Analisis Kritis 1 Tahun 8 Bulan Kepemimpinan Sherly Tjoanda

Satu tahun delapan bulan telah berlalu sejak Sherly Tjoanda Laos resmi dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara pada Februari 2025. Memasuki akhir 2026, nama Sherly menjadi sorotan nasional tidak hanya karena statusnya sebagai gubernur perempuan pertama di Provinsi tersebut, tetapi juga karena lonjakan tingkat kepuasan publik yang mencengangkan. Survei Indikator Politik Indonesia per Maret 2026 mencatat angka kepuasan sebesar 85,1% terhadap kinerjanya—sebuah angka yang sangat tinggi untuk kepala daerah yang baru menjabat kurang dari dua tahun. Namun, dalam demokrasi yang sehat, angka kepuasan yang tinggi harus dibaca secara kritis. Apakah angka tersebut murni refleksi dari keberhasilan pembangunan struktural, ataukah lebih didorong oleh faktor popularitas personal dan program-program populis jangka pendek? Opini ini akan membedah sisi terang dan bayangan dari kepemimpinan Sherly Tjoanda Laos, menelusuri jejak rekam fiskal, kebijakan publik, serta tantangan struktural yang masih mengintai di balik senyum puas masyarakat Maluku Utara atas kepemimpinannya.

Sisi Terang—Akselerasi Fiskal dan Gaya Kepemimpinan Humanis

Tidak dapat dimungkiri, Sherly membawa angin segar dalam tata kelola keuangan daerah. Salah satu capaian paling konkret adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam perubahan ABPD tersebut, PAD Maluku Utara ditetapkan sebesar Rp 3,3 triliun—meningkat 18,6 % dari APBD induk. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1,6 triliun atau naik 39 %—sementara dana transfer mencapai 1,697 triliun atau meningkat 4 %. Lonjakan drastis ini menunjukkan adanya optimalisasi sumber daya lokal, terutama dari sektor pertambangan dan kelautan, yang selama ini mungkin belum tergali maksimal. Selain itu, konsistensi Maluku Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI di bawah komandonya menegaskan perbaikan sistem akuntabilitas keuangan. Langkah simbolis namun bermakna juga ditunjukkan ketika ia memilih untuk tidak menggunakan anggaran pribadi (hak budget) sebesar Rp 548 juta yang dialokasikan dalam APBD 2026. Gestur ini membangun narasi “pemimpin sederhana” yang resonan dengan kondisi ekonomi masyarakat pasca-pandemi. Gaya komunikasi Sherly yang luwes, sering turun langsung ke lapangan, dan responsif terhadap keluhan warga melalui media sosial berhasil menciptakan kedekatan emosional (emotional proximity). Dalam politik pencitraan modern, kedekatan ini sering kali diterjemahkan oleh publik sebagai bentuk kepedulian nyata, yang berkontribusi besar terhadap tingginya angka kepuasan survei.

Bayangan Masalah—Krisis Arus Kas dan Potret Kesejahteraan ASN

Di balik gemerlap angka PAD dan survei kepuasan, terdapat realitas pahit yang dihadapi oleh aparatur sipil negara (ASN) di Maluku Utara. Pada pertengahan 2026, Gubernur Sherly secara terbuka mengakui bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalami keterbatasan arus kas (cash flow). Kondisi ini berimbas langsung pada keterlambatan pembayaran Tunjangan Kinerja (TK) dan bahkan gaji bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebagai solusi darurat, pemerintah Provinsi Maluku Utara dihalalkan mengambil langkah kontroversial—pemotongan TPP (Tunjangan Performance) sebesar 10% untuk ASN level staf dan PPPK mulai Juli hingga Desember 2026. Bagi seorang Gubernur yang citranya dibangun di atas rasa empati, seharusnya pemotongan pendapatan pegawai negeri sipil itu berbasis kinerja—tidak boleh dipukul rata pemotongannya karena PNS itu ada yang rajin kerja dan banyak juga yang malas kerja—yang merupakan tulang punggung birokrasi pelayanan publik—adalah paradoks yang sulit dijelaskan. Kritik utama yang muncul adalah—Jika PAD sudah melonjak hingga Rp1,620 triliun, mengapa cash flow Pemerintah justru macet? Ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam manajemen kas, proyeksi penerimaan yang terlalu optimistik, atau struktur belanja yang tidak efisien. Ketergantungan pada Dana Transfer Pusat yang dikabarkan turun hingga 50% juga memperparah situasi, namun seharusnya hal ini bisa diprediksi jauh-jauh hari dalam penyusunan RAPBD.

Analisis Program—Antara Populisme dan Pembangunan Berkelanjutan

Kepemimpinan Sherly banyak disoroti karena program-program yang bersifat cepat terlihat (quick wins), seperti bantuan sosial, perbaikan infrastruktur skala kecil, dan program pendidikan gratis. Program-program ini memang efektif mendongkrak popularitas, namun pertanyaan besarnya adalah—Apakah Maluku Utara sedang bergerak menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan? Provinsi Maluku Utara memiliki potensi emas, nikel, dan kelautan yang luar biasa. Namun, laporan-laporan lapangan menunjukkan bahwa manfaat dari industri ekstraktif ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat akar rumput di luar pusat-pusat pertambangan.