Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » RADAR KAMPUS » Penuhi Puskop Tamsis, Mahasiswa Perantauan Maluku-Maluku Utara Gelar Diskusi Film ‘Pesta Babi’Suarakan Hak Masyarakat Adat

Penuhi Puskop Tamsis, Mahasiswa Perantauan Maluku-Maluku Utara Gelar Diskusi Film ‘Pesta Babi’Suarakan Hak Masyarakat Adat

  • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
  • visibility 362
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

BALENGKO SPACE, YOGYAKARTA – Puluhan mahasiswa dari berbagai latar belakang daerah memadati ruang Diskusi Film “Pesta Babi” yang digelar di Puskop Tamsis, Jalan Taman Siswa, Wirogunan, Rabu (20/05/2026). Agenda nonton bareng (nobar) karya dokumenter besutan Watchdoc ini menjadi pemantik ruang refleksi akademis guna membedah dinamika kolonialisme modern, potret tata kelola ruang hidup, serta pelindungan hak-hak masyarakat adat.

Langkah taktis pemutaran film ini diinisiasi secara kolaboratif oleh aliansi organisasi kemahasiswaan asal Indonesia Timur yang berbasis di D.I. Yogyakarta. Aliansi tersebut terdiri atas Ikatan Keluarga Mahasiswa Maluku Tenggara (IKAMALRA D.I.Y), Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Kota Ternate (IKPMKT D.I.Y), dan Ikatan Komunikasi Pelajar Mahasiswa Halmahera Timur (IKPMHT D.I.Y).

Para peserta dilaporkan telah memadati lokasi sejak sore hari sebelum pemutaran film resmi dimulai pada pukul 19.00 WIB. Sebelum layar dibuka, suasana emosional dan reflektif dibangun lewat pembacaan puisi kebudayaan oleh tiga mahasiswa asal Maluku dan Maluku Utara, yakni Amri, Aldi, Hardiyanti Yudistira, dan Andika.

Agenda Diskusi Film Pesta Babi Yogyakarta kemudian bergulir secara dinamis dipandu oleh Asril Sermaf selaku moderator, dengan menghadirkan tiga narasumber, yakni Yassica Hadytia, Hasan M. Thaib, dan Ramdani H. Rennur.

Soroti Sisi Kerentanan Perempuan di Wilayah Konflik

Dalam pemaparannya, Yassica Hadytia mengupas perspektif gender dengan menyoroti kerentanan berlapis yang kerap dialami kaum perempuan di tengah dinamika konflik sosial dan struktural.

“Merujuk pada narasi film, perempuan sering kali menghadapi beban yang berlapis. Kehadiran tokoh Mama Yasinta dan narasumber perempuan lainnya dalam film dokumenter ini, memberikan potret nyata mengenai keteguhan perempuan di tengah keterbatasan pemenuhan fasilitas publik, seperti jaminan kesehatan dan ruang persalinan yang layak bagi masyarakat adat,” urai Yassica.

Bedah Kebijakan Agraria dan Pendekatan Keamanan

Narasumber kedua, Hasan M. Thaib atau yang akrab disapa Bung Ceos, mengulas dinamika regulasi agraria serta pelibatan institusi keamanan dalam program-program strategis nasional (PSN). Ia menyoroti implementasi operasi militer selain perang (OMSP) yang beririsan dengan sektor non-pertahanan.

“Ada pola koordinasi lintas sektoral yang bersentuhan dengan penataan kawasan hutan. Salah satu dampaknya adalah perubahan fungsi lahan yang diperuntukkan bagi proyek skala besar, seperti komoditas bioetanol. Pendekatan ini dinilai memengaruhi corak ruang hidup yang selama ini dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat lokal,” jelas Hasan menganalisis.

Kritik Penyeragaman Pangan dan Refleksi Kekuasaan

Sementara itu, Ramdani H. Rennur menggarisbawahi tantangan ketahanan pangan akibat adanya kebijakan penyeragaman komoditas pertanian nasional yang berpotensi mengikis eksistensi pangan lokal.

“Penyeragaman pangan, seperti budidaya padi secara masif di wilayah Indonesia Timur, secara perlahan dapat menggeser ketergantungan masyarakat terhadap pangan lokal seperti sagu. Ketika pangan lokal teralienasi, ada identitas kebudayaan setempat yang ikut terdampak,” kata Ramdani.

Melalui jalannya Diskusi Film “Pesta Babi” ini, kalangan mahasiswa perantauan diharapkan mampu membangun kesadaran kritis yang objektif, berbasis data, serta peka terhadap perlindungan hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan khususnya di wilayah Indonesia Timur. (BS)

  • Penulis: Redaksi Balengko Space
  • Editor: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Khidmat dan Tertib: Keluarga Besar MTs Negeri 1 Morotai Peringati Maulid Nabi dengan Tausiah dan Doa Bersama

    Khidmat dan Tertib: Keluarga Besar MTs Negeri 1 Morotai Peringati Maulid Nabi dengan Tausiah dan Doa Bersama

    • calendar_month Sabtu, 29 Agt 2026
    • account_circle Mujizad Mandea
    • visibility 117
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, MOROTAI — Keluarga Besar MTs Negeri 1 Pulau Morotai menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah/2026 M, Sabtu (29/8/2026). Kegiatan yang berlangsung di lingkungan MTs Negeri 1 Pulau Morotai tersebut diikuti para siswa, guru dan keluarga besar madrasah. Peringatan Maulid tahun ini mengangkat tema “Mencintai Rasulullah, Meneladani Akhlaknya, Merawat Indonesia.” Peringatan Maulid […]

  • Sumber foto : Istimewa

    Dinilai Ciderai Marwah Organisasi, Bidang Keuangan KNPI Morotai Desak DPD I Pecat Ketua Terpilih

    • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 324
    • 0Komentar

    MOROTAI (BALENGKO) – Krisis kepemimpinan melanda Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pulau Morotai. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan DPD II KNPI Pulau Morotai, Fahri Sibua, secara resmi merilis pernyataan sikap yang mendesak DPD I KNPI Provinsi untuk segera mengambil langkah tegas berupa pemecatan terhadap Ketua KNPI Pulau Morotai. Langkah […]

  • Ketua Fatayat NU Tidore Astuti Ardenan memberikan pernyataan pers kasus kekerasan seksual Oba Utara.

    Fatayat NU Tidore: Kasus Remaja Oba Utara hingga Musisi Lokal Bukti Kekerasan Seksual Kian Mengkhawatirkan

    • calendar_month Kamis, 4 Sep 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 1.533
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, Tidore Kepulauan, 4 September 2025 – Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Tidore Kepulauan mengecam keras tindakan kekerasan seksual yang menimpa remaja 21 tahun di Desa Bukit Durian, Dusun Bukulasa, Kecamatan Oba Utara, pada 2 September 2025. Kasus yang Mengkhawatirkan Ketua Fatayat NU Kota Tidore, Astuti Ardenan, menilai kasus kekerasan seksual bukan hal baru. […]

  • Sejumlah alumni MAN Insan Cendekia Halmahera Barat membagikan takjil kepada masyarakat di Pandara Kananga, Ternate Tengah, Sabtu (14/03/2025). Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sekaligus mempererat silaturahmi alumni di bulan Ramadan.

    Alumni MAN Insan Cendekia Halmahera Barat Berbagi Takjil di Ternate, Perkuat Silaturahmi Ramadan

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle Muzsta
    • visibility 238
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, Ternate — Alumni MAN Insan Cendekia Halmahera Barat menggelar kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat di kawasan kuliner Pandara Kananga yang berada di Kampung Makassar Timur, Ternate Tengah, pada Sabtu (14/03/2025) pukul 17.30 WIT. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di bulan suci Ramadan. Beberapa alumni yang hadir dalam kegiatan […]

  • Ketua LBH Ansor Maluku Utara (kiri) dan Dasco (kanan) dalam dua momen berbeda

    Don Dasco: Pembisik Keadilan yang Mengoreksi Ketimpangan Hukum di Indonesia

    • calendar_month Kamis, 27 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 236
    • 0Komentar

    Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara menilai langkah rehabilitasi terhadap Ira Puspadewi, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), serta abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong, bukan sekadar keputusan politik biasa. Keduanya adalah contoh paling baru bagaimana negara kembali mengoreksi proses hukum yang dianggap tidak selaras dengan nilai keadilan. Dan dalam dua peristiwa ini, ada […]

  • “PENGAHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DALAM PUTUSAN MK: LANGKAH MAJU ATAU MUNDUR BAGI INDONESIA?”

    “PENGAHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DALAM PUTUSAN MK: LANGKAH MAJU ATAU MUNDUR BAGI INDONESIA?”

    • calendar_month Jumat, 10 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 591
    • 0Komentar

    sumber foto : Istimewa Belum lama ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan nomor 62/PUU-XXII/2024 yang memutuskan tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden dalam pemilihan umum (Pemilu) Indonesia. Keputusan ini disambut baik oleh berbagai kalangan. Walaupun demikian, ada yang menentang putusan tersebut dengan berbagai alasan, terutama mengenai apakah langkah ini akanmemperkuat atau justru melemahkan kualitas demokrasi […]

expand_less