LBH Ansor Ternate Desak Presiden Copot Kapolri, Ingatkan Pola Represif 1998
- calendar_month Sabtu, 30 Agt 2025
- visibility 898
- comment 0 komentar
- print Cetak
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Peringatan Pola Represif 1998
LBH Ansor menilai tragedi Bendungan Hilir mencerminkan pola represif yang mirip dengan krisis politik 1998. Saat itu, aparat menekan gerakan rakyat, tetapi justru memicu kejatuhan rezim.
“Kami melihat sebagian elit sengaja mendesain skema terstruktur untuk melemahkan Presiden Prabowo. Pola represif seperti ini bisa memicu opini publik agar Presiden dipaksa mundur, sebagaimana terjadi pada 1998,” ungkap Zulfikran.
Ia mendesak Presiden untuk bertindak cepat. “Presiden harus membersihkan parasit dan aktor-aktor warisan rezim sebelumnya yang masih memakai cara-cara otoriter. Jika Presiden membiarkan pola itu, maka kepemimpinannya justru terancam dari dalam,” tegasnya lagi.
Tiga Desakan LBH Ansor Ternate
LBH Ansor Kota Ternate menyampaikan tiga desakan konkret kepada Presiden:
- Mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo karena gagal menjaga profesionalitas Polri.
- Melakukan reformasi struktural di tubuh Polri dan menghukum seluruh aparat yang terlibat dalam tragedi Bendungan Hilir.
- Menyapu bersih parasit politik dan birokrasi bermental represif yang merusak agenda demokratisasi.
“Negara ini berdiri untuk rakyat yang berdaulat, bukan untuk rezim penindas. Jika Presiden Prabowo membiarkan pola kekerasan berlanjut, maka ia justru memberi ruang bagi skenario politik yang ingin menjatuhkannya,” tutup Zulfikran.**(Red)
- Penulis: Redaksi Balengko Space
- Editor: Redaktur Balengko Creative Media
Saat ini belum ada komentar