Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » LOKAL UPDATE » Benarkah Ada Rangkap Jabatan ASN di Kemenag Maluku Utara? Ini Klarifikasinya

Benarkah Ada Rangkap Jabatan ASN di Kemenag Maluku Utara? Ini Klarifikasinya

  • calendar_month Rabu, 17 Sep 2025
  • visibility 659
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

BALENGKO SPACE, TernateLBH Ansor Kota Ternate menegaskan isu rangkap jabatan ASN Kemenag Maluku Utara tidak sesuai fakta hukum maupun administrasi. Klarifikasi ini muncul setelah sejumlah media memberitakan dugaan rangkap jabatan yang menyeret nama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Malut.

Ketua LBH Ansor Kota Ternate, Zulfikran Bailussy, SH, menjelaskan bahwa kliennya, Yusri N. Samsudin, pernah bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran di MAN 1 Halmahera Selatan. Penugasan itu sah karena sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 Pasal 6 ayat (1). Aturan ini memberi ruang bagi bendahara bersertifikat untuk diperbantukan di lebih dari satu satuan kerja dalam satu wilayah.

Sejak 4 Agustus 2025, Yusri resmi menjabat sebagai Kepala Tata Usaha MTsN 1 Ternate. Saat itu juga ia berhenti menjadi bendahara, baik di MAN 1 Halsel maupun di MTsN 1 Ternate. Fakta ini membantah tuduhan rangkap jabatan yang beredar.

Zulfikran juga menepis isu keterlibatan Kakanwil Kemenag Malut. Ia menegaskan tidak ada bukti hukum yang mendukung tuduhan intervensi atau praktik nepotisme. Menurutnya, setiap tuduhan harus berbasis bukti, bukan sekadar asumsi.

Kami berharap media menayangkan klarifikasi ini sebagai hak jawab, agar publik mendapat informasi yang lebih objektif dan berimbang,” kata Zulfikran.

LBH Ansor menegaskan tetap menghormati kebebasan pers sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, pers juga wajib memberi ruang hak jawab untuk menjaga akurasi berita.

Sebagai penutup, LBH Ansor menegaskan komitmen mendampingi klien secara terbuka dan kooperatif. Jika ada dugaan pelanggaran hukum, pihaknya siap menempuh mekanisme administrasi dan pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku.**(Red)

  • Penulis: Redaksi Balengko Space
  • Editor: Redaktur Balengko Creative Media

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Oleh: Supriyadi Baharudin,S.H

    MISCARRIAGE OF JUSTICE: Mencari Keadilan dalam Negara yang tidak Adil

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
    • account_circle Supriyadi Baharudin,S.H
    • visibility 403
    • 0Komentar

    Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, setiap tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan. Hal ini selaras dengan konsep rechtsstaat yang menempatkan hukum sebagai instrument untuk melindungi hak asasi manusia, menjamin persamaan di hadapan […]

  • Source : Istimewa

    PAN Morotai Desak DPRD Panggil Perindagkop dan Agen BBM, Soroti Dugaan Permainan Harga Minyak Tanah

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle Muhammad Muzijad Mandea
    • visibility 205
    • 0Komentar

    PULAU MOROTAI (BALENGKO) – Gelombang keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan tingginya harga Minyak Tanah (BBM Bersubsidi) di Kabupaten Pulau Morotai menuai reaksi keras dari Ketua Formatur DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Pulau Morotai, Moh. Akbar Mangoda. Ia menilai adanya kelemahan pengawasan serta sikap “takut” dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) dalam menindak pengecer nakal. […]

  • Foto Penulis: Muhammad Muzijad Mandea. Ketua Literasi Pasifik Morotai.

    GURU ADALAH PELOPOR KEMAJUAN BANGSA

    • calendar_month Kamis, 16 Jul 2026
    • account_circle Muhammad Muzijad Mandea. Ketua Literasi Pasifik Morotai
    • visibility 134
    • 0Komentar

    E ksistensi suatu bangsa tidak pernah ditentukan semata-mata oleh kekayaan alam yang melimpah atau kekuatan militer yang hegemonik. Jauh di lubuk eksistensinya, keberlanjutan dan kejayaan sebuah negara bangsa (nation-state) sangat bergantung pada kualitas manusia yang mendiaminya. Dalam konteks ini, pendidikan tampil sebagai konduktor utama yang mengarahkan simfoni kemajuan tersebut. Dan di garda terdepan dari seluruh […]

  • NAHKODA BARU: Ketua Umum terpilih PKPM NUKU Yogyakarta periode 2025–2026, Nurfina Ahmad (tengah), berfoto bersama peserta usai ditetapkan dalam Kongres XXII di Asrama PKPM NUKU Yogyakarta, Kamis (22/1/2025).(Foto: Istimewa)

    Kongres XXII PKPM NUKU Yogyakarta Tetapkan Nurfina Ahmad sebagai Ketua Umum Baru

    • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 225
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA (BALENGKO) – Perkumpulan Keluarga dan Mahasiswa Nuku (PKPM NUKU) Yogyakarta resmi menetapkan Nurfina Ahmad sebagai Ketua Umum periode 2025–2026. Penetapan ini dilakukan dalam Kongres ke-XXII yang dirangkaikan dengan Simposium Kepemimpinan di Asrama PKPM NUKU Yogyakarta, 16–22 Januari 2026. Kongres yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi ini berjalan demokratis meski sempat mengalami perpanjangan jadwal […]

  • Abyakto: Perjalanan Fotografi di Dunia Hiphop yang Penuh Inspirasi

    Abyakto: Perjalanan Fotografi di Dunia Hiphop yang Penuh Inspirasi

    • calendar_month Minggu, 26 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 356
    • 0Komentar

    Abaykto sedang memotret rapper dengan teknik fisheye di sebuah studio hiphop.

  • PMII DAN FIQIH SOSIAL PERJUDIAN DI INDONESIA

    PMII DAN FIQIH SOSIAL PERJUDIAN DI INDONESIA

    • calendar_month Minggu, 20 Apr 2025
    • account_circle Fahrul Abd. Muid
    • visibility 724
    • 0Komentar

    Perjudian online dan offline kini menjadi salah satu bidikan utama pemerintah Republik Indonesia belakangan ini. Dan tampaknya gerakan anti perjudian online dan offline berhubungan erat dengan gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebenarnya, rezim pemerintah saat ini hendak menunjukkan komitmennya yang goodwill (memiliki nilai tambah) untuk mempercepat good government atau untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan […]

expand_less