Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » RAGAM » IKPM-HT Kawal Status UPT Maba Utara, Tolak Jadi Sekadar Janji Politik

IKPM-HT Kawal Status UPT Maba Utara, Tolak Jadi Sekadar Janji Politik

  • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
  • visibility 213
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

HALTIM, 11 Februari 2026 (BALENGKO) – Status empat Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Satuan Permukiman (SP) di Maba Utara, Halmahera Timur, yang didorong menjadi desa definitif, menjadi sorotan publik.

Isu tersebut dibahas dalam rapat Komisi II DPRD Halmahera Timur bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Disnakertrans, serta Bagian Pemerintahan, sebagaimana diberitakan media Ternate Hits. Selain perubahan status menjadi desa definitif, rapat juga menyoroti persoalan sertifikat lahan warga yang hingga kini belum tuntas.

“Selama lahan itu belum diputihkan dari kawasan hutan produksi, sertifikat tidak bisa diterbitkan. Kewenangan pemutihan ada di BPKH Manado” ujar Bahmit, dikutip dari Ternate Hits.

Menanggapi hal itu, Ikatan Pelajar Mahasiswa Halmahera Timur (IKPM-HT) Yogyakarta menyatakan komitmen mengawal proses tersebut. Ketua IKPM-HT, Ikmal Ali M Nur, menegaskan pihaknya mendukung penuh aspirasi masyarakat kawasan transmigrasi.

“Kami akan terus mengawal agar dorongan Komisi II DPRD Haltim ini benar-benar direalisasikan. Jangan sampai status desa definitif hanya menjadi janji politik,” kata Ikmal.

Ia menilai kawasan transmigrasi Maba Utara sudah layak ditetapkan sebagai desa definitif agar memiliki kemandirian secara hukum, politik, dan ekonomi.

IKPM-HT juga mendesak pemerintah daerah menjadikan kawasan transmigrasi sebagai prioritas pembangunan di Halmahera Timur guna menopang ekonomi masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan.

Selain persoalan status dan sertifikat lahan, IKPM-HT meminta DPRD dan Pemkab Halmahera Timur memperjelas kelanjutan proyek irigasi di Maba Utara yang hingga kini belum berjalan optimal dan belum berdampak signifikan bagi masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi lanjutan dari pemerintah daerah terkait kepastian penetapan desa definitif maupun penyelesaian persoalan lahan dan irigasi.

  • Penulis: Redaksi Balengko Space
  • Editor: Redaktur Balengko Creative Media
  • Sumber: IKPM-HT

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Oleh: Irfandi R. Hi Mustafa Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara

    BUKAN LAGI GEDUNG DAN IJAZAH

    • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
    • account_circle Irfandi R. Hi Mustafa Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Memasuki petengahan 2026, wajah pendidikan Indonesia sedang berada di persimpangan jalan yang krusial. Jika satu dekade lalu kemegahan Gedung sekolah dan legalitas ijazah menjadi parameter tunggal kesuksesan institusi, hari ini narasi tersebut mulai using. Kita menyaksikan pergeseran fundamental dari “pendidikan berbasis fasilitas fisik” menuju “pendidikan berbasis ekosistem kompetensi”. Data menunjukkan bahwa relevansi ijazah konvensional terus […]

  • DPC PKB Tidore Nilai Kritik LBH Ansor Kota Ternate “Lebay”, Ini Jawaban Tegas Ketua LBH

    DPC PKB Tidore Nilai Kritik LBH Ansor Kota Ternate “Lebay”, Ini Jawaban Tegas Ketua LBH

    • calendar_month Senin, 28 Jul 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 1.311
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, Ternate, 28 Juli 2025 — Ketua Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda (LBH GP) Ansor Kota Ternate, Zulfikran A. Bailussy, S.H., merespons pernyataan Wakil Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Julham, terkait tudingan terhadap LBH Ansor yang dianggap “lebay” dan tendensius dalam menyikapi dugaan mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) dalam […]

  • Bela 11 Masyarakat Adat Maba Sangaji, LBH Ansor Susun Nota Keberatan dan Siap Ajukan Amicus Curiae

    Bela 11 Masyarakat Adat Maba Sangaji, LBH Ansor Susun Nota Keberatan dan Siap Ajukan Amicus Curiae

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 541
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, TERNATE, 29 Juli 2025 — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kota Ternate menyampaikan sikap solidaritas dan keprihatinan atas proses hukum yang menimpa 11 warga adat Maba Sangaji, Kabupaten Halmahera Timur, serta seorang aktivis Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Kota Ternate. Mereka saat ini tengah diproses secara hukum terkait aksi penolakan […]

  • Ketua GP Ansor Maluku Utara memberikan pernyataan sikap terkait DOB Sofifi

    GP Ansor Maluku Utara Sayangkan Pernyataan Senator Hasbi Yusuf: “Sikap Emosional Tidak Menjawab Substansi Masalah DOB Sofifi”

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 2.579
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, Ternate, 29 Juli 2025 — Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Maluku Utara menyayangkan pernyataan Senator DPD RI dari Maluku Utara, Hasbi Yusuf, yang meminta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda untuk “diam saja” dalam menyikapi wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sofifi. Pernyataan tersebut dinilai tidak hanya keliru secara posisi kelembagaan, tetapi […]

  • Jas Putih Disematkan, Wagub Malut Hadiri Momen Sakral Fakultas Kedokteran Universitas Khairun

    Jas Putih Disematkan, Wagub Malut Hadiri Momen Sakral Fakultas Kedokteran Universitas Khairun

    • calendar_month Sabtu, 19 Jul 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 910
    • 0Komentar

    BalengkoSpace.com, Ternate, 19 Juli 2025 — Wakil Gubernur Maluku Utara, KH. Sarbin Sehe, menghadiri Rapat Terbuka Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Khairun (FKIK Unkhair) dalam rangka Pengambilan Sumpah Dokter Periode X Tahap III Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Banau, Kampus I Unkhair, Kelurahan Akehuda, Sabtu (19/7) pukul 09.00 WIT. Wakil Gubernur turut menyaksikan […]

  • PMII DAN FIQIH SOSIAL PERJUDIAN DI INDONESIA

    PMII DAN FIQIH SOSIAL PERJUDIAN DI INDONESIA

    • calendar_month Minggu, 20 Apr 2025
    • account_circle Fahrul Abd. Muid
    • visibility 672
    • 0Komentar

    Perjudian online dan offline kini menjadi salah satu bidikan utama pemerintah Republik Indonesia belakangan ini. Dan tampaknya gerakan anti perjudian online dan offline berhubungan erat dengan gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebenarnya, rezim pemerintah saat ini hendak menunjukkan komitmennya yang goodwill (memiliki nilai tambah) untuk mempercepat good government atau untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan […]

expand_less