Ketua LBH Ansor Ternate: Tidak Ada Larangan Pejabat Publik Jadi Ketua HIPMI
- calendar_month Minggu, 5 Okt 2025
- visibility 890
- comment 0 komentar
- print Cetak
Sumber foto : Istimewa
Ternate (BALENGKO) – Praktisi hukum sekaligus Ketua LBH Ansor Kota Ternate, Zulfikran Bailussy, SH, membantah pernyataan yang menyebut Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio C. Pawane, harus mundur dari jabatannya jika ingin maju sebagai Ketua Umum HIPMI Maluku Utara.
Menurut Zulfikran, penafsiran yang menyebut pejabat publik dilarang memimpin HIPMI adalah keliru. Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HIPMI, tidak ada satu pun ketentuan yang menyebut bupati, wakil bupati, wali kota, maupun anggota legislatif dilarang mencalonkan diri sebagai pengurus HIPMI.
“Yang dilarang itu tegas hanya Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, dan POLRI karena mereka terikat sumpah jabatan serta aturan ketat netralitas. Sedangkan pejabat publik seperti kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak dilarang, selama mereka memang pengusaha aktif dan memenuhi syarat keanggotaan HIPMI,” tegas Zulfikran.
Zulfikran menyebut beberapa poin dalam AD/ART dan Pedoman Organisasi (PO) HIPMI yang menjadi dasar bantahannya:
- PO HIPMI menegaskan bahwa calon atau pengurus tidak boleh berstatus ASN, TNI, atau POLRI.
- AD/ART mengatur bahwa pengurus HIPMI boleh merangkap jabatan di struktur lain dengan izin tertulis dari Ketua Umum di tingkatnya.
- Ketentuan masa bakti, larangan rangkap jabatan, serta mekanisme peralihan jabatan tidak menyebut larangan bagi pejabat publik.
- AD/ART menyebut hal-hal yang belum diatur dapat dilengkapi dengan PO, sepanjang tidak bertentangan dengan semangat AD/ART.
Karena itu, menurut Zulfikran, tudingan bahwa pencalonan Rio C. Pawane akan merusak independensi HIPMI adalah keliru dan tendensius.
Lebih jauh, ia menilai Rio layak maju sebagai calon Ketua HIPMI Maluku Utara karena memiliki basis usaha, pengalaman pemerintahan, serta kapasitas manajerial yang dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pengusaha muda.
“Rio Pawane bukan hanya seorang pejabat, tetapi juga pelaku usaha yang paham dinamika ekonomi daerah. Kehadiran beliau akan memberi nilai tambah bagi HIPMI,” jelasnya.
Zulfikran juga mengimbau agar publik dan media tidak terjebak dalam narasi yang mereduksi HIPMI sebagai organisasi anti pejabat, tetapi kembali pada spirit organisasi: independen dari intervensi politik partai dan birokrasi ASN/TNI/POLRI, namun tetap terbuka untuk tokoh publik yang juga pengusaha.
“HIPMI adalah organisasi pengusaha muda yang terbuka, dinamis, dan berperan membangun jaringan antara pemerintah dan dunia usaha. Jadi jangan ditafsirkan sepihak. Independensi HIPMI bukan berarti menutup pintu bagi pejabat publik,” tutup Zulfikran.
- Penulis: Redaksi Balengko Space
- Editor: Redaktur Balengko Creative Media
Saat ini belum ada komentar