Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » LOKAL UPDATE » Ramadhan di Morotai “Gelap-gelapan”, DPRD Pertanyakan Jadwal Pemeliharaan PLN yang Terkesan Kebetulan

Ramadhan di Morotai “Gelap-gelapan”, DPRD Pertanyakan Jadwal Pemeliharaan PLN yang Terkesan Kebetulan

  • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
  • visibility 980
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

BALENGKO SPACE, MOROTAI – Menanggapi keresahan masyarakat terkait seringnya pemadaman listrik di Pulau Morotai selama bulan suci Ramadhan, DPRD Pulau Morotai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak PLN, Selasa (10/03/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Sekwan mulai pukul 11.00 WIT tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Pulau Morotai, Erwin Sutanto. Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah anggota DPRD, yakni Jainudin Papala, Hi. Zainal Karim, Naswin Rowo, Rahabeam Sumahi, Johor Boleu, dan Sherly Djaena. Sementara dari pihak PLN dihadiri oleh Kepala PLN Daruba, Cahyo Tri Hatoyo, beserta staf.

Soroti Pemadaman di Waktu Krusial

Politisi Partai Demokrat, Hi. Zainal Karim, menjadi orang pertama yang menyampaikan aspirasi warga. Ia meminta penjelasan riil dari PLN mengenai penyebab gangguan listrik yang terjadi di momen sensitif seperti Ramadhan.

“Saya berharap Kepala PLN bisa menjelaskan kenapa akhir-akhir ini lampu sering mati. Ini bulan Ramadhan, masalah listrik sangat sensitif bagi publik,” ujar Zainal dalam rapat tersebut.

Senada dengan itu, Naswin Rowo dari Fraksi PKB mengkritisi pola pemeliharaan jaringan yang justru dilakukan saat Ramadhan. Ia juga menyoroti ketidaktepatan waktu penyalaan kembali listrik yang sering meleset dari jadwal yang diumumkan.

“Masyarakat mempertanyakan kenapa gangguan seperti pohon tumbang atau daun kelapa lebih sering terjadi di bulan Ramadhan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Selain itu, kenapa pemeliharaan jaringan tidak dilakukan sebelum Ramadhan saja agar tidak mengganggu ibadah?” cetus Naswin.

  • Penulis: Muhammad Muzijad Mandea
  • Editor: Redaktur Balengko Creative Media

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua LBH Ansor Kota Ternate, Zulfikran Bailussy, memberikan klarifikasi isu rangkap jabatan ASN Kemenag Maluku Utara.

    Klarifikasi Isu Rangkap Jabatan ASN Kemenag Maluku Utara, LBH Ansor: Klien Kami Punya Bukti Sah

    • calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 826
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, Ternate – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kota Ternate mengeluarkan klarifikasi hukum terkait isu rangkap jabatan ASN Kemenag Maluku Utara. Menurut LBH Ansor, pemberitaan yang beredar keliru dan dapat menyesatkan publik. Penjelasan LBH Ansor Ketua LBH Ansor Kota Ternate, Zulfikran Bailussy, SH, menjelaskan bahwa kliennya, Yusri N. Samsudin, memang pernah mengemban tugas sebagai […]

  • Oleh: Dr. Fahrul Abd Muid, S.Th.I., MA Penulis adalah Dosen IAIN Ternate & Wakil Ketua GP. Ansor Malut

    ANALISIS KRITIS—DISKURSIF IAIN TERNATE

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle Dr. Fahrul Abd Muid, S.Th.I., MA
    • visibility 291
    • 0Komentar

    Dewasa ini muncul sikap jadaliyyin—kontroversial terhadap amaaman—posisi dan wujuudun—keberadaan Institut Agama Islam Negeri Ternate sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan negeri ilmiah. Padahal masyarakat Maluku Utara memiliki ekspektasi—harapan yang tidak main-main bagi kehadiran IAIN Ternate, karena institusi ini dianggap memiliki kelompok akademis—religius ilmiah yang berperan sebagai ‘jagoan’ keagamaan ditengah masyarakat Maluku Utara yang berbasis pada empat […]

  • Ikmal Ali M. Nur

    Paradoks Pembangunan Kawasan Transmigrasi Upt Patlean dan Komitmen DPRD komisi II Halmahera Timur

    • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
    • account_circle Ikmal Ali M. Nur | Mahasiswa Universitas Janabadra Yogyakarta
    • visibility 280
    • 0Komentar

    Salah satu bentuk fungsi DPRD ialah menjadi penghubung antara Rakyat dan Pemerintah Daerah, agar memastikan pembangunan benar-benar dirasakan oleh rakyat. sebagai wakil rakyat DPRD memiliki kewajiban untuk mendengarkan, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, setiap keluhan dan masukan yang diterima dari warga akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan daerah. DPRD juga benar-benar memastikan bahawa kesejahteraan […]

  • Source : Istimewa

    Kemiskinan Guru Besar di IAIN Ternate: Alarm Serius Dunia Akademik Maluku Utara

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle Fahrul Abd Muid Penulis adalah Dosen IAIN Ternate & Wakil Ketua GP. Ansor Malut
    • visibility 469
    • 0Komentar

    Adalah Institut Agama Islam Negeri-IAIN Ternate, salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia bagian timur-Moloku Kie Raha, telah lama mengalami derita kemiskinan Guru Besar. Hal ini merupakan sebuah apresisasi yang hilang ditelan alam bagi institut yang seharusnya menjadi pusat-markaz keunggulan akademik dan pusat penelitian peradaban dan kebudayaan yang sesuai dengan disiplin keilmuannya. Menjadi Guru […]

  • Hipma-Galut Desak Polres dan Kejari Halut Segera Proses Istri Eks Kades Dodowo Atas Dugaan Jual Tanah Wakaf Masjid

    Hipma-Galut Desak Polres dan Kejari Halut Segera Proses Istri Eks Kades Dodowo Atas Dugaan Jual Tanah Wakaf Masjid

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
    • account_circle Jainudin Naba
    • visibility 297
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, HALMAHERA UTARA – Himpunan Pelajar Mahasiswa Galela Utara (Hipma-Galut) mendesak Kepolisian Resor (Polres) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Utara (Halut) untuk segera memproses hukum kasus dugaan penjualan tanah wakaf milik masjid. Kasus ini melibatkan istri mantan Kepala Desa (Kades) Dodowo, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Desakan tersebut disampaikan lantaran […]

  • Source : Istimewa

    Ketua GP Ansor Haltim: Polemik Tunjangan DPRD Malut Harus Disikapi Objektif, Hindari ‘Trial by Opinion’

    • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
    • account_circle Mursid Puko
    • visibility 356
    • 0Komentar

    HALMAHERA TIMUR (BALENGKO) – Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Halmahera Timur, Julkarnain Rajak, angkat bicara mengenai polemik tunjangan DPRD Provinsi Maluku Utara yang kini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara. Julkarnain menegaskan bahwa supremasi hukum harus ditegakkan di atas landasan yang objektif, bukan dibentuk oleh desakan opini publik. Ia meminta semua […]

expand_less