Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » OPINI » Paradoks Pembangunan Kawasan Transmigrasi Upt Patlean dan Komitmen DPRD komisi II Halmahera Timur

Paradoks Pembangunan Kawasan Transmigrasi Upt Patlean dan Komitmen DPRD komisi II Halmahera Timur

  • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
  • visibility 312
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Salah satu bentuk fungsi DPRD ialah menjadi penghubung antara Rakyat dan Pemerintah Daerah, agar memastikan pembangunan benar-benar dirasakan oleh rakyat. sebagai wakil rakyat DPRD memiliki kewajiban untuk mendengarkan, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, setiap keluhan dan masukan yang diterima dari warga akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan daerah. DPRD juga benar-benar memastikan bahawa kesejahteraan rakyat dapat terwujud terwujud. Namun hal tersebut menjadi paradoks ketika kita melihat yang terjadi di DPRD Komisi II Kabupaten Halmahera Timur yang hingga saat ini  tidak ada tindak lanjut dari progres pembangunan Kawasan Transmigrasi Upt Patlean, Kec, Maba Utara. Kawasan tersebut dibiarkan tanpa kepastian pembangunan yang jelas hingga memunculkan pertanyaan dari masyarakat terhadap fungsi DPRD yang dinilai tidak berjalan sesui dengan harapan.

Sebagai bagian dari warga Kawasan Transmigrasi Upt Patlean, maka saya mengigatkan kembali apa yang telah menjadi komitmen dan yang telah sampaikan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Halmahera Timur Bahmit Djafar, S.Sos dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) pada 4 Ferbuari 2026 lalu.

Agar apa yang sudah di bahas dan apa yang menjadi aspirasi warga Kawasan Transmigarasi Upt Patlen benar-benar diseriusi dan punya tindakan nyata dari DPRD Komisi II dan Dinas terkait terhadap persoalan status emat Kawasan Transmigrasi Upt Patlean dan Penyelesaian sisa sertifikat lahan di empat Kawasan Transmigrasi tersebut. Kareana dua hal tersebuat bagian dari usaha warga Kawasan Transmigrasi untuk mendaptakan kepastian secara Hukum, Pembangunan, dan kepastian pembangunan Ekonomi.

  • Penulis: Ikmal Ali M. Nur | Mahasiswa Universitas Janabadra Yogyakarta

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Dipangkas Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun atas instruksi Presiden Prabowo.

    Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Dipangkas Jadi Rp268 Triliun

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 260
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, JAKARTA – Pemerintah mengambil langkah mengejutkan terkait pendanaan program prioritas nasional. Kebijakan fiskal terbaru menetapkan Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Dipangkas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pagu program andalan tersebut diciutkan dari rencana semula senilai Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Keputusan krusial ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, […]

  • tuntutan Aksi GEMPUR yang dibacakan Aliansi Generasi Muda Kepulauan Rempah saat mengkritik kebijakan "Jakarta" dan Pemprov Malut di depan Polda DIY, Senin (7/9/2026). (Foto: Dok. @Malawang-melawan/Balengkospace.com)

    Aksi GEMPUR September Hitam di Jogja: Mahasiswa Malut Gugat “Jakarta” dan Kritik Gubernur Sherly Tjoanda

    • calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 684
    • 0Komentar

    BALENGKOSPACE.COM, YOGYAKARTA – Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai Kota Pelajar kembali diwarnai gelombang gerakan kritis mahasiswa dalam momentum September Hitam. Mengambil momentum sejarah perlawanan tersebut, mahasiswa Maluku Utara yang menempuh pendidikan di Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Markas Polda D.I. Yogyakarta, Senin (07/09/2026). Aliansi yang menamakan diri sebagai Generasi Muda Kepulauan Rempah […]

  • Pernyataan sikap tertulis Forum BEM DIY terkait isu nasional

    Suarakan Delapan Tuntutan Rakyat, Forum BEM DIY Tegaskan Perlawanan Terhadap Kebijakan Otoriter

    • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 233
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, YOGYAKARTA – Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta (Forum BEM DIY) dan beberapa aliansi mahasiswa merilis pernyataan sikap bersama terkait arah kebijakan nasional yang dinilai kian menjauh dari prinsip keadilan sosial. Mengusung jargon gerakan “Bangun Persatuan Rakyat, Rebut Daulat Rakyat Dan Lawan Republik Otoriter”, aliansi mahasiswa ini menyoroti jajaran regulasi dan program […]

  • Muslimat NU Maluku Utara Gelar Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Maluku Utara Play Button

    Muslimat NU Maluku Utara Gelar Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Maluku Utara

    • calendar_month Rabu, 12 Mar 2025
    • account_circle balengko space
    • visibility 746
    • 0Komentar

    Dok. Balengko Space Ternate, Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, melaksanakan kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, di Royal Resto, Ternate, pada Rabu, 12 Maret 2025. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Penggerak Tim PKK Provinsi Maluku Utara, Hj. Rusni Sarbin, […]

  • Source : Istimewa

    Kurikulum Aswaja Tak Diterapkan, Kader NU Sula Desak Evaluasi Kepala MA Maarif NU Wailau

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 386
    • 0Komentar

    SANANA (BALENGKO), 3 Februari 2026 – Kader Muda Nahdlatul Ulama (NU) Kepulauan Sula menyoroti kinerja Kepala Madrasah Aliyah (MA) Maarif NU Wailau terkait pengabaian kurikulum organisasi. Lembaga pendidikan yang berdiri sejak 2020 tersebut dinilai tidak menjalankan proses pembelajaran sesuai ketentuan dan aturan Nahdlatul Ulama. Kader Muda NU Kepulauan Sula, Ahmad Sapsuha, S.Hi., menyatakan bahwa pengelolaan […]

  • Resmi Ditetapkan KPU Maluku Utara, Sherly Laos Janji Pimpin Maluku Utara Tanpa Sekat Politik.

    Resmi Ditetapkan KPU Maluku Utara, Sherly Laos Janji Pimpin Maluku Utara Tanpa Sekat Politik.

    • calendar_month Kamis, 6 Feb 2025
    • account_circle balengko space
    • visibility 1.477
    • 0Komentar

    Sumber Foto : Andry Saputra Maluku Utara, (6/2/25) – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara secara resmi menetapkan Sherly Laos sebagai Gubernur Terpilih Maluku Utara periode 2025-2030 dalam Rapat Pleno Penetapan yang digelar hari ini di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara. Acara ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU serta Bawaslu Provinsi Maluku Utara, unsur […]

expand_less