Analisis Kritis 1 Tahun 8 Bulan Kepemimpinan Sherly Tjoanda
- calendar_month 2 jam yang lalu
- visibility 56
- comment 0 komentar
- print Cetak
Oleh: Fahrul Abd. Muid Penulis adalah Direktur Bajo Institut Maluku Utara (Source : Istimewa)
Masih adanya kesenjangan antara Sofifi (ibu kota Provinsi) dengan daerah-daerah kepulauan terpencil menunjukkan bahwa distribusi kekayaan belum merata. Selain itu, fokus pada pembangunan fisik seringkali mengabaikan penguatan sumber daya manusia (SDM). Tanpa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang fundamental, bonus demografi Maluku Utara berisiko menjadi beban daripada aset. Program “Jaga Desa” yang diapresiasi sebagai langkah integritas perlu diperluas menjadi program pemberdayaan ekonomi desa yang nyata, bukan sekadar pengawasan administratif.
Tantangan Ke Depan—Uji Konsistensi di Tengah Tekanan Politik
Memasuki tahun kedua, Sherly akan menghadapi ujian yang lebih berat. Siklus politik menuju Pemilu Serentak 2029 mulai memanas. Ada risiko bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil akan semakin condong ke arah kepentingan elektoral daripada kepentingan publik jangka panjang. Tantangan terbesar Sherly adalah mengubah narasi dari “Gubernur Populer” menjadi “Gubernur Pembangun”. Ia harus mampu menjawab teka-teki manajemen fiskal yang menyebabkan krisis cash flow di tengah PAD yang tinggi. Transparansi mengenai aliran dana Rp1,6 triliun PAD tersebut menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik yang saat ini masih tinggi. Selain itu, ia perlu memastikan bahwa pemotongan TPP ASN hanyalah solusi sementara. Jika kondisi ini berlanjut hingga 2027, dampaknya akan berupa penurunan moral kerja birokrasi, yang pada akhirnya akan menghambat pelayanan publik dan merusak capaian-capaian sebelumnya.
Closing Statement
Satu tahun delapan bulan kepemimpinan Sherly Tjoanda Laos adalah periode yang penuh kontras. Di satu sisi, ia berhasil membangkitkan optimisme publik, meningkatkan PAD secara signifikan, dan menjaga stabilitas politik dengan gaya kepemimpinan yang humanis. Angka kepuasan 85,1% adalah bukti nyata bahwa rakyat Maluku Utara merasa “didengar”. Namun, di sisi lain, ketidakmampuan mengelola arus kas hingga berimbas pada pengurangan hak finansial ASN adalah alarm merah bagi tata kelola pemerintahan. Kepemimpinan yang baik tidak hanya diukur dari seberapa banyak uang yang masuk ke kas daerah, tetapi bagaimana uang tersebut dikelola dengan efisien, adil, dan berkelanjutan. Sherly Tjoanda Laos berada di persimpangan jalan. Ia bisa memilih untuk terus bermain aman dengan program-program populis yang menjaga popularitasnya, atau berani melakukan reformasi struktural yang mungkin tidak populer di awal, namun vital bagi masa depan Maluku Utara. Publik akan terus mengawasi—apakah senyum puas 85,1% rakyat Maluku Utara akan bertahan ketika tagihan pembangunan yang sesungguhnya mulai jatuh tempo? Kepemimpinan Sherly Tjoanda Laos pada tahun ke-2, 3, 4, dan tahun ke-5 masih istiqamah atau konsisten dengan senyum puas itu kawan! Wallahu a’lam bishshawab.
- Penulis: Oleh: Fahrul Abd. Muid Penulis adalah Direktur Bajo Institut Maluku Utara
- Editor: Redaksi Balengko Creative Media
Saat ini belum ada komentar