Ramadhan dan Luka Demokrasi: Ketika Suara Kritis Dianggap Ancaman

Di bulan Ramadhan yang mulia ini, semoga segala dosa—yang kita sadari maupun yang luput dari kesadaran kita—mendapat ampunan dari kasih sayang Allah SWT. Dari suasana perenungan inilah saya ingin memulai tulisan ini dengan sebuah pertanyaan yang lahir dari kegelisahan atas ketertindasan umat dan manusia di bangsa Indonesia.

Pertanyaan ini menyentuh akar hingga pucuk dari bunga-bunga kebangsaan yang selama ini kita banggakan. Ia membawa kita pada persoalan yang lebih dalam: hubungan antara negara, kekuasaan, dan masyarakat sipil.

Lalu muncul satu pertanyaan yang tak bisa kita hindari: mengapa di pucuk kekuasaan bangsa Indonesia sering tampak kegelisahan ketika rakyatnya menjadi aktivis? Mengapa suara kritis yang lahir dari kepedulian terhadap bangsa justru kerap dipandang sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi?

Peristiwa seperti ini sesungguhnya bukan hal baru. Sejak zaman kolonial hingga ketika kolonialisme itu berganti wajah menjadi negara modern, media pers dan diskusi-diskusi kritis kerap diperlakukan sebagai ancaman. Padahal seharusnya di sanalah ruang bagi bangsa ini untuk menempuh kesadaran bersama—ruang untuk menguji kekuasaan, memperbaiki kesalahan, dan menjaga agar negara tidak menjauh dari rakyatnya.

Dalam tumpukan sejarah yang begitu luas, kita dapat melihat bagaimana kejahatan kekuasaan berulang dari zaman ke zaman. Polanya sering kali sama: aturan dibuat untuk mengendalikan, sementara suara kritis berusaha dibungkam. Misalnya dalam tetralogi Pulau Buru karya Pramoedya Ananta Toer, khususnya novel Rumah Kaca. Di sana digambarkan seorang aparat kepolisian kolonial bernama Pangemanann, yang ditugaskan untuk mengawasi dan menekan gerakan serta tulisan-tulisan Minke. Tulisan dan gagasan dianggap lebih berbahaya daripada senjata, karena mampu membangunkan kesadaran rakyat.

Dan kini, peristiwa serupa seolah kembali terjadi. Saudaraku Andrie Yunus disiram air keras seusai melakukan perekaman siniar (podcast) bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jakarta. Peristiwa ini mengingatkan kita pada kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan pada 11 April 2017, ketika ia masih menjabat sebagai penyidik senior di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dari dua peristiwa ini, kita kembali dihadapkan pada pertanyaan yang sama: mengapa suara yang berusaha membela keadilan justru sering kali berhadapan dengan kekerasan? Apakah kritik terhadap kekuasaan masih dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari usaha bersama untuk menjaga keadilan dan kemanusiaan di negeri ini?

Sungguh, dari kejadian-kejadian ini kita dapat menilai bahwa pucuk kekuasaan sering kali tumbuh kaku dalam menjalankan demokrasi. Di saat bangsa ini berada dalam bulan Ramadhan—bulan yang seharusnya dipenuhi keberkahan, kasih sayang, dan persaudaraan—arah kehidupan bernegara justru kadang bergerak menuju penindasan terhadap kemanusiaan.

Cobalah kita pikirkan kembali: barangkali akar itu sengaja dipotong, agar bunga demokrasi yang tumbuh dari tanah pengetahuan yang kritis tak sempat mekar di negeri ini. Pada titik inilah kita patut bertanya dengan jujur: jangan-jangan kekuasaan telah gagal merawat bunga demokrasi yang harum—bunga yang seharusnya tumbuh dari kesadaran rakyatnya sendiri.