BIROKRASI ALA SHERLY TJOANDA LAOS

^{_{Sumber Foto : Istimewa}}

_{Oleh: Fahrul Abd. Muid
Penulis adalah Dosen IAIN Ternate dan Peneliti Media Gerbong Nusantara}

Dentuman reformasi birokrasi ala Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menjadi “tahiyyat awal” untuk memulai akan membereskan manajemen tata kelola pemerintahan Provinsi Maluku Utara hari ini yang wajib hukumnya berdasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, efektif dan efisien guna menciptakan pemerintahan yang bersih (good governance) serta akan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang sarat dengan penerapan nilai-nilai integritas dalam kebijakan birokrasinya. Dalam bahasa agamanya adalah, Gubernur Sherly Tjoanda Laos akan menciptakan sistem tata kelola pemerintahan provinsi Maluku Utara yang berakhlaqul karimah dengan menampilkan model pelayanan birokrasi di kantor Gubernur yang memanusiakan manusia itu sendiri. Sherly Tjoanda Laos juga akan menguburkan budaya tata kelola pemerintahan Provinsi Maluku Utara yang selama ini penuh dengan “akal bunuh akal” dan seringkali terciptanya model pelayanan birokrasi yang tidak memanusiakan manusia Maluku Utara. Karena sedari awal semua pihak sudah mengetahui beberapa informasi tentang visi dan misi Sherly Tjoanda Laos yang dapat memberikan image (gambaran) kepada kita tentang arah reformasi birokrasi ala Sherly Tjoanda Laos sebagai Gubernur terpilih yang sangat spektakuler di Provinsi Maluku Utara. Sebagai Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos memiliki visi yang kongkrit untuk kemudian akan konsisten pada meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara melalui peningkatan pelayan birokrasi yang memanusiakan manusia Maluku Utara, pengembangan ekonomi berbasis kerakayatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Maluku Utara dengan skema yang jitu dan pastinya kebijakan birokrasinya sangat pro terhadap kepentingan masyarakat Maluku Utara.

Dalam misinya, Sherly Tjoanda Laos akan terfokus pada beberapa orientasi kebijakan birokrasinya, seperti orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai, dan pastinya live akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku Utara. Orientasi pada peningkatan kompetensi aparatur sipil negara yang bekerja di kantor Gubernur sebagai pelayan publik  untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Maluku Utara, dan kebijakannya yang berorientasi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Maluku Utara lima tahun ke depan. Dalam isi kepalanya Sherly Tjoanda Laos akan terfokus juga pada aspek yang tidak kalah urgennya yakni kebijakan birokrasinya yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melalui peningkatan investasi dan political willnya Sherly dengan senatiasa akan mengarahkan kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, mendorong peningkatan produksi sektor perikanan dan pertanian untuk kedigdayaan peningkatan penghasilan asli daerah (PAD) Maluku Utara, dan juga tak ketinggalan kebijakan birokrasinya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Maluku Utara melalui program peningkatan pelayanan kualitas pendidikan dengan cara menghilangkan budaya korupsi dalam bentuk pungutan biaya pendidikan yang selama ini biaya pendidikan dibebankan kepada masyarakat Maluku Utara itu sendiri. Bahkan dalam membaca isi kepalanya, Sherly Tjoanda Laos pun ia akan membuat kebijakan birokrasinya dalam 100 hari bekerja yang pastinya dia telah menggratiskan biaya pendidikan pada level SMA, SMK, dan SLB, bahkan dia akan membuat kebijakan untuk menggratiskan biaya kesehatan bagi masyarakat Maluku Utara. Maka, hari ini marilah saya, anda dan kita mengucapkan “selamat tinggal” kepada biaya pendidikan dan kesehatan yang mahal di Provinsi Maluku Utara.  

Dengan demikian, reformasi birokrasi ala Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara yang selama ini kondisinya sangat memprihatinkan akibat kebijakan birokrasinya yang “amburadul” karena jika enggan kita berkata bahwa memang selama ini masyarakat Maluku Utara salah diurus dan menjadi korban oleh kebijakan Gubernur yang sudah-sudah. Sherly Tjoanda Laos pun akan bekerja secara cepat dengan kecepatan tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Harga-harga hasil bumi juga akan ditingkatan oleh Sherly Tjoanda Laos dengan cara akan melibatkan pihak swasta untuk duduk bersama dalam satu forum dengan pemerintahan Provinsi Maluku Utara agar terjadinya konsensus berjama’ah dalam pengambilan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Maluku Utara. Karena memang, Sherly Tjoanda Laos sangat mengerti benar apa saja yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat Maluku Utara hari ini. Sehingga orientasi reformasi birokrasi ala Sherly Tjoanda Laos akan diarahkan lebih-lebih pada menjawab secara kongkrit kebutuhan dasar masyarakat Maluku Utara.

Kalau selama ini, model penempatan orang pada jabatan birokrasi tertentu dilingkungan pemerintahan Provinsi Maluku Utara berdasarkan like and dislike (suka dan tidak suka), atau karena pertimbangan kedekatan hubungan sukuisme-suku ini dan suku itu, titip sana titip sini, serta adanya biaya setoran yang tinggi kepada sang Gubernur untuk terjadinya praktik transaksi jual-beli jabatan sebagai kepala dinas tertentu, bukan berdasarkan pertimbangan penilaian yang objektif karena yang bersangkutan memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam karir birokrasinya. Maka, cara-cara yang tidak beradab ini akan dibabat habis oleh Sherly Tjoanda Laos dalam menempatkan orang pada jabatan tertentu dilingkungan birokrasi pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara perempuan yang satu ini, terlihat sangat mudah senyum kepada siapa saja dalam berkomunikasi dan dia sangat dekat dengan rakyatnya. Tapi awas kawan! dalam persoalan kebijakan birokrasinya, dia sangat tegas dan juga berani menempatkan orang pada tempatnya yang tepat (the right man on the right place), karena yang bersangkutan memiliki kompetensi, berintegritas serta memiliki sikap loyalitas yang tinggi pada sang Gubernur sebagai atasannya, dan orang itu harus bisa diajak kerjasama untuk kepentingan besar kebangkitan Maluku Utara pada semua sektor kearah yang lebih baik di masa yang akan datang. Political Willnya Sherly Tjoanda Laos untuk mengakomodir sumber daya manusia sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Maluku Utara serta memiliki kualifikasi golongan/kepangkatan dan memiliki kompetensi serta profesionalisme untuk diangkat menjadi pejabat dilingkungan pemerintahan provinsi Maluku Utara. Sehingga, tidak ada lagi yang namanya saling mendominasi kesukuan dalam pemerintahan provinsi Maluku Utara hari ini. Kebijakan birokrasi model ini sangat bagus karena sangat kental dengan value atau nilai memanusiakan putra-putri provinsi Maluku Utara. Demikian tulisan ini, semoga bermanfaat bagi pembacanya.