Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » LOKAL UPDATE » Konflik Lahan Morotai Kembali Disorot, KOMMARA Datangi Kantor BPN

Konflik Lahan Morotai Kembali Disorot, KOMMARA Datangi Kantor BPN

  • calendar_month 10 jam yang lalu
  • visibility 58
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

BALENGKO SPACE, MOROTAI — Koalisi Masyarakat Mahasiswa Morotai (KOMMARA) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Rabu (18/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa menuntut pengembalian 1.125 hektare tanah yang diklaim sebagai tanah adat dan milik masyarakat.

Aksi berlangsung tegang ketika sejumlah demonstran memanjat pagar kantor dan membakar ban sebagai bentuk protes. Massa juga mendesak BPN menghentikan proses penerbitan sertifikat tanah yang diusulkan TNI Angkatan Udara (TNI AU) Lanud Leo Wattimena.

Dalam orasinya, Nudin mempertanyakan belum terselesaikannya konflik agraria di Morotai yang menurutnya telah berlangsung sejak 1984. Ia menilai persoalan tanah masyarakat terus berlarut-larut meskipun telah terjadi pergantian presiden dan kepala daerah.

“Beberapa kali pergantian presiden dan kepala daerah, tetapi persoalan tanah rakyat tidak kunjung diselesaikan,” kata Nudin.

Dalam aksi tersebut, Afrizal Kharie juga turut menyampaikan sorotan terhadap persoalan konflik agraria di Morotai. Ia menilai penyelesaian sengketa lahan harus menjadi perhatian serius pemerintah dan BPN agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang selama ini mereka klaim sebagai milik warga.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam aksi, dari total 1.125 hektare lahan yang diklaim TNI AU, sekitar 681,7 hektare disebut telah bersertifikat, sedangkan 443,3 hektare lainnya belum tersertifikasi.

Sementara itu, Ketua Komite Masyarakat Lingkar Bandara (KPMLB), Luther Djaguna, turut mempersoalkan SK Nomor 103 Tahun 2017 tentang Barang Milik Negara (BMN). Ia menilai keputusan tersebut cacat prosedur dan perlu ditinjau kembali.

Luther mempertanyakan kejelasan batas lahan yang telah bersertifikat, termasuk dokumen pelepasan hak dan berita acara yang berkaitan dengan masyarakat terdampak.

“Kalau sertifikat terbit 681,7 hektare, di mana batasnya? Di mana pelepasan haknya? Di mana berita acara pelepasan dan dampak kepada masyarakat itu desa-desa apa saja?” ujarnya.

Ia juga merujuk pada Putusan DPD RI Nomor 62 Tahun 2023 dan Nomor 25 Tahun 2026. Menurut Luther, putusan terbaru tersebut menjelaskan perlunya pengembalian 443,3 hektare lahan yang belum bersertifikat kepada masyarakat.

Selain persoalan lahan, Luther menyoroti warga di kawasan Desa Gotalamo, yang disebut mengalami kendala dalam pengurusan sertifikat tanah karena alasan poligon. Padahal, menurutnya, sebagian masyarakat telah memiliki sertifikat dan membayar pajak atas tanah yang ditempati.

Ia berharap BPN memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang telah menempati kawasan tersebut selama puluhan tahun.

“Pertanahan, marilah kita bersatu dengan rakyat. Bantulah masyarakat. Sudah 42 tahun permukiman yang ada di Desa Gotalamo itu, segera diproses sertifikatnya,” tegas Luther.

Konflik agraria antara masyarakat dan TNI AU di Morotai kini kembali menempatkan BPN dalam sorotan. Lembaga tersebut dituntut menjelaskan dasar administrasi penguasaan dan penerbitan sertifikat atas lahan yang menjadi objek sengketa.

  • Penulis: Mujizad Mandea

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Foto para pimpinan dan kader Fatayat NU Kepulauan Sula berpose bersama pada pembukaan Konfercab III di Sanana, 23 November 2025.

    Konferensi Cabang Ke-III Fatayat NU Kepulauan Sula Resmi Digelar

    • calendar_month Minggu, 23 Nov 2025
    • account_circle Mursid Puko
    • visibility 365
    • 0Komentar

    Sanana (BALENGKO) – Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kepulauan Sula resmi menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) Ke-III di Sanana pada Ahad (23/11). Kegiatan ini mengusung tema: “Menguat Bersama, Maju Bersama untuk Perempuan Indonesia dan Peradaban Dunia.” Ketua PC Fatayat NU Kepulauan Sula, Faujia Buamona, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan organisasi melalui kaderisasi yang berjenjang dan […]

  • Mahasiswa KKN Universitas Khairun Ternate bersama warga membersihkan sampah di Kampung Makassar Timur, Kota Ternate.

    Mahasiswa KKN dan Nelayan Keluhkan Sampah di Kampung Makassar Timur Ternate

    • calendar_month Selasa, 5 Agt 2025
    • account_circle Agung Selang
    • visibility 2.566
    • 1Komentar

    BALENGKO SPACE, Ternate –  Kegiatan bakti sosial yang dilakukan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Khairun Ternate bersama masyarakat di Kelurahan Kampung Makassar Timur, Kota Ternate, mengungkap persoalan serius terkait pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Saat pembersihan lingkungan berlangsung pada Minggu (3/8/2025) pagi, sejumlah mahasiswa dan warga menyampaikan keluhan atas kebiasaan masyarakat yang membuang sampah […]

  • Generasi Muda NU Dampingi Dinas Pertanian Maluku Utara Distribusikan 60 Saset Benih Cabai Rawit

    Generasi Muda NU Dampingi Dinas Pertanian Maluku Utara Distribusikan 60 Saset Benih Cabai Rawit

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 263
    • 0Komentar

    Sumber foto : Istimewa

  • Eks Bupati Taliabu Aliong Mus Resmi Ditahan Kejati Malut Terkait Dugaan Kasus Korupsi ISDA Rp17,5 Miliar

    Eks Bupati Taliabu Aliong Mus Resmi Ditahan Kejati Malut Terkait Dugaan Kasus Korupsi ISDA Rp17,5 Miliar

    • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
    • account_circle Mujizad Mandea
    • visibility 247
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, TERNATE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara resmi menahan mantan Bupati Pulau Taliabu dua periode, Aliong Mus, pada Jumat (26/6/2026). Penahanan ini terkait penetapan Aliong sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Istana Daerah (ISDA) Kabupaten Pulau Taliabu. Proyek tersebut bernilai Rp17,5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja […]

  • Aktivis LBH Ansor Ternate kritik ucapan pejabat publik Maluku Utara.

    LBH Ansor Ternate Kritik Ucapan Pejabat Publik Maluku Utara yang Singgung Perjuangan Rakyat

    • calendar_month Jumat, 5 Sep 2025
    • account_circle Zulfikran A. Bailussy, S.H.
    • visibility 913
    • 0Komentar

    Dalam negara hukum yang demokratis, setiap ucapan pejabat publik memiliki konsekuensi. Ucapan itu bisa menjadi penghibur hati rakyat, atau sebaliknya—menjadi bara yang melukai perasaan kolektif masyarakat. Belakangan ini, publik Maluku Utara kembali dikejutkan dengan sikap dan pernyataan sejumlah pejabat yang bukan hanya serampangan, tetapi juga menyinggung perjuangan rakyat. Pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, seolah lupa […]

  • Kelas Inspirasi Rote Mengajar 2026 (Sumber: Dokumentasi Rote Mengajar oleh Josephina Manurung).

    Sepenggal kisah pulang seorang kakak untuk adik-adiknya di Rote Ndao

    • calendar_month Minggu, 30 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 182
    • 0Komentar

    Tiga puluh tahun lalu, tahun 1996, adalah terakhir kalinya saya menetap di Pulau Rote. Saat itu saya hanyalah anak desa yang berangkat merantau untuk melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas, membawa cita-cita yang bahkan saya sendiri belum berani ukur besarnya. Sejak hari itu, jalan hidup membawa saya jauh dari Nusa Fua Funi tercinta ini: kuliah, lalu […]

expand_less