Dasril Usman Dorong Pansus untuk Evaluasi Layanan dan Obat di RSUD Jailolo
- calendar_month 16 jam yang lalu
- visibility 40
- comment 0 komentar
- print Cetak
Source : Istimewa
Jailolo (BALENGKO) – Persoalan ketersediaan obat di RSUD Jailolo kembali menuai sorotan tajam. Di tengah klaim peningkatan pendapatan rumah sakit, pelayanan justru dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan, terutama terkait kelangkaan obat.
Anggota DPRD, Dasril Usman, mengkritik keras penjelasan Direktur RSUD Jailolo yang dinilai tidak transparan dan cenderung menutupi persoalan mendasar. Ia menyoroti adanya ketidaksesuaian dalam penyampaian data anggaran.
“Di satu sisi berlindung pada pagu Rp19 miliar, tapi di sisi lain mengakui adanya pelampauan pendapatan. Ini tidak transparan dan mencerminkan buruknya perencanaan keuangan BLUD rumah sakit,” tegas Dasril.
Dasril yang juga merupakan lulusan magister ilmu kebijakan publik mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp4 miliar yang diklaim untuk pengadaan obat tidak sepenuhnya dialokasikan untuk kebutuhan tersebut. Menurutnya, anggaran itu telah dicampur dengan belanja oksigen dan bahan medis habis pakai (BMHP), sehingga porsi riil untuk obat menjadi jauh lebih kecil.
Kondisi ini, lanjutnya, berdampak langsung pada pasien yang masih harus membeli obat di luar rumah sakit. Bahkan, pasien BPJS juga dilaporkan tidak mendapatkan penggantian biaya obat secara optimal.
“Ini menjelaskan kenapa pasien masih beli obat di luar. Bahkan pasien BPJS mengeluh tidak mendapat penggantian. Ini jelas merugikan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menilai alasan klasik terkait klaim BPJS yang dilakukan secara bertahap tidak bisa terus dijadikan pembenaran. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan masalah berulang yang seharusnya sudah diantisipasi oleh manajemen BLUD.
“Kalau tiap tahun alasannya sama, berarti pengelolaannya yang bermasalah,” katanya.
Lebih jauh, Dasril mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam prioritas penggunaan anggaran. Ia menyebut fleksibilitas anggaran BLUD yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti obat, justru diduga dialihkan ke kegiatan seremonial.
“Anggaran bisa digeser ke obat, tapi malah digunakan untuk kegiatan seremonial. Ini menunjukkan ada kepentingan lain yang lebih diutamakan dibanding pelayanan masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut persoalan ini secara menyeluruh. Pansus dinilai penting untuk melakukan investigasi terhadap dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD RSUD Jailolo.
“Pansus harus menjadi pintu masuk untuk membedah RBA secara transparan, membuka seluruh data anggaran, dan memastikan ke mana sebenarnya anggaran dialirkan,” jelas Dasril.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong agar pembentukan pansus segera dibahas dalam rapat paripurna.
“Kami akan mendesak pimpinan DPRD agar paripurna pembentukan pansus segera dilaksanakan. Persoalan rumah sakit ini harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Dasril menyampaikan kritik paling keras. Ia menilai persoalan ini tidak lagi sekadar administratif, tetapi telah menyentuh aspek kemanusiaan.
“Publik tidak butuh narasi normatif, tapi angka riil dan pertanggungjawaban. Jika pasien terus dirugikan, obat langka padahal anggaran tersedia, maka ini bukan sekadar kelalaian. Ini bisa masuk kategori kejahatan kemanusiaan,” pungkasnya.
- Penulis: Redaksi Balengko Space
- Editor: Redaktur Balengko Creative Media
- Sumber: Sahrir Jamsin
Saat ini belum ada komentar