Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » JAGA BUMI » Diskusi SEMAINDO Bahas Geothermal Halmahera Barat: Potensi Energi Bersih dan Isu Keadilan Ekologis

Diskusi SEMAINDO Bahas Geothermal Halmahera Barat: Potensi Energi Bersih dan Isu Keadilan Ekologis

  • calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
  • visibility 502
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Karena itu, ia menekankan pentingnya penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan kepada masyarakat sebelum proyek dijalankan.

Selain kritik, Riki juga menawarkan sejumlah alternatif model transisi energi berkeadilan, di antaranya melalui koperasi energi berbasis masyarakat, pengembangan agrovoltaik yang mengintegrasikan energi surya dengan pertanian, serta pemanfaatan mikrohidro dan biogas lokal untuk memperkuat ekonomi komunitas.

“Energi bersih harus juga menghadirkan keadilan. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang menikmati energi tersebut, tetapi juga siapa yang menanggung dampaknya,” ujarnya.

Ketua SEMAINDO Halmahera Barat DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, berharap diskusi ini dapat menjadi ruang dialog konstruktif antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan generasi muda dalam merumuskan arah pengembangan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Menurutnya, pengembangan energi panas bumi bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan energi nasional, tetapi juga menyangkut aspek lingkungan, sosial, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal.

“Sebagai generasi muda dari Halmahera Barat, kami berharap setiap langkah pembangunan energi ke depan dilakukan secara transparan, adil, dan melibatkan masyarakat. Energi bersih seharusnya tidak hanya menjadi solusi bagi negara, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan di daerah,” ujar Sahrir.

SEMAINDO berharap dialog seperti ini dapat terus dilakukan agar setiap kebijakan pengembangan energi di masa depan mampu menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan nasional dengan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat yang hidup di sekitar wilayah sumber energi.

  • Penulis: Redaksi Balengko Space
  • Editor: Redaktur Balengko Creative Media

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dugaan Kasus Kekerasan Seksual, BEM UNUTARA Desak Kampus dan Aparat Tindak Tegas Oknum Mahasiswa

    Dugaan Kasus Kekerasan Seksual, BEM UNUTARA Desak Kampus dan Aparat Tindak Tegas Oknum Mahasiswa

    • calendar_month Minggu, 21 Jun 2026
    • account_circle Mursid Puko
    • visibility 467
    • 0Komentar

    Langkah hukum sipil dinilai krusial mengingat dugaan tindak pemerkosaan merupakan bentuk pelanggaran hukum serius yang diatur dalam hukum pidana nasional, termasuk ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi masih terus berupaya mengumpulkan konfirmasi lanjutan dari pihak rektorat UNUTARA mengenai mekanisme investigasi internal, […]

  • Soroti Alokasi Rp2 Miliar untuk Parkir: HMI Morotai Desak Pemerintah Jelaskan Prioritas APBD

    Soroti Alokasi Rp2 Miliar untuk Parkir: HMI Morotai Desak Pemerintah Jelaskan Prioritas APBD

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle Jainudin Naba
    • visibility 104
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, MOROTAI – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Morotai menyoroti pembangunan fasilitas parkir kendaraan dan penataan halaman Kantor Bupati Pulau Morotai yang dianggarkan sebesar Rp2 miliar. Organisasi kemahasiswaan ini mempertanyakan skala prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di tengah banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi. Berdasarkan data pengadaan […]

  • Source : Istimewa

    Ketua GP Ansor Haltim: Polemik Tunjangan DPRD Malut Harus Disikapi Objektif, Hindari ‘Trial by Opinion’

    • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
    • account_circle Mursid Puko
    • visibility 351
    • 0Komentar

    Kritik Demokratis vs Penghakiman Opini Meski mengakui bahwa kritik terhadap kebijakan publik adalah bagian sehat dari demokrasi, Julkarnain memberikan catatan kritis terkait batasan dalam ranah hukum pidana. “Kritik itu sah dalam demokrasi. Namun dalam konteks perkara pidana, kehati-hatian dan akurasi adalah syarat mutlak. Jangan sampai terjadi trial by opinion yang justru berpotensi mengintervensi objektivitas aparat […]

  • Obat langka RSUD Jailolo

    Dasril Usman Dorong Pansus untuk Evaluasi Layanan dan Obat di RSUD Jailolo

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 234
    • 0Komentar

    Jailolo (BALENGKO) – Persoalan ketersediaan obat di RSUD Jailolo kembali menuai sorotan tajam. Di tengah klaim peningkatan pendapatan rumah sakit, pelayanan justru dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan, terutama terkait kelangkaan obat. Anggota DPRD, Dasril Usman, mengkritik keras penjelasan Direktur RSUD Jailolo yang dinilai tidak transparan dan cenderung menutupi persoalan mendasar. Ia menyoroti adanya ketidaksesuaian dalam […]

  • PC PMII Kepulauan Sula APBD 2026 menyoroti tajam porsi belanja pegawai yang tembus 50 persen dan mendesak transparansi dari pemerintah daerah.

    PMII Kepulauan Sula APBD 2026 Soroti Belanja Pegawai 50 Persen

    • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
    • account_circle Mursid Puko
    • visibility 181
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, SANANA – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula kembali memantik sorotan tajam dari kalangan aktivis mahasiswa. Langkah taktis ini mencuat setelah Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII Kepulauan Sula APBD 2026) menggelar diskusi mendalam terkait postur anggaran daerah yang dinilai minim keberpihakan pada publik. Sorotan kritis tersebut mengemuka […]

  • Source : Istimewa

    Kemiskinan yang Tak Kunjung Usai di Lombok Timur: Pembangunan untuk Siapa?

    • calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
    • account_circle Muhammad Azka Irfani
    • visibility 754
    • 0Komentar

    Lebih jauh, kemiskinan di Lombok Timur juga berkaitan erat dengan persoalan kualitas kesehatan dan gizi. Tingginya kasus stunting di NTB menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga tentang kualitas hidup. Anak-anak yang tumbuh dalam kondisi gizi buruk akan menghadapi hambatan perkembangan jangka panjang, yang pada akhirnya memengaruhi produktivitas dan daya saing daerah itu […]

expand_less