Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » RAGAM » RPJMD Maluku Utara 2025–2029 Disetujui DPRD dan Gubernur

RPJMD Maluku Utara 2025–2029 Disetujui DPRD dan Gubernur

  • calendar_month Minggu, 17 Agt 2025
  • visibility 358
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Seluruh fraksi DPRD menyetujui Ranperda RPJMD. Mereka juga memberikan catatan strategis agar pemerintah provinsi menindaklanjutinya.

Dalam pidato resmi, Gubernur Sherly Laos menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan seluruh pihak yang berkontribusi.
“RPJMD 2025–2029 adalah peta jalan pembangunan Maluku Utara yang disusun dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah,” ujarnya.

Sherly menegaskan komitmen pemerintah untuk menjalankan visi pembangunan. Ia menyebut enam misi, 16 sasaran pembangunan, 16 indikator kerja utama, 89 indikator kerja daerah, dan 12 program unggulan.
“Dengan memohon pertolongan dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa, saya selaku Gubernur menyatakan menyetujui Raperda RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” tegasnya.

Ia menutup pidato dengan ajakan bersama. “Mari kita berjalan bersama, bahu-membahu, mengubah rencana menjadi aksi, mengubah target menjadi prestasi, dan mengubah mimpi menjadi kenyataan,” tutupnya**(Red)

  • Penulis: Redaksi Balengko Space
  • Editor: Redaktur Balengko Creative Media

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sumber foto : Istimewa

    Mandiri Tanpa Pembimbing, Tim FKIP Unkhair Raih Juara III Debat Kie Raha 2026

    • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
    • account_circle Muhammad Muzijad Mandea
    • visibility 207
    • 0Komentar

    TERNATE (BALENGKO) – Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Khairun (Unkhair) berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam ajang Kompetisi Debat Kie Raha 2026. Tim yang menggabungkan kekuatan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pendidikan Bahasa Inggris ini resmi menyabet Juara III dalam partai final yang digelar di Aula Nuku Unkhair, Rabu (28/1/2026). […]

  • Mahasiswa Halmahera Timur di Yogyakarta Gelar Aksi Damai: Desak Cabut IUP Bermasalah dan Stop Perampasan Tanah Adat Play Button

    Mahasiswa Halmahera Timur di Yogyakarta Gelar Aksi Damai: Desak Cabut IUP Bermasalah dan Stop Perampasan Tanah Adat

    • calendar_month Senin, 28 Apr 2025
    • account_circle Muzstakim
    • visibility 1.597
    • 0Komentar

    Yogyakarta, 28 April 2025 – Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Komunikasi Pelajar Mahasiswa Halmahera Timur Yogyakarta menggelar aksi damai di halaman Kantor Polda DIY, Senin (28/4/25). Mereka menyuarakan sepuluh tuntutan, di antaranya mencabut seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah di Halmahera Timur, menghentikan perampasan ruang hidup, serta mendorong penghentian pencemaran lingkungan di daerah tersebut. Dalam […]

  • Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Sentrum Mahasiswa Indonesia Halmahera Barat DKI Jakarta (SEMAINDO) saat menggelar demonstrasi di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/1/2026), mendesak tindak lanjut temuan BPK terkait anggaran Pemilu KPU Maluku Utara. (Sumber foto: Tangkapan layar video aksi)

    SEMAINDO Desak KPK Tindaklanjuti Temuan BPK soal Anggaran Pemilu KPU Maluku Utara

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Jakarta (BALENGKO) — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Sentrum Mahasiswa Indonesia Halmahera Barat DKI Jakarta (SEMAINDO) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (5/1). Mereka mendesak KPK menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan anggaran Pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara. Aksi tersebut merujuk pada Laporan […]

  • engurus DPD JMSI Maluku Utara melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor manajemen PT IWIP di Weda. PT IWIP menyatakan komitmennya mendukung ekosistem informasi yang sehat dan transparan di wilayah lingkar industri. (Foto: Dok. JMSI Malut)

    Pasca Musda, JMSI Maluku Utara ‘Gaspol’ Konsolidasi: Gandeng Wabup Halteng dan PT IWIP Perkuat Ekosistem Pers

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 135
    • 0Komentar

    WEDA, HALMAHERA TENGAH (BALENGKO) – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Maluku Utara bergerak cepat memperkuat barisan usai gelaran Musyawarah Daerah (Musda). Memasuki fase baru kepengurusan, JMSI Maluku Utara langsung melakukan akselerasi konsolidasi dengan menyambangi para pemangku kepentingan strategis di Kabupaten Halmahera Tengah pada Rabu (21/01/2026). Langkah taktis ini diawali dengan pertemuan hangat bersama Wakil […]

  • North Moluccan Boys dan The Salawaku Bentangkan Spanduk Dukung Palestina: “Show Israel the Red Card!”

    North Moluccan Boys dan The Salawaku Bentangkan Spanduk Dukung Palestina: “Show Israel the Red Card!”

    • calendar_month Sabtu, 19 Apr 2025
    • account_circle Balengko Space
    • visibility 297
    • 0Komentar

    Ternate – Laga seru antara Malut United dan PSBS Biak berlangsung sengit di Stadion Gelora Kie Raha, Jumat malam, 18 April 2025. Kedua tim bermain imbang 1-1 dan harus puas berbagi poin. Hasil ini menjaga posisi Malut United di lima besar klasemen sementara BRI Liga 1. Tim asuhan Imran Nahumarury juga sukses mempertahankan rekor tak […]

  • Tangkapan layar video warga Maba Sangaji saat menyampaikan aspirasi terkait kasus hukum Maba Sangaji.

    LBH Ansor Ternate Soroti Dakwaan JPU terhadap Warga Maba Sangaji

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 1.130
    • 0Komentar

    “Perjuangan masyarakat adat Maba Sangaji bukan soal materi, tetapi tentang mempertahankan ruang hidup, nilai budaya, dan kedaulatan atas wilayah adat mereka,” imbuh Zulfikran. LBH Ansor juga menyayangkan jalannya persidangan yang dilakukan secara virtual dan dipusatkan di Rutan Soasio tanpa kehadiran publik. Kondisi ini dinilai membatasi ruang kontrol masyarakat terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Sebagai […]

expand_less