Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » LOKAL UPDATE » Konflik Lahan Morotai Kembali Disorot, KOMMARA Datangi Kantor BPN

Konflik Lahan Morotai Kembali Disorot, KOMMARA Datangi Kantor BPN

  • calendar_month 10 jam yang lalu
  • visibility 57
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

BALENGKO SPACE, MOROTAI — Koalisi Masyarakat Mahasiswa Morotai (KOMMARA) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Rabu (18/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa menuntut pengembalian 1.125 hektare tanah yang diklaim sebagai tanah adat dan milik masyarakat.

Aksi berlangsung tegang ketika sejumlah demonstran memanjat pagar kantor dan membakar ban sebagai bentuk protes. Massa juga mendesak BPN menghentikan proses penerbitan sertifikat tanah yang diusulkan TNI Angkatan Udara (TNI AU) Lanud Leo Wattimena.

Dalam orasinya, Nudin mempertanyakan belum terselesaikannya konflik agraria di Morotai yang menurutnya telah berlangsung sejak 1984. Ia menilai persoalan tanah masyarakat terus berlarut-larut meskipun telah terjadi pergantian presiden dan kepala daerah.

“Beberapa kali pergantian presiden dan kepala daerah, tetapi persoalan tanah rakyat tidak kunjung diselesaikan,” kata Nudin.

Dalam aksi tersebut, Afrizal Kharie juga turut menyampaikan sorotan terhadap persoalan konflik agraria di Morotai. Ia menilai penyelesaian sengketa lahan harus menjadi perhatian serius pemerintah dan BPN agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang selama ini mereka klaim sebagai milik warga.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam aksi, dari total 1.125 hektare lahan yang diklaim TNI AU, sekitar 681,7 hektare disebut telah bersertifikat, sedangkan 443,3 hektare lainnya belum tersertifikasi.

Sementara itu, Ketua Komite Masyarakat Lingkar Bandara (KPMLB), Luther Djaguna, turut mempersoalkan SK Nomor 103 Tahun 2017 tentang Barang Milik Negara (BMN). Ia menilai keputusan tersebut cacat prosedur dan perlu ditinjau kembali.

Luther mempertanyakan kejelasan batas lahan yang telah bersertifikat, termasuk dokumen pelepasan hak dan berita acara yang berkaitan dengan masyarakat terdampak.

“Kalau sertifikat terbit 681,7 hektare, di mana batasnya? Di mana pelepasan haknya? Di mana berita acara pelepasan dan dampak kepada masyarakat itu desa-desa apa saja?” ujarnya.

Ia juga merujuk pada Putusan DPD RI Nomor 62 Tahun 2023 dan Nomor 25 Tahun 2026. Menurut Luther, putusan terbaru tersebut menjelaskan perlunya pengembalian 443,3 hektare lahan yang belum bersertifikat kepada masyarakat.

Selain persoalan lahan, Luther menyoroti warga di kawasan Desa Gotalamo, yang disebut mengalami kendala dalam pengurusan sertifikat tanah karena alasan poligon. Padahal, menurutnya, sebagian masyarakat telah memiliki sertifikat dan membayar pajak atas tanah yang ditempati.

Ia berharap BPN memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang telah menempati kawasan tersebut selama puluhan tahun.

“Pertanahan, marilah kita bersatu dengan rakyat. Bantulah masyarakat. Sudah 42 tahun permukiman yang ada di Desa Gotalamo itu, segera diproses sertifikatnya,” tegas Luther.

Konflik agraria antara masyarakat dan TNI AU di Morotai kini kembali menempatkan BPN dalam sorotan. Lembaga tersebut dituntut menjelaskan dasar administrasi penguasaan dan penerbitan sertifikat atas lahan yang menjadi objek sengketa.

  • Penulis: Mujizad Mandea

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggota DPRD Pulau Morotai, Moh Akbar Mangoda, saat melaksanakan reses masa sidang I di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, menyerap aspirasi warga dan menyalurkan bantuan kepada lansia dan janda.

    Serap Aspirasi Warga Darame, Anggota DPRD Morotai Akbar Mangoda Fokus Infrastruktur dan Bantuan Sosial

    • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
    • account_circle Muhammad Muzijad Mandea
    • visibility 448
    • 0Komentar

    Morotai (BALENGKO) – Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Moh Akbar Mangoda, melaksanakan reses masa sidang I di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan. Dalam sambutannya, Akbar menjelaskan bahwa reses merupakan kewajiban setiap anggota DPRD pada penutupan masa sidang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 161 huruf (i). Ia […]

  • Sanggar Moro Daloha: Sukses Sabet Juara 1 Lomba Tarian Tradisional di Morotai Festival 2026!

    Sanggar Moro Daloha: Sukses Sabet Juara 1 Lomba Tarian Tradisional di Morotai Festival 2026!

    • calendar_month Sabtu, 31 Okt 2026
    • account_circle Muh. Muzijad Mandea
    • visibility 199
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, MOROTAI — Prestasi membanggakan kembali menorehkan nama Pulau Morotai di kancah seni dan budaya. Sanggar Moro Daloha berhasil keluar sebagai Juara 1 Lomba Tarian Tradisional dalam ajang bergengsi Morotai Festival. Kemenangan ini disambut haru dan bangga oleh seluruh anggota sanggar, pelatih, serta masyarakat setempat yang menyaksikan penampilan memukau mereka. Di bawah kepemimpinan Ketua […]

  • REKONSILIASI DAN KONSOLIDASI IKA PMII  UNTUK MALUKU UTARA BANGKIT, INDONESIA MAJU

    REKONSILIASI DAN KONSOLIDASI IKA PMII UNTUK MALUKU UTARA BANGKIT, INDONESIA MAJU

    • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
    • account_circle Fahrul Abd. Muid
    • visibility 1.747
    • 0Komentar

    Adalah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) yang mengikat para kadernya untuk tetap berjuang dalam rangka memberikan musa’adah (konstribusi) pemikiran, tenaga dan waktunya untuk terlibat aktif dalam pembangunan Maluku Utara bangkit dan Indonesia maju. Membantu kerja-kerja pemerintah, baik pusat maupun daerah pada konteks kerja-kerja Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, kerja-kerja siyasiyyah (politik) dan berkomitmen yang […]

  • Source : Istimewa

    SMIT Geruduk Mabes Polri, Laporkan Penyelundupan Rokok Ilegal di Maluku Utara

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 319
    • 0Komentar

    JAKARTA (BALENGKO) – Solidaritas Masyarakat Indonesia Timur (SMIT) mendatangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada Jumat (13/2/2026). Massa menuntut penindakan tegas terhadap sindikat rokok ilegal yang dinilai telah merugikan negara dalam skala masif di wilayah Maluku Utara. Koordinator Lapangan SMIT, Valdo JR, mengungkapkan bahwa berdasarkan investigasi di lapangan, Pelabuhan Tobelo diduga kuat menjadi […]

  • Oleh: Zulfikran Bailussy, S.H. Ketua LBH GP Ansor Maluku Utara

    MBG dan Bayang-Bayang Bread and Circuses: Jangan Sampai Rakyat Diberi Makan Lalu Lupa Bertanya

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • account_circle Zulfikran Bailussy, S.H. Ketua LBH GP Ansor Maluku Utara
    • visibility 391
    • 0Komentar

    Ada sebuah pelajaran politik dari sejarah Romawi yang menurut saya menarik untuk direnungkan dalam konteks kebijakan publik Indonesia hari ini. Lebih dari dua ribu tahun lalu, penyair Romawi Juvenal memperkenalkan istilah panem et circenses, yang kemudian dikenal luas sebagai bread and circuses atau “roti dan pertunjukan”. Istilah itu digunakan Juvenal untuk menggambarkan masyarakat yang semakin […]

  • Mahasiswa KKN Universitas Khairun Ternate bersama warga membersihkan sampah di Kampung Makassar Timur, Kota Ternate.

    Mahasiswa KKN dan Nelayan Keluhkan Sampah di Kampung Makassar Timur Ternate

    • calendar_month Selasa, 5 Agt 2025
    • account_circle Agung Selang
    • visibility 2.566
    • 1Komentar

    BALENGKO SPACE, Ternate –  Kegiatan bakti sosial yang dilakukan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Khairun Ternate bersama masyarakat di Kelurahan Kampung Makassar Timur, Kota Ternate, mengungkap persoalan serius terkait pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Saat pembersihan lingkungan berlangsung pada Minggu (3/8/2025) pagi, sejumlah mahasiswa dan warga menyampaikan keluhan atas kebiasaan masyarakat yang membuang sampah […]

expand_less