- print Cetak

Oleh: Fahrul Abd Muid Ketua Forum Keberagaman Nusantara Maluku Utara | Source : Istimewa
INDONESIA tidak akan pernah runtuh oleh invasi militer asing, tetapi ia bisa remuk berkeping-keping dari dalam ruang kelasnya sendiri! Pernyataan ini mungkin terdengar ekstrem, tetapi mari kita tatap cermin realitas bangsa ini dengan jujur dan tanpa kosmetik. Kita sering membanggakan diri sebagai laboratorium keberagaman terbesar di muka bumi—lebih dari 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, dan bentang kepulauan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Namun, di balik megahnya slogan Bhinneka Tunggal Ika yang terpampang gagah di dinding-dinding sekolah, tersembunyi bom waktu sosial yang terus berdetak pelan.
Selama puluhan tahun, dunia pendidikan kita terjebak dalam ilusi persatuan yang dangkal. Kebhinekaan direduksi sebatas seremoni tahunan: memakai baju adat saat peringatan hari besar, menghafal nama-nama rumah adat untuk ujian pilihan ganda, atau menyanyikan lagu daerah dengan suara seragam yang hambar. Setelah seremoni usai dan seragam adat dilepas, segregasi halus kembali mengambil alih. Anak-anak tumbuh dalam gelembung identitas masing-masing, memandang liyan dengan curiga, dan mewarisi prasangka sejarah yang tak pernah selesai dibedah secara dewasa.
Meruntuhkan Tembok Segregasi di Ruang Kelas
Di sinilah urgensi sebuah revolusi pedagogis yang saya sebut sebagai Kurikulum Sekolah Kebhinekaan Nusantara (KSKN). Ini bukan sekadar mata pelajaran tambahan yang membebani tas punggung siswa dengan tumpukan buku teks baru. Ini adalah paradigma total, sebuah arsitektur kesadaran baru yang menempatkan sekolah sebagai kawah candradimuka integrasi bangsa. Prinsipnya tegas, lugas, dan tak bisa ditawar-siswa masuk sekolah beda suku, tapi keluar sekolah satu bangsa.
Bayangkan sebuah ekosistem pendidikan di mana perbedaan asal-usul bukan lagi sekadar data administratif di buku induk siswa, melainkan sumber belajar utama yang hidup dan bernapas. Ketika seorang anak dari tanah Maluku Utara duduk sebangku dengan rekan sejawatnya dari tanah Jawa, Papua, Bugis, Minang, atau Dayak, mereka tidak hanya bertukar catatan matematika. Mereka sedang bertukar semesta nilai, membedah cara pandang, dan meruntuhkan tembok stereotip yang selama ini diwariskan oleh generasi tua.
Kurikulum Sekolah Kebhinekaan Nusantara (KSKN) menuntut tiga perombakan mendasar dalam sistem pendidikan kita. Pertama, pergeseran dari hafalan kognitif menuju perjumpaan eksistensial. Siswa tidak cukup hanya tahu bahwa di Nusantara ada filosofi ‘Bumi Moloku Kie Raha’, ‘Jou se Ngofangare’, ‘Marimoi Ngone Futuru’, Mereka harus mengalami langsung nilai-nilai luhur itu melalui proyek kolaborasi lintas identitas, pertukaran pelajar antarpulau secara masif, dan pembelajaran berbasis penyelesaian konflik sosial di akar rumput.
Dari Toleransi Pasif Menuju Solidaritas Aktif
Kedua, kurikulum ini harus berani mengakhiri era ‘toleransi pasif’—sebuah sikap dingin yang hanya berbunyi: ‘saya tidak mengganggumu, kamu tidak menggangguku, tapi kita berjalan di trotoar yang terpisah’. Toleransi semacam itu sangat rapuh; sekali tersulut api provokasi politik identitas atau hoaks di media sosial, ia langsung terbakar habis. Kurikulum Kebhinekaan Nusantara mendorong lahirnya ‘solidaritas aktif’—sebuah kesadaran radikal bahwa penderitaan saudara sebangsa di ujung timur adalah luka bagi mereka yang tinggal di ujung barat.
Ketiga, dekonstruksi narasi sejarah yang sentralistik. Anak-anak bangsa harus diajarkan bahwa Republik Indonesia tidak dibangun oleh keringat dan darah satu atau dua kelompok dominan semata. Setiap jengkal tanah Nusantara—dari kesultanan-kesultanan maritim di timur hingga kerajaan-kerajaan agraris di barat—memiliki saham pendirian yang sah atas republik ini. Ketika setiap anak melihat wajah leluhurnya dihormati secara setara dalam narasi kebangsaan, maka rasa memiliki (sense of belonging) terhadap Indonesia akan menyala tak terpadamkan.
Pertaruhan Masa Depan Republik
Tentu saja, gagasan besar ini akan ditertawakan oleh kaum birokrat pendidikan yang terbiasa bekerja dengan zona nyaman dan ukuran-ukuran administratif yang kaku. Mereka akan bertanya soal anggaran, soal jam pelajaran, soal teknis penilaian. Padahal, pertanyaannya jauh lebih mendasar: berapakah harga yang harus dibayar bangsa ini jika kita membiarkan generasi mendatang tumbuh menjadi orang-orang asing di tanah airnya sendiri?
Sebagai Ketua Forum Keberagaman Nusantara (FKN) Provinsi Maluku Utara—sebuah wilayah yang menyimpan memori sejarah panjang sekaligus kearifan lokal yang luar biasa dalam merawat harmoni di tengah kemajemukan—saya meyakini sepenuhnya bahwa persatuan Indonesia bukanlah takdir otomatis yang jatuh dari langit. Persatuan adalah kerja keras peradaban yang harus direkayasa secara sadar, sistematis, dan berani melalui pintu gerbang pendidikan.
Sudah saatnya negara berhenti setengah hati. Jadikan setiap sekolah di pelosok negeri ini sebagai benteng terdepan peradaban Nusantara. Biarkan anak-anak kita melangkah masuk melewati gerbang sekolah dengan membawa identitas sukunya masing-masing yang kaya, unik, dan membanggakan. Namun, pastikan ketika mereka melangkah keluar setelah menuntaskan pendidikannya, mereka telah ditempa menjadi satu kekuatan yang utuh, tak tergoyahkan, dan siap berdiri tegak sebagai Satu Bangsa: Indonesia Raya! Wallahu ‘alam Bishshawab.
- Penulis: Fahrul Abd Muid Ketua Forum Keberagaman Nusantara (FKN) Provinsi Maluku Utara

Saat ini belum ada komentar