Aksi Protes Nelayan Pulau Morotai di HUT ke-17
- calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
- visibility 477
- comment 0 komentar
- print Cetak
Source : Istimewa
Morotai (BALENGKO)– Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Kabupaten Pulau Morotai diwarnai aksi protes dari Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (Hippmamoro), Senin (30/3/2026)
Aksi yang digelar di depan Gedung DPRD Pulau Morotai itu berlangsung sekitar pukul 12.00 WIT. Massa aksi menyuarakan tuntutan terkait keadilan dan kesejahteraan nelayan lokal yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Ketua Hippmamoro, Fandi Lukman, mengatakan bahwa masih banyak persoalan mendasar yang dihadapi nelayan di Pulau Morotai. Ia menilai pemerintah daerah belum maksimal dalam merespons berbagai keluhan tersebut.
“Aksi hari ini kami menyampaikan berbagai persoalan nelayan Pulau Morotai yang hingga kini belum mendapat perhatian dari pemerintah daerah,” ujar Fandi.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah aktivitas kapal-kapal pakura milik PT Nutrindo. Menurut Fandi, kapal-kapal tersebut diduga melanggar batas operasional yang telah ditentukan.
“Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, kapal-kapal PT Nutrindo yang seharusnya beroperasi di jarak 60 mil, justru ditemukan beroperasi di kisaran 5 hingga 12 mil. Hal ini menjadi ancaman serius bagi nelayan lokal, baik dari sisi keselamatan maupun pendapatan,” jelasnya.
Hippmamoro juga mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas dalam menangani dugaan praktik penangkapan ikan ilegal serta melindungi nelayan lokal.
Dalam aksi tersebut, massa membawa tujuh tuntutan utama, yaitu:
- Menaikkan harga ikan
- Menyelesaikan kelangkaan BBM bersubsidi
- Menertibkan kapal besar (pakura) yang melanggar batas operasional
- Menertibkan rumpon ilegal
- Segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan nelayan lokal
- Membentuk tim lintas wilayah antara Pemda dan Pemprov Maluku Utara
- Mencabut SK Bupati Nomor 100.3.3.2/220/KPTS/PM/2025 tentang harga patokan ikan
Aksi kemudian dilanjutkan dengan hearing bersama Komisi II DPRD Pulau Morotai. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi II, Suhari Lohor, menyatakan pihaknya telah menerima seluruh aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas terkait.
“Kami telah menyerap seluruh aspirasi yang disampaikan dan akan menindaklanjutinya melalui RDP dengan dinas terkait dalam waktu dekat,” kata Suhari.
Aksi ini menjadi pengingat bahwa di tengah perayaan hari jadi daerah, masih terdapat persoalan mendasar yang perlu segera diselesaikan, khususnya terkait perlindungan dan kesejahteraan nelayan lokal di Pulau Morotai.
- Penulis: Muhammad Muzijad Mandea
- Editor: Redaktur Balengko Creative Media
Saat ini belum ada komentar