Aksi Unjuk Rasa PMII Morotai: Soroti Ketimpangan Sosial hingga Proyek Infrastruktur Bermasalah

PULAU MOROTAI (BALENGKO) , 22 Januari 2026 – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Persiapan Kabupaten Pulau Morotai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pulau Morotai, Kamis (22/1). Massa menuntut keadilan terkait penyaluran bantuan sosial serta transparansi proyek pembangunan di daerah tersebut.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 09:30 hingga 12:00 WIT ini menyoroti dua isu krusial: ketidakmerataan bantuan bagi janda dan lansia, serta mangkraknya proyek Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas).

Soroti Proyek Labkesmas dan Bantuan Sosial Koordinator Lapangan, Sutikno Sukamto, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera mengevaluasi pengerjaan proyek Labkesmas yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp15,3 Miliar. Proyek yang dikerjakan oleh PT Wahana Dimensi Indonesia tersebut dinilai molor dari kontrak 150 hari kerja.

“Kami mendesak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) segera memeriksa proyek Labkesmas. Sangat disayangkan, anggaran miliaran rupiah sudah dikucurkan, namun hingga tahun 2026 masyarakat belum bisa merasakan manfaatnya,” tegas Sutikno.

Senada dengan itu, Ketua Cabang PMII Persiapan Morotai, Rahmat Talib, mengkritik ketimpangan bantuan janda dan lansia. Menurutnya, dari total 2.280 sasaran penerima, realisasi di lapangan masih jauh dari harapan. Meski program ini sudah diluncurkan sejak 17 Agustus lalu, pencairan baru dilakukan untuk satu bulan (November), sementara Desember belum tersalurkan.

Enam Tuntutan Mahasiswa Selain dua isu utama di atas, massa aksi menyampaikan enam poin tuntutan tambahan kepada Pemda Morotai:

1. Menagih janji Bupati terkait anggaran pemuda sebesar Rp200 juta.
2. Meminta Kadis PUPR bertanggung jawab atas proyek pipa air bersih di Desa Juanga dan Desa Muhajirin.
3. Mendesak kenaikan jumlah bantuan bagi anak yatim dan penyandang disabilitas.
4. Meminta Pemda dan TNI serius menyikapi isu keamanan global (Perang Dunia III).
5. Segera memperbaiki fasilitas Pelabuhan Taman Kota.
6. Menyelesaikan pembangunan talud dan jalan tani di seluruh wilayah Pulau Morotai.

Respon Pemerintah Daerah Massa aksi diterima langsung oleh Kepala Bappeda, Ahdad Hasan, dan Kepala Dinas Kesehatan, dr. Diana Pinangkaan, untuk melakukan audiensi (hearing).

Terkait bantuan sosial, Ahdad Hasan menjelaskan bahwa terdapat syarat ketat dalam penerimaan bantuan, yakni usia di atas 60 tahun dan aturan satu bantuan per Kartu Keluarga (KK). “Jika dalam satu KK terdapat dua calon penerima, maka salah satu harus diputus. Terkait temuan masalah di Desa Juanga, kami akan segera menindaklanjutinya,” jelas Ahdad.

Sementara itu, Kadis Kesehatan dr. Diana Pinangkaan berjanji akan mengevaluasi pihak kontraktor PT Wahana Dimensi Indonesia. Ia menyatakan bahwa selaku Pengguna Anggaran (PA), dirinya telah melakukan pengawasan ketat terhadap PPK maupun penyedia.

“Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh agar pihak penyedia segera menyelesaikan sisa pekerjaan dengan baik,” pungkas dr. Diana.