Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » JAGA BUMI » Menyerukan Keadilan untuk Masyarakat Adat: Sikap Mahasiswa Halmahera Timur di Yogyakarta

Menyerukan Keadilan untuk Masyarakat Adat: Sikap Mahasiswa Halmahera Timur di Yogyakarta

  • calendar_month Jumat, 23 Mei 2025
  • visibility 1.342
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Balengko Space – Yogyakarta, (23 Mei 2025) Mahasiswa Halmahera Timur yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta menyampaikan pernyataan sikap terkait penahanan 11 warga masyarakat adat Maba, Desa Sangaji, Kabupaten Halmahera Timur. Mereka mengajak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk meninjau kembali proses hukum yang sedang berjalan serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Diketahui sebanyak 11 warga masyarakat adat ditahan sejak 18 Mei 2025 dan hingga kini masih menjalani masa tahanan. Mahasiswa Halmahera Timur menilai proses hukum ini perlu dikawal agar tetap menjunjung prinsip keadilan dan menghormati hak konstitusional masyarakat adat atas tanah ulayat mereka.

Pernyataan Langsung dari Mahasiswa

Dalam penyampaian sikap tersebut, M. Gilang Hi Adam, yang berasal dari masyarakat adat Sangaji Maba sekaligus mahasiswa Halmahera Timur yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta, mewakili rekan-rekannya menyuarakan lima tuntutan utama terkait kasus ini.

Mahasiswa mengingatkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Masyarakat adat memiliki hak sah untuk mengelola wilayah adatnya. Oleh karena itu, mereka berhak mempertahankan tanah ulayat sebagai hak konstitusional yang harus dihormati.

Lima Tuntutan Mahasiswa

Mahasiswa Halmahera Timur di Yogyakarta menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan institusi terkait:

  1. Mereka mendesak Gubernur Maluku Utara agar mengevaluasi Kepala Dinas ESDM dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.

  2. Mereka meminta Bupati Halmahera Timur mempertimbangkan pergantian Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

  3. Mereka mendesak Gubernur Maluku Utara memberikan rekomendasi resmi kepada Kapolri untuk mengevaluasi Kapolda Maluku Utara terkait dugaan kriminalisasi masyarakat adat.

  4. Mereka meminta pencabutan seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah di wilayah Maluku Utara.

  5. Mereka mendesak agar proses hukum berjalan adil dan transparan serta mempertimbangkan pembebasan 11 warga masyarakat adat Maba Sangaji.

Mahasiswa menyerukan agar semua pihak menyelesaikan konflik secara damai dan bermartabat. Mereka mendorong pemerintah mengutamakan pendekatan dialogis serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai prinsip keadilan sosial.

  • Penulis: Redaksi Balengko Space
  • Editor: Tim Redaksi Balengko Creative Media

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Source : Istimewa

    Kemiskinan yang Tak Kunjung Usai di Lombok Timur: Pembangunan untuk Siapa?

    • calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
    • account_circle Muhammad Azka Irfani
    • visibility 771
    • 0Komentar

    Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Kabupaten Lombok Timur, seolah menjadi persoalan lama yang terus berulang tanpa penyelesaian yang benar-benar menyentuh akar masalah. Meski berbagai laporan statistik menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, realitas di lapangan justru memperlihatkan wajah lain: masyarakat miskin tetap hidup dalam ketidakpastian ekonomi, pekerjaan yang rentan, […]

  • Make Munir Live Again Tugu Jogja GEMPUR Maluku Utara Isu Tambang

    Make Munir Live Again Tugu Jogja: Aliansi GEMPUR Bawa Isu Kerusakan Lingkungan dan Industri Ekstraktif Maluku Utara

    • calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 206
    • 0Komentar

    BALENGKOSPACE.COM, YOGYAKARTA – Tugu Yogyakarta kembali menjadi ruang perlawanan untuk merawat ingatan atas luka-luka sejarah yang sengaja dibiarkan menganga. Pada Kamis (24/09/2026), puluhan massa aksi dari berbagai elemen gerakan sipil memadati ikon Kota Pelajar tersebut dengan membawa satu nama yang menolak mati: Munir Said Thalib. Mengusung tema utama “Make Munir Live Again”, Aksi Kamisan edisi […]

  • Ketua Umum PBNU KH Yahya Kholil Staquf saat bertemu dengan kader IPNU se-Indonesia di Jakarta (30/1). (Source : Istimewa)

    Gus Yahya ke Kader IPNU: Langkah Besar NU di Abad Kedua adalah Untuk Masa Depan Kalian

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Agung Gumelar
    • visibility 203
    • 0Komentar

    JAKARTA (BALENGKO) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Kholil Staquf (Gus Yahya), menegaskan bahwa transformasi besar yang dilakukan NU di abad kedua merupakan investasi bagi generasi muda, khususnya pelajar dan santri. Hal tersebut disampaikan Gus Yahya dalam pertemuan silaturahmi bersama Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) se-Indonesia di Jakarta, […]

  • Membumikan Janji Politik: Membangun Maluku Utara Lewat RPJMD yang Terarah

    Membumikan Janji Politik: Membangun Maluku Utara Lewat RPJMD yang Terarah

    • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
    • account_circle Oleh : Mursid Puko
    • visibility 1.651
    • 0Komentar

    Beberapa hari terakhir, publik Maluku Utara ramai membicarakan isu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui berbagai kanal media sosial. Pada tahun 2024, masyarakat telah menentukan pilihannya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan memimpin selama lima tahun ke depan. Secara teoritis, pelaksanaan […]

  • LBH Ansor Maluku Utara Laporkan Aksandri Kitong ke DPP Demokrat, Desak Sanksi Tegas hingga PAW

    LBH Ansor Maluku Utara Laporkan Aksandri Kitong ke DPP Demokrat, Desak Sanksi Tegas hingga PAW

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 628
    • 0Komentar

    Jakarta (BALENGKO), 2 April 2026 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara resmi melaporkan Anggota DPRD Maluku Utara, Aksandri Kitong, ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Laporan tersebut disampaikan ke Mahkamah Partai Demokrat dan telah diterima secara resmi, ditandai dengan surat tanda terima pengaduan. Ketua LBH Ansor Maluku Utara, Zulfikran Bailussy, S.H., menegaskan […]

  • Wagub Malut Pimpin Apel Siaga Haji 2025

    Wagub Malut Pimpin Apel Siaga Haji 2025

    • calendar_month Senin, 5 Mei 2025
    • account_circle Balengko Space
    • visibility 588
    • 0Komentar

    Ternate, 5 Mei 2025 – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan kelancaran pemberangkatan jamaah calon haji musim 1446 H/2025 M. Hal ini tercermin dalam Apel Siaga yang digelar di halaman Asrama Haji Ternate, Senin (5/5). Dalam wawancara bersama kontributor Balengko Space, Wakil Gubernur Maluku Utara menekankan bahwa keberangkatan haji adalah momentum kebersamaan. […]

expand_less