Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » LOKAL UPDATE » IKPM-HT Kawal Status UPT Maba Utara, Tolak Jadi Sekadar Janji Politik

IKPM-HT Kawal Status UPT Maba Utara, Tolak Jadi Sekadar Janji Politik

  • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
  • visibility 292
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

HALTIM, 11 Februari 2026 (BALENGKO) – Status empat Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Satuan Permukiman (SP) di Maba Utara, Halmahera Timur, yang didorong menjadi desa definitif, menjadi sorotan publik.

Isu tersebut dibahas dalam rapat Komisi II DPRD Halmahera Timur bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Disnakertrans, serta Bagian Pemerintahan, sebagaimana diberitakan media Ternate Hits. Selain perubahan status menjadi desa definitif, rapat juga menyoroti persoalan sertifikat lahan warga yang hingga kini belum tuntas.

“Selama lahan itu belum diputihkan dari kawasan hutan produksi, sertifikat tidak bisa diterbitkan. Kewenangan pemutihan ada di BPKH Manado” ujar Bahmit, dikutip dari Ternate Hits.

Menanggapi hal itu, Ikatan Pelajar Mahasiswa Halmahera Timur (IKPM-HT) Yogyakarta menyatakan komitmen mengawal proses tersebut. Ketua IKPM-HT, Ikmal Ali M Nur, menegaskan pihaknya mendukung penuh aspirasi masyarakat kawasan transmigrasi.

“Kami akan terus mengawal agar dorongan Komisi II DPRD Haltim ini benar-benar direalisasikan. Jangan sampai status desa definitif hanya menjadi janji politik,” kata Ikmal.

Ia menilai kawasan transmigrasi Maba Utara sudah layak ditetapkan sebagai desa definitif agar memiliki kemandirian secara hukum, politik, dan ekonomi.

IKPM-HT juga mendesak pemerintah daerah menjadikan kawasan transmigrasi sebagai prioritas pembangunan di Halmahera Timur guna menopang ekonomi masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan.

Selain persoalan status dan sertifikat lahan, IKPM-HT meminta DPRD dan Pemkab Halmahera Timur memperjelas kelanjutan proyek irigasi di Maba Utara yang hingga kini belum berjalan optimal dan belum berdampak signifikan bagi masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi lanjutan dari pemerintah daerah terkait kepastian penetapan desa definitif maupun penyelesaian persoalan lahan dan irigasi.

  • Penulis: Redaksi Balengko Space
  • Editor: Redaktur Balengko Creative Media
  • Sumber: IKPM-HT

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Demi Responsivitas Pelayanan, Kades Tanjung Saleh Jelaskan Konteks Penataan Perangkat Desa; DPMD Minta Perbaikan Administratif

    Demi Responsivitas Pelayanan, Kades Tanjung Saleh Jelaskan Konteks Penataan Perangkat Desa; DPMD Minta Perbaikan Administratif

    • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
    • account_circle Mujizad Mandea
    • visibility 92
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, MOROTAI – Kepala Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Morotai Utara, Halil Boba, menegaskan bahwa langkah penataan perangkat desa dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ia lakukan dilandasi oleh urgensi peningkatan kinerja pelayanan publik dan responsivitas terhadap keluhan warga. Langkah ini diambil setelah pihaknya menerima sejumlah laporan mengenai tidak aktifnya fungsi LPM selama tiga […]

  • Gambar Ilustrasi, Source : Istimewa

    Distribusi Air Makin Stabil, Kinerja Pelayanan PDAM Galela Raih Apresiasi Warga

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • account_circle Mursid Puko
    • visibility 497
    • 0Komentar

    GALELA (BALENGKO) – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Galela mendapatkan respons positif dari masyarakat terkait peningkatan signifikan kualitas pelayanan dalam beberapa pekan terakhir. Distribusi air bersih yang sebelumnya sering terkendala, kini dilaporkan berjalan lancar, stabil, dan merata di berbagai wilayah pelayanan. Langkah strategis PDAM Galela dalam membenahi sistem distribusi dan pengelolaan jaringan dinilai berhasil menjawab […]

  • Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kemenag Maluku Utara, H. Yamin L. Tjokra (tengah), memberikan dukungan kepada kontingen Maluku Utara yang mengikuti Kongres ROHIS Nasional I di Hotel Mercure Convention Ancol, Jakarta, didampingi Ketua MGMP PAI SMA/SMK Malut, Husari Sangaji.

    Kontingen Maluku Utara di Kongres ROHIS Nasional I Dapat Dukungan Langsung dari Kanwil Kemenag Malut

    • calendar_month Sabtu, 15 Nov 2025
    • account_circle Mursid Puko
    • visibility 306
    • 0Komentar

    Jakarta (BALENGKO) — Kontingen Maluku Utara yang mengikuti Kongres ROHIS Nasional I Tahun 2025 mendapat kunjungan dan dukungan langsung dari Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, H. Yamin L. Tjokra. Kunjungan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Convention Ancol, Jakarta, lokasi penyelenggaraan kongres. Kongres ROHIS Nasional I diikuti ratusan peserta dari berbagai […]

  • Akreditasi Prodi PWK UNUTARA oleh BAN-PT di Fakultas Sains dan Teknologi

    UNUTARA Laksanakan Akreditasi Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota oleh BAN-PT

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle Mursid
    • visibility 1.654
    • 0Komentar

    Ternate (Balengko Space) – Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) melaksanakan Akreditasi Program Studi (Prodi) S1 Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) pada 29–30 September 2025 di Ruang Rapat Fakultas Sains dan Teknologi UNUTARA. Kegiatan ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Turut hadir dalam agenda akreditasi, Wakil Rektor I UNUTARA, Sunaidin Ode Mulae, […]

  • Source : Wikipedia

    Publik Soroti Penurunan Indeks Kerukunan, FKUB Maluku Utara Didesak Evaluasi Kinerja dan Audit Anggaran

    • calendar_month Rabu, 18 Feb 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 282
    • 0Komentar

    MALUT (BALENGKO) – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Maluku Utara tengah menjadi sorotan publik menyusul rilis data Indeks Kerukunan Umat Beragama dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Laporan tersebut menempatkan skor variabel kehidupan umat beragama di Maluku Utara pada level rendah, yang mengindikasikan penurunan signifikan dibanding periode sebelumnya. Penurunan indeks ini dinilai kontradiktif dengan mandat […]

  • DAU SPECIFIC GRANT untuk SIAPA?

    DAU SPECIFIC GRANT untuk SIAPA?

    • calendar_month Minggu, 6 Apr 2025
    • account_circle Fahrul Abd. Muid
    • visibility 483
    • 0Komentar

    Implementasi reformasi kebijakan dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian membagi DAU ini menjadi DAU yang berjenis kelamin Block Grant dan DAU yang berjenis kelamin Specific Grant. Pemerintah Pusat melakukan reformasi kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Umum tersebut […]

expand_less