PUSIKBAR Perkuat Kajian Keamanan Laut dan Bangun Ruang Intelektual, Hasil Webinar Disiapkan Menjadi Buku
- calendar_month 14 jam yang lalu
- visibility 95
- comment 0 komentar
- print Cetak
PUSIKBAR menyelenggarakan webinar nasional bertajuk "Keamanan Laut dalam Perspektif Modern di Kawasan Indo-Pasifik Barat", Kamis (12/11/2026). (Foto: Dok. Istimewa/Balengkospace.com)
BALENGKOSPACE.COM, YOGYAKARTA – Penguatan keamanan maritim Indonesia tidak hanya menuntut kesiapan pertahanan dan penegakan hukum di lapangan, melainkan juga kapasitas intelektual, riset mendalam, serta pemikiran strategis dalam membaca dinamika geopolitik kawasan. Hal tersebut menjadi fondasi utama Pusat Studi Intelijen dan Keamanan Indo-Pasifik Barat (PUSIKBAR) dalam menyelenggarakan webinar nasional bertajuk “Keamanan Laut dalam Perspektif Modern di Kawasan Indo-Pasifik Barat”, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penting bagi PUSIKBAR dalam mengokohkan perannya sebagai lembaga kajian strategis (think tank) di bidang intelijen, pertahanan, dan keamanan. Agenda ini turut merangkul partisipasi luas dari kalangan akademisi, praktisi, peneliti, mahasiswa, hingga berbagai elemen organisasi kepemudaan.
Adapun peserta yang hadir berasal dari lintas lembaga, di antaranya HMI Cabang Morotai, PMII Cabang Morotai, IMM Maluku Utara, Forum BEM DIY, Terra Justicia Indonesia, hingga Politika Institute. Keterlibatan berbagai elemen ini menegaskan bahwa isu keamanan maritim merupakan urusan krusial yang bersentuhan langsung dengan kedaulatan negara, kepastian hukum, stabilitas regional, serta masa depan Indonesia sebagai negara kepulauan.
Bedah Perspektif: Hukum Laut, UNCLOS, hingga Tata Kelola Kebijakan
Webinar yang dimoderatori oleh Co-Founder sekaligus Wakil Direktur PUSIKBAR, Ario Seno, ini menghadirkan para narasumber kompeten dari berbagai latar belakang disiplin ilmu.
Pakar hukum maritim senior, Laksda TNI (Purn.) Dr. Soleman B. Ponto, S.H., M.H., memaparkan pentingnya pemahaman hukum dalam mengurai persoalan di wilayah perairan. Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, Soleman mengkritisi wacana penyatuan seluruh institusi penegak hukum maritim ke dalam satu wadah (single agency multi tasks), karena dikhawatirkan justru mengaburkan batas kewenangan sektoral yang telah diatur oleh undang-undang.
Sementara itu, dosen Fakultas Hukum UPNVJ, Dian Khoreanita Pratiwi, S.H., M.H., menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) serta urgensi harmonisasi regulasi nasional. Menurutnya, keselarasan norma dan kejelasan batas kewenangan antarlembaga mutlak diperlukan guna mencegah tumpang tindih (overlapping) penegakan hukum di perairan Indonesia.
Dari sudut pandang kebijakan pemerintah, Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko Polkam RI, Waryoto, S.E., M.E., menekankan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan kunci utama dalam mewujudkan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional yang selaras, terpadu, dan bebas dari ego sektoral.
Transformasi Diskusi Menjadi Karya Intelektual
Menutup rangkaian kegiatan, Founder sekaligus Direktur Eksekutif PUSIKBAR, Asmar Joma, mengumumkan rencana besar untuk mendokumentasikan seluruh gagasan dan hasil pemikiran dari webinar tersebut ke dalam bentuk buku.
“Hasil diskusi ini tidak boleh berhenti sekadar sebagai dokumentasi kegiatan seremonial. Kami akan menghimpunnya menjadi karya tulis berupa buku yang memuat gagasan, analisis, dan rekomendasi strategis dari para narasumber maupun peserta,” ujar Asmar.
Langkah ini membuktikan komitmen PUSIKBAR untuk terus memproduksi pengetahuan, memperkaya literatur keamanan maritim nasional, serta memberikan kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik Barat.
(BS/Red)
- Penulis: Redaksi Balengko Space
- Editor: Redaktur Balengko Creative Media
Saat ini belum ada komentar