GEMPUR Yogyakarta Desak Kapolri Copot Kapolda Malut dan Kapolres Halteng

BALENGKOSPACE.COM, YOGYAKARTA – Gelombang perlawanan atas lambannya penegakan hukum dan dugaan represivitas aparat di Maluku Utara menggema hingga ke Kota Pelajar. Aliansi Generasi Muda Kepulauan Rempah (GEMPUR) D.I. Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda DIY, Selasa (29/09/2026).

Massa yang terdiri dari mahasiswa, pemuda asal Maluku Utara, unsur Ikatan Pelajar Mahasiswa Daerah (IKPM), serta jaringan gerakan Mahasiswa di Yogyakarta mendesak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk segera mencopot Kapolda Maluku Utara, Kapolres Halmahera Tengah (Halteng), dan Kapolsek Patani dari jabatannya.

Aksi sempat diwarnai pembakaran ban dan ketegangan dengan aparat kepolisian saat massa menuntut pihak Polda DIY menemui mereka secara langsung untuk menerima dokumen tuntutan resmi.

Kematian Ali Daud dan Dugaan Kambing Hitam

Aksi GEMPUR Yogyakarta ini dipicu oleh ketidakjelasan penanganan kasus kematian tragis Alm. Ali Daud, mantan Kepala Desa sekaligus Imam Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat Halteng, yang ditemukan tewas dengan luka senjata tajam di kawasan hutan Desa Bobane Jaya pada 2 April 2026 lalu.

Setelah kurang lebih enam bulan berjalan, Konferensi Pers Polda Malut pada Kamis (24/09/2026) justru mengumumkan belum berhasil mengungkap identitas pelaku. Kondisi ini dinilai memperlihatkan lambannya kinerja kepolisian di daerah.

“Enam bulan rakyat menunggu, yang datang hanya konferensi pers. Kami menghormati asas praduga tak bersalah, tetapi Polda tidak boleh terburu-buru mempersempit ruang terduga pelaku dan menjadikan komunitas tertentu sebagai kambing hitam,” tegas Koordinator Aksi GEMPUR D.I. Yogyakarta, Faturahman Djaguna, dalam orasinya.

Kecam Penangkapan Subuh dan Represivitas di Desa Banemo

GEMPUR menilai pembiaran dan lambannya penanganan hukum kasus tersebut menjadi pemicu konflik horizontal antara warga Desa Banemo dan Sibenpopo yang memakan korban jiwa serta perusakan rumah. Padahal, kedua pihak telah sepakat berdamai secara kekeluargaan sembari menghormati proses hukum.

Namun, perdamaian tersebut dicoreng oleh aksi penangkapan paksa oleh aparat sekitar pada pukul 03.00 WIT dini hari di Desa Banemo. Tindakan ini memicu kericuhan yang mengakibatkan kurang lebih empat warga terluka, serta paparan gas air mata di pemukiman yang membuat bayi dan lansia mengalami sesak napas.

“Penangkapan subuh saat warga tidur adalah bentuk arogansi institusi dan penanganan massa yang jauh dari pendekatan kemanusiaan. Ini berpotensi melanggar hak asasi manusia,” tambah Fatur.

Selain itu, GEMPUR menyoroti maraknya kasus pembunuhan di kawasan hutan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur yang berkelindan erat dengan masifnya ekspansi industri pertambangan di dua wilayah tersebut.

Enam Tuntutan Sikap GEMPUR D.I. Yogyakarta

Dalam penyataan sikapnya, GEMPUR Yogyakarta menyampaikan enam tuntutan utama kepada Kapolri:

1. Mencopot Kapolda Maluku Utara.
2. Memecat Kapolres Halmahera Tengah.
3. Memecat Kapolsek Patani.
4. Negara bertanggung jawab mewujudkan keamanan dan kenyamanan di kawasan hutan Halmahera.
5. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan DPRD Halmahera Tengah bertanggung jawab atas peristiwa berdarah di Halmahera Tengah.
6. Kapolda D.I. Yogyakarta menerima dan meneruskan dokumen tuntutan ke Mabes Polri, serta melaporkan tindak lanjutnya kepada Koordinator Umum dalam waktu 5×24 jam.

GEMPUR menegaskan akan kembali mendatangi Polda D.I. Yogyakarta dengan eskalasi massa yang lebih besar jika tuntutan tersebut diabaikan.

“Kami tidak sedang mencari kambing hitam, kami mencari kebenaran. Kebenaran tidak boleh mati di hutan, dan keadilan tidak boleh tidur di meja kekuasaan,” pukas Faturahman Djaguna.

(BS/Red)