Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » RADAR KAMPUS » Diskusi RUU KUHAP Yogyakarta: Haris Azhar vs Eddy Hiariej Bahas Restoratif Justice

Diskusi RUU KUHAP Yogyakarta: Haris Azhar vs Eddy Hiariej Bahas Restoratif Justice

  • calendar_month Sab, 9 Agu 2025
  • visibility 210
  • comment 0 komentar

BALENGKO SPACE, Yogyakarta — Social Movement Institute (SMI) menggelar diskusi dan debat terbuka bertajuk “Kita Jadi Merdeka atau Dijajah Aparat?” di Auditorium YBW UII, Jalan Cik Di Tiro No.1, Terban, Kota Yogyakarta, Sabtu (9/8/2025) pukul 07.30 WIB. Acara ini menghadirkan dua narasumber utama, Haris Azhar dan Eddy Hiariej, untuk membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Diskusi ini berlangsung dalam tiga sesi.

Sesi pertama diisi dengan penyampaian argumen masing-masing narasumber terkait RUU KUHAP dan proses penegakan hukumnya.

Sesi kedua menghadirkan tiga keluarga korban salah tangkap untuk menyampaikan kesaksian langsung, membuka perspektif publik tentang potensi penyalahgunaan aparat jika RUU KUHAP tidak dirumuskan secara adil.

Sesi ketiga ditutup dengan penyampaian tuntutan kepada pemerintah agar proses pembentukan RUU KUHAP melibatkan partisipasi publik secara luas.

Salah satu peserta, Farid, mahasiswa sekaligus anggota BEM Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, menekankan pentingnya penjelasan rinci terkait konsep Restoratif Justice dalam RUU KUHAP.

“Pembentukan RUU KUHAP ini harus dijelaskan lebih rinci terkait Restoratif Justice, supaya aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim memiliki satu pandangan yang sama,” ujarnya.

Diskusi ini terbuka untuk umum dan gratis, menjadi wadah bagi masyarakat sipil untuk turut serta mengawasi proses legislasi agar RUU KUHAP tidak menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat.(red)

  • Penulis: Redaksi Balengko Space
  • Editor: Redaktur Balengko Creative Media

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Majelis Hakim PN Labuha saat mengabulkan permohonan asesmen untuk terdakwa Ikbal Daeng Magasing pada sidang terbuka 14 Agustus 2025

    PN Labuha Kabulkan Permohonan Asesmen untuk Ikbal Daeng Magasing

    • calendar_month Kam, 14 Agu 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 1.240
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE – Labuha, 14 Agustus 2025 – PN Labuha kabulkan permohonan asesmen untuk terdakwa Ikbal Daeng Magasing dalam perkara Tindak Pidana Khusus Nomor: 33/Pid.Sus/2025/PN.Lbh. Majelis Hakim mengambil keputusan ini dalam sidang terbuka untuk umum yang berlangsung pada Kamis (14/8/2025). Dalam putusannya, Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) melengkapi berkas perkara dengan melampirkan hasil […]

  • Ageng Pradana: Membawa Kreativitas Baru ke Dunia Video Musik Hip-Hop Indonesia

    Ageng Pradana: Membawa Kreativitas Baru ke Dunia Video Musik Hip-Hop Indonesia

    • calendar_month Ming, 19 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 243
    • 0Komentar

    Foto : Instagram : agengpradana9 Dunia video musik hip-hop di Indonesia sedang berkembang pesat, dan salah satu nama yang patut diperhatikan adalah Ageng Pradana. Sebagai seorang video director, Ageng telah berhasil bekerja dengan sejumlah rapper dan Grup HipHop terkenal seperti Jumbrong, Punokawan, dan Bennet A.K. Dalam wawancara eksklusif ini, Ageng berbagi cerita tentang perjalanan kariernya, […]

  • Menyerukan Keadilan untuk Masyarakat Adat: Sikap Mahasiswa Halmahera Timur di Yogyakarta

    Menyerukan Keadilan untuk Masyarakat Adat: Sikap Mahasiswa Halmahera Timur di Yogyakarta

    • calendar_month Jum, 23 Mei 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 744
    • 0Komentar

    Balengko Space – Yogyakarta, (23 Mei 2025) Mahasiswa Halmahera Timur yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta menyampaikan pernyataan sikap terkait penahanan 11 warga masyarakat adat Maba, Desa Sangaji, Kabupaten Halmahera Timur. Mereka mengajak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk meninjau kembali proses hukum yang sedang berjalan serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Diketahui […]

  • Ruislag Dinilai Solusi Tepat, LBH Ansor Desak Pemkot Ternate Selesaikan Sengketa Lahan

    Ruislag Dinilai Solusi Tepat, LBH Ansor Desak Pemkot Ternate Selesaikan Sengketa Lahan

    • calendar_month Jum, 25 Jul 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 312
    • 1Komentar

    BALENGKO SPACE, Ternate, 25 Juli 2025 — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kota Ternate menyambut baik langkah Pemerintah Kota Ternate yang memilih skema ruislag atau tukar guling dalam penyelesaian sengketa lahan eks Brimob di Kelurahan Ubo-ubo. Ketua LBH Ansor, Zulfikran Bailussy, menyatakan dukungannya usai pernyataan Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, pada Jumat (25/7/2025), yang […]

  • Sumber Foto: porostimur.com

    HMI Sudah Mati, yang Hidup Hanya Benderanya

    • calendar_month Rab, 8 Okt 2025
    • account_circle Muhammad Asmar Joma
    • visibility 321
    • 0Komentar

    Ada masa ketika bendera hijau-hitam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berkibar bukan sekadar kain simbol, tapi api kesadaran. Dari sekretariat sempit di Yogyakarta tahun 1947, Lafran Pane menyalakan obor gerakan intelektual Islam yang menolak kejumudan dan kolonialisme. HMI lahir bukan dari ruang nyaman, tapi dari kebutuhan eksistensial bangsa, mencerdaskan umat, memperjuangkan keadilan, dan menggabungkan iman dengan […]

  • PMII DAN FIQIH SOSIAL PERJUDIAN DI INDONESIA

    PMII DAN FIQIH SOSIAL PERJUDIAN DI INDONESIA

    • calendar_month Ming, 20 Apr 2025
    • account_circle Fahrul Abd. Muid
    • visibility 427
    • 0Komentar

    Perjudian online dan offline kini menjadi salah satu bidikan utama pemerintah Republik Indonesia belakangan ini. Dan tampaknya gerakan anti perjudian online dan offline berhubungan erat dengan gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebenarnya, rezim pemerintah saat ini hendak menunjukkan komitmennya yang goodwill (memiliki nilai tambah) untuk mempercepat good government atau untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan […]

expand_less