Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » RAGAM » IKPM-HT Kawal Status UPT Maba Utara, Tolak Jadi Sekadar Janji Politik

IKPM-HT Kawal Status UPT Maba Utara, Tolak Jadi Sekadar Janji Politik

  • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
  • visibility 148
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

HALTIM, 11 Februari 2026 (BALENGKO) – Status empat Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Satuan Permukiman (SP) di Maba Utara, Halmahera Timur, yang didorong menjadi desa definitif, menjadi sorotan publik.

Isu tersebut dibahas dalam rapat Komisi II DPRD Halmahera Timur bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Disnakertrans, serta Bagian Pemerintahan, sebagaimana diberitakan media Ternate Hits. Selain perubahan status menjadi desa definitif, rapat juga menyoroti persoalan sertifikat lahan warga yang hingga kini belum tuntas.

“Selama lahan itu belum diputihkan dari kawasan hutan produksi, sertifikat tidak bisa diterbitkan. Kewenangan pemutihan ada di BPKH Manado” ujar Bahmit, dikutip dari Ternate Hits.

Menanggapi hal itu, Ikatan Pelajar Mahasiswa Halmahera Timur (IKPM-HT) Yogyakarta menyatakan komitmen mengawal proses tersebut. Ketua IKPM-HT, Ikmal Ali M Nur, menegaskan pihaknya mendukung penuh aspirasi masyarakat kawasan transmigrasi.

“Kami akan terus mengawal agar dorongan Komisi II DPRD Haltim ini benar-benar direalisasikan. Jangan sampai status desa definitif hanya menjadi janji politik,” kata Ikmal.

Ia menilai kawasan transmigrasi Maba Utara sudah layak ditetapkan sebagai desa definitif agar memiliki kemandirian secara hukum, politik, dan ekonomi.

IKPM-HT juga mendesak pemerintah daerah menjadikan kawasan transmigrasi sebagai prioritas pembangunan di Halmahera Timur guna menopang ekonomi masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan.

Selain persoalan status dan sertifikat lahan, IKPM-HT meminta DPRD dan Pemkab Halmahera Timur memperjelas kelanjutan proyek irigasi di Maba Utara yang hingga kini belum berjalan optimal dan belum berdampak signifikan bagi masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi lanjutan dari pemerintah daerah terkait kepastian penetapan desa definitif maupun penyelesaian persoalan lahan dan irigasi.

  • Penulis: Redaksi Balengko Space
  • Editor: Redaktur Balengko Creative Media
  • Sumber: IKPM-HT

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sumber foto : Istimewa

    Dinilai Ciderai Marwah Organisasi, Bidang Keuangan KNPI Morotai Desak DPD I Pecat Ketua Terpilih

    • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 207
    • 0Komentar

    MOROTAI (BALENGKO) – Krisis kepemimpinan melanda Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pulau Morotai. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan DPD II KNPI Pulau Morotai, Fahri Sibua, secara resmi merilis pernyataan sikap yang mendesak DPD I KNPI Provinsi untuk segera mengambil langkah tegas berupa pemecatan terhadap Ketua KNPI Pulau Morotai. Langkah […]

  • Komitmen KH. Sarbin Sehe: Perkuat Kedaulatan Lewat Kolaborasi Pemerintah dan TNI

    Komitmen KH. Sarbin Sehe: Perkuat Kedaulatan Lewat Kolaborasi Pemerintah dan TNI

    • calendar_month Senin, 28 Apr 2025
    • account_circle Muzstakim
    • visibility 481
    • 0Komentar

    Ambon, 28 April 2025 – Wakil Gubernur Maluku Utara, KH. Sarbin Sehe, menjadi pembicara utama dalam Apel Komandan Satuan di Rindam XV/Pattimura, Ambon. Acara yang mengusung tema “Sinergi Pemerintah Daerah dan TNI dalam Pembangunan Pulau Terluar untuk Perkuat Kedaulatan, Pertahanan, dan Ketahanan Nasional” ini berlangsung pada pukul 11.00 WIT. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sarbin Sehe […]

  • DPRD Halbar Fokus Soroti Sekda, SEMAINDO Ingatkan Soal Utang Daerah dan Kemiskinan

    DPRD Halbar Fokus Soroti Sekda, SEMAINDO Ingatkan Soal Utang Daerah dan Kemiskinan

    • calendar_month Sabtu, 26 Jul 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 580
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, Jakarta, 26 Juli 2025 — Ketua Sentrum Mahasiswa Indonesia (SEMAINDO) Halmahera Barat – DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, mengkritik keras DPRD Halmahera Barat yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan fiskal dan malah memfokuskan perhatian pada pemakzulan Sekretaris Daerah. “Ini bukan soal Sekda, ini soal DPRD yang kehilangan arah,” ujar Sahrir. Menurutnya, pernyataan normatif Sekda […]

  • Dialog publik Komunitas Kutub Oase yang dihadiri mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta saat membahas wacana Pilkada melalui DPRD, Kamis (22/1/2026), di Pendopo Universitas Widya Mataram. Dok. Balengko Space

    Dialog Publik Kutub Oase Soroti Wacana Pilkada Lewat DPRD

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 383
    • 0Komentar

    Yogyakarta (Balengko) – Komunitas Kutub Oase menggelar dialog publik yang dihadiri puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta, Kamis (22/1/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Universitas Widya Mataram. Diskusi ini mengangkat tema “Pilkada di Tangan DPRD: Etika Kekuasaan atau Rasionalitas yang Menipu?” sebagai respons atas wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang belakangan kembali […]

  • Masri Anwar saat diwawancarai di Yogyakarta tentang buku Kerusakan Ekologi Sebuah Antologi

    Masri Anwar dan Buku “Kerusakan Ekologi Sebuah Antologi”: Suara dari Halmahera Tengah yang Terkikis Tambang

    • calendar_month Rabu, 17 Sep 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 821
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, Yogyakarta – 17 September 2025. Maluku Utara dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah: dari pertanian, perikanan, hingga pertambangan. Namun, di balik derasnya arus investasi tambang, kerusakan lingkungan semakin terasa, terutama bagi masyarakat yang hidup di sekitar wilayah tambang. Keresahan itulah yang mendorong Masri Anwar, aktivis lingkungan sekaligus akademisi asal Maluku Utara, untuk menulis […]

  • Anggota DPRD Pulau Morotai, Moh Akbar Mangoda, saat melaksanakan reses masa sidang I di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, menyerap aspirasi warga dan menyalurkan bantuan kepada lansia dan janda.

    Serap Aspirasi Warga Darame, Anggota DPRD Morotai Akbar Mangoda Fokus Infrastruktur dan Bantuan Sosial

    • calendar_month 16 jam yang lalu
    • account_circle Muhammad Muzijad Mandea
    • visibility 106
    • 0Komentar

    Morotai (BALENGKO) – Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Moh Akbar Mangoda, melaksanakan reses masa sidang I di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan. Dalam sambutannya, Akbar menjelaskan bahwa reses merupakan kewajiban setiap anggota DPRD pada penutupan masa sidang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 161 huruf (i). Ia […]

expand_less