Konflik Lahan Morotai Kembali Disorot, KOMMARA Datangi Kantor BPN
- calendar_month 10 jam yang lalu
- visibility 58
- comment 0 komentar
- print Cetak

Konflik Lahan Morotai Kembali Disorot, KOMMARA Desak BPN Beri Kepastian. (Source: Istimewa)
BALENGKO SPACE, MOROTAI — Koalisi Masyarakat Mahasiswa Morotai (KOMMARA) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Rabu (18/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa menuntut pengembalian 1.125 hektare tanah yang diklaim sebagai tanah adat dan milik masyarakat.
Aksi berlangsung tegang ketika sejumlah demonstran memanjat pagar kantor dan membakar ban sebagai bentuk protes. Massa juga mendesak BPN menghentikan proses penerbitan sertifikat tanah yang diusulkan TNI Angkatan Udara (TNI AU) Lanud Leo Wattimena.
Dalam orasinya, Nudin mempertanyakan belum terselesaikannya konflik agraria di Morotai yang menurutnya telah berlangsung sejak 1984. Ia menilai persoalan tanah masyarakat terus berlarut-larut meskipun telah terjadi pergantian presiden dan kepala daerah.
“Beberapa kali pergantian presiden dan kepala daerah, tetapi persoalan tanah rakyat tidak kunjung diselesaikan,” kata Nudin.
Dalam aksi tersebut, Afrizal Kharie juga turut menyampaikan sorotan terhadap persoalan konflik agraria di Morotai. Ia menilai penyelesaian sengketa lahan harus menjadi perhatian serius pemerintah dan BPN agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang selama ini mereka klaim sebagai milik warga.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam aksi, dari total 1.125 hektare lahan yang diklaim TNI AU, sekitar 681,7 hektare disebut telah bersertifikat, sedangkan 443,3 hektare lainnya belum tersertifikasi.
Sementara itu, Ketua Komite Masyarakat Lingkar Bandara (KPMLB), Luther Djaguna, turut mempersoalkan SK Nomor 103 Tahun 2017 tentang Barang Milik Negara (BMN). Ia menilai keputusan tersebut cacat prosedur dan perlu ditinjau kembali.
Luther mempertanyakan kejelasan batas lahan yang telah bersertifikat, termasuk dokumen pelepasan hak dan berita acara yang berkaitan dengan masyarakat terdampak.
“Kalau sertifikat terbit 681,7 hektare, di mana batasnya? Di mana pelepasan haknya? Di mana berita acara pelepasan dan dampak kepada masyarakat itu desa-desa apa saja?” ujarnya.
Ia juga merujuk pada Putusan DPD RI Nomor 62 Tahun 2023 dan Nomor 25 Tahun 2026. Menurut Luther, putusan terbaru tersebut menjelaskan perlunya pengembalian 443,3 hektare lahan yang belum bersertifikat kepada masyarakat.
Selain persoalan lahan, Luther menyoroti warga di kawasan Desa Gotalamo, yang disebut mengalami kendala dalam pengurusan sertifikat tanah karena alasan poligon. Padahal, menurutnya, sebagian masyarakat telah memiliki sertifikat dan membayar pajak atas tanah yang ditempati.
Ia berharap BPN memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang telah menempati kawasan tersebut selama puluhan tahun.
“Pertanahan, marilah kita bersatu dengan rakyat. Bantulah masyarakat. Sudah 42 tahun permukiman yang ada di Desa Gotalamo itu, segera diproses sertifikatnya,” tegas Luther.
Konflik agraria antara masyarakat dan TNI AU di Morotai kini kembali menempatkan BPN dalam sorotan. Lembaga tersebut dituntut menjelaskan dasar administrasi penguasaan dan penerbitan sertifikat atas lahan yang menjadi objek sengketa.
- Penulis: Mujizad Mandea

Saat ini belum ada komentar