Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » RADAR KAMPUS » Dinilai Normalisasi Kekerasan, Kasatpol PP Morotai Belum Minta Maaf Usai Dugaan Pemukulan Aktivis

Dinilai Normalisasi Kekerasan, Kasatpol PP Morotai Belum Minta Maaf Usai Dugaan Pemukulan Aktivis

  • calendar_month Jumat, 8 Mei 2026
  • visibility 475
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

PULAU MOROTAI, BALENGKO SPACE – Pernyataan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Pulau Morotai, Akri Yuti Wijaya, terus menuai polemik. Kecaman publik mengalir deras setelah Akri menyebut insiden dugaan pemukulan aktivis saat demonstrasi sebagai “hal biasa”. Hingga Kamis (7/5/2026), belum ada pernyataan maaf resmi dari pimpinan Satpol PP tersebut.

Insiden ini bermula pada Senin (4/5/2026) di depan Kantor Bupati Pulau Morotai. Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Rakyat Tertindas (ARIT) awalnya berjalan kondusif. Namun, suasana berubah mencekam saat terjadi gesekan antara massa aksi dengan anggota Satpol PP di tengah proses negosiasi. Akibatnya, Sekretaris HMI Cabang Morotai, Hasanudin Saba, dilaporkan mengalami luka lecet di area pipi dan leher akibat kontak fisik dengan aparat.

Tuntutan Pencopotan Jabatan

Koordinator Lapangan ARIT, Hayun Nurdin, mengecam keras sikap Kasatpol PP yang dianggap meremehkan tindakan represif. Ia menilai pernyataan “hal biasa” adalah bentuk kegagalan pimpinan dalam memahami prinsip penegakan ketertiban yang humanis.

“Aparat seharusnya hadir melindungi masyarakat, bukan menjadi sumber ketakutan dan tindakan represif,” tegas Hayun, Rabu (6/5/2026). Ia juga menambahkan bahwa ARIT telah mendesak Bupati Pulau Morotai untuk segera mengevaluasi kinerja Satpol PP, termasuk mencopot Akri Yuti Wijaya dari jabatannya. “Kami menuntut yang bersangkutan dicopot karena pernyataannya tidak layak keluar dari mulut seorang pimpinan,” lanjutnya.

Persetujuan Diam-diam terhadap Brutalitas

Saat dikonfirmasi oleh jurnalis Balengko Space pada Kamis (7/5/2026), Hasanudin Saba membenarkan bahwa pihak Satpol PP belum menunjukkan iktikad baik. “Iya, sampai hari ini Kasatpol PP belum meminta maaf kepada saya atas insiden pemukulan tersebut, baik secara pribadi maupun secara publik,” ungkap Hasanudin.

Berdasarkan laporan investigasi Balengko Creative Media, sikap bungkam dan pernyataan meremehkan dari Kasatpol PP ini dinilai sebagai bentuk “persetujuan diam-diam terhadap brutalitas” anggota di lapangan. Dokumentasi foto memperlihatkan dengan jelas bekas luka di wajah Hasanudin pasca-bentrokan, yang kontras dengan dalih “kontak fisik biasa” yang disampaikan otoritas terkait.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada langkah hukum internal maupun klarifikasi terbaru dari pihak Satpol PP Morotai. Aliansi ARIT menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga adanya pertanggungjawaban nyata dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. (BS)

  • Penulis: Mujizad Mandea
  • Editor: Redaksi Balengko Space

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • MTsN 1 Pulau Morotai Resmi Lepas Siswa Ikuti GALATAMA II Tingkat Provinsi di Ternate

    MTsN 1 Pulau Morotai Resmi Lepas Siswa Ikuti GALATAMA II Tingkat Provinsi di Ternate

    • calendar_month Senin, 22 Jun 2026
    • account_circle Mujizad Mandea
    • visibility 130
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, MOROTAI — Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Pulau Morotai secara resmi melepas para siswa terbaiknya untuk mengikuti ajang Gerakan Literasi Madrasah (GALATAMA II) tingkat Provinsi Maluku Utara yang akan digelar di Kota Ternate. Kegiatan pelepasan berlangsung di Pelabuhan Daruba, Senin (22/6), dengan penuh semangat dan harapan besar dari pihak madrasah, guru pembimbing, serta […]

  • Tuntut Perubahan! Aksi “Indonesia Gelap” Mahasiswa BEM SI Soroti Kebijakan Pemerintah yang Dinilai Merugikan Rakyat

    Tuntut Perubahan! Aksi “Indonesia Gelap” Mahasiswa BEM SI Soroti Kebijakan Pemerintah yang Dinilai Merugikan Rakyat

    • calendar_month Senin, 17 Feb 2025
    • account_circle balengko space
    • visibility 418
    • 0Komentar

    Foto : ANTARA/Yamsyina Hawnan Jakarta, 17 Februari 2025 – Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi protes dengan tajuk “Indonesia Gelap” di berbagai wilayah Indonesia. Aksi ini diadakan untuk menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Menurut para mahasiswa, kebijakan tersebut berpotensi merugikan rakyat dan menghambat […]

  • DPRD Halmahera Barat Bentuk Pansus RSUD Jailolo, F. Glen Balatjai: Tak Ada Lagi yang Ditutup-tutupi

    DPRD Halmahera Barat Bentuk Pansus RSUD Jailolo, F. Glen Balatjai: Tak Ada Lagi yang Ditutup-tutupi

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle Mujizad Mandea
    • visibility 158
    • 0Komentar

    Jailolo (BALENGKO) – DPRD Kabupaten Halmahera Barat resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) RSUD Jailolo dalam rapat paripurna, Kamis (16/4/2026). Langkah ini diambil untuk menelusuri berbagai persoalan yang mencuat, mulai dari pelayanan hingga pengelolaan rumah sakit. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Halmahera Barat, F. Glen Balatjai, mengapresiasi seluruh fraksi yang telah bersepakat hingga pansus terbentuk. “Ini […]

  • Source : www.vice.com

    Belajar Nasionalisme dari Etnis Tionghoa

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Fahrul Abd Muid Penulis adalah Dosen IAIN Ternate dan Direktur Bajo Institut Malut
    • visibility 165
    • 0Komentar

    Komunitas Tionghoa sangat menarik untuk dicatat karena terdapat beberapa literatur menegaskan perihal asal-muasal etnis Tionghoa di Indonesia. Etnis ini berawal dari para migran yang masuk ke nusantara ratusan tahun yang lalu. Mereka datang dengan latar belakang sejarah Tiongkok yang tua dan besar-empat ribu tahun yang lalu. Implikasinya, etnis Tionghoa yang tersebar di seluruh Asia Tenggara-bahkan […]

  • Debat Hukum USHP Janabadra 2026 sukses digelar. UMY raih juara 1 dalam kompetisi bertema kedaulatan masyarakat adat vs korporasi. Simak selengkapnya!

    Debat Hukum USHP Janabadra 2026: Mengupas Kedaulatan Masyarakat Adat di Tengah Arus Investasi

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
    • account_circle Muhammad Takdir (Hakim Ketua Unit Study Hukum Perdata FH JANABDRA)
    • visibility 214
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA, BALENGKO SPACE – Unit Studi Hukum Perdata (USHP) Universitas Janabadra (UJB) sukses menyelenggarakan Civil Law Debate Competition (CLDC) atau Debat Hukum USHP Janabadra 2026. Kegiatan bergengsi ini mengusung tema kritis: “Negara, Korporasi, dan Kedaulatan Masyarakat Adat dalam Pusaran Kepentingan.” Bertempat di Yogyakarta pada Rabu (29/4/2026), kompetisi ini diikuti oleh berbagai universitas ternama di wilayah […]

  • Gambar Ilustrasi, Source : Istimewa

    Distribusi Air Makin Stabil, Kinerja Pelayanan PDAM Galela Raih Apresiasi Warga

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • account_circle Mursid Puko
    • visibility 423
    • 0Komentar

    GALELA (BALENGKO) – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Galela mendapatkan respons positif dari masyarakat terkait peningkatan signifikan kualitas pelayanan dalam beberapa pekan terakhir. Distribusi air bersih yang sebelumnya sering terkendala, kini dilaporkan berjalan lancar, stabil, dan merata di berbagai wilayah pelayanan. Langkah strategis PDAM Galela dalam membenahi sistem distribusi dan pengelolaan jaringan dinilai berhasil menjawab […]

expand_less