Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » RADAR KAMPUS » Aliansi Mahasiswa Nusantara Gelar Dialog Kebangsaan: Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran dan Suara Kritis Kaum Muda

Aliansi Mahasiswa Nusantara Gelar Dialog Kebangsaan: Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran dan Suara Kritis Kaum Muda

  • calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
  • visibility 323
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Yogyakarta (BALENGKO) — Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) menggelar Deklarasi dan Dialog Kebangsaan bertema “Menyambut Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Kebijakan, Harapan, dan Dukungan Kaum Muda” pada Senin, 27 Oktober 2025, di Canggir Bumi Coffee, Yogyakarta.
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi terbuka bagi generasi muda untuk menilai arah kebijakan nasional sekaligus memperkuat peran mahasiswa sebagai aktor strategis dalam pembangunan bangsa.

Gunawan Fiantara, Koordinator Wilayah AMAN DIY, menegaskan bahwa momen satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah secara jujur, kritis, dan konstruktif.

“Kami mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menyelesaikan proyek infrastruktur strategis. Jalan, bandara, dan pelabuhan yang kini menyambungkan ujung timur ke barat Indonesia bukan hanya simbol fisik—tapi juga harapan bagi pertumbuhan ekonomi daerah terpencil,” ujar Gunawan dalam sambutannya.

Ia juga memberi catatan positif terhadap percepatan transformasi digital di sektor pelayanan publik.

“Sekarang mahasiswa bisa urus izin penelitian, beasiswa, atau KIP lewat satu aplikasi. Ini terobosan nyata yang mengurangi birokrasi dan potensi korupsi kecil di kampus,” tambahnya.

Namun, Gunawan menilai keberanian pemerintah dalam mereformasi subsidi energi tetap perlu dikawal secara transparan.

“Kebijakan mengalihkan subsidi BBM ke pendidikan dan kesehatan berisiko, tapi berani. Kami hargai keputusan itu—selama eksekusinya tepat sasaran dan tidak memberatkan rakyat kecil,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gunawan menegaskan bahwa apresiasi terhadap pemerintah harus diiringi dengan keberpihakan nyata kepada generasi muda.

“Kami tidak datang untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan. Kinerja fisik dan ekonomi makro cukup mengesankan, tapi dimensi sosial-kebudayaan dan partisipasi politik pemuda masih belum tersentuh sepenuhnya,” katanya.

Dalam dialog tersebut, AMAN juga menyoroti pentingnya pelibatan mahasiswa dalam perancangan kebijakan publik.

Sumber foto : Istimewa

“Kami apresiasi langkah-langkah kementerian, tapi jangan lupakan suara di kampus, di basis, dan di pelosok desa. Jangan sebut kebijakan pro-pemuda jika mahasiswa sendiri tidak dilibatkan dalam perancangannya,” tegas Gunawan.

Di bidang pendidikan, AMAN meminta agar akses beasiswa lebih inklusif.

“Program Beasiswa Merdeka bagus, tapi aksesnya masih terbatas pada kampus dan jurusan tertentu. Kami minta diperluas untuk mahasiswa vokasi dan calon guru penggerak,” ujarnya.
Gunawan juga mengkritisi sistem seleksi beasiswa yang dinilai belum berpihak kepada pelajar dari keluarga prasejahtera.
“Anak desa yang cerdas tapi minim dokumen digital masih terpinggirkan. Sistem harus lebih ramah, lebih manusiawi,” ucapnya.

Dalam isu lingkungan, Gunawan mengapresiasi kebijakan penghentian penebangan hutan primer, namun menilai transisi energi masih setengah hati.

“Kami dukung program energi terbarukan, tapi batu bara masih menyumbang 58% energi nasional. Harus ada roadmap jelas menuju energi bersih,” tuturnya.

Gunawan menutup dialog dengan menyerukan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan kaum muda.

“Kami bukan oposisi abadi, tapi mitra kritis. Apresiasi kami tulus, kritik kami juga tulus. Satu tahun bukan waktu panjang, tapi cukup untuk menilai komitmen. Jangan berhenti di sini — tumbuhkan kebijakan yang tidak hanya pro-growth, tapi juga pro-rakyat, pro-keadilan, dan pro-masa depan,” pesannya.

Dialog kebangsaan ini dihadiri oleh perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta dan menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada lembaga eksekutif dan legislatif, sebagai bentuk kontribusi nyata generasi muda dalam tata kelola pemerintahan.

  • Penulis: Redaksi Balengko Space
  • Editor: Redaktur Balengko Creative Media
  • Sumber: Nuel Jean Gaston

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kantor Kepolisian Polsek Pulau Makian Maluku Utara

    Mandeg 3 Bulan, Dugaan Kasus Penganiayaan Anak di Polsek Pulau Makian Disorot

    • calendar_month Jumat, 10 Jul 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 306
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, HALMAHERA SELATAN – Penanganan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Pulau Makian, Polres Halmahera Selatan, menuai sorotan tajam. Kasus yang teregistrasi dengan Nomor: LP/B/07/IV/2026/SPKT/Unit Reskrim/Polsek Pulau Makian sejak 11 April 2026 tersebut dinilai berjalan lambat, tidak transparan, dan mengabaikan asas prioritas perlindungan anak. Selama hampir […]

  • Forum BEM Se-DIY menggelar aksi damai memperingati Hari HAM Sedunia di Perempatan Gondomanan, Yogyakarta, disertai sholat ghoib dan doa bersama untuk korban banjir bandang di Sumatera, 10 Desember 2025.”

    Forum BEM Se-DIY Gelar Aksi Hari HAM Sedunia, Sholat Ghoib, dan Penggalangan Dana Akbar untuk Sumatera

    • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 359
    • 0Komentar

    Yogyakarta, BALENGKO — 12 Desember 2025, Dalam momentum peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh pada 10 Desember, Forum BEM Se-DIY menggelar aksi damai di Perempatan Gondomanan, Yogyakarta. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta bersama elemen masyarakat sipil turut hadir dalam aksi yang berlangsung sekitar siang hingga sore hari. Koordinator […]

  • 61 Kebakaran Terjadi di Morotai Selatan, Luas Lahan Terbakar Capai 62 Hektare

    61 Kebakaran Terjadi di Morotai Selatan, Luas Lahan Terbakar Capai 62 Hektare

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • account_circle Mujizad Mandea
    • visibility 89
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, MOROTAI – Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menghadapi ancaman serius akibat kebakaran lahan dan permukiman. Selama periode Januari hingga Agustus 2026, tercatat 61 kejadian kebakaran dengan total luas area terbakar mencapai 62,195 hektare. Data tersebut dikonfirmasi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP […]

  • Abyakto: Perjalanan Fotografi di Dunia Hiphop yang Penuh Inspirasi

    Abyakto: Perjalanan Fotografi di Dunia Hiphop yang Penuh Inspirasi

    • calendar_month Minggu, 26 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 357
    • 0Komentar

    Abaykto sedang memotret rapper dengan teknik fisheye di sebuah studio hiphop.

  • Workshop OBE Prodi Kimia Unutara bersama pakar dari UHW Perbanas

    Prodi Kimia Unutara Gelar Workshop OBE untuk Tingkatkan Kualitas Pembelajaran

    • calendar_month Senin, 13 Okt 2025
    • account_circle Mursid
    • visibility 904
    • 0Komentar

    Ternate (BALENGKO), 13 Oktober 2025 – Program Studi (Prodi) Kimia Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (Unutara) menggelar workshop bertajuk “Penguatan Implementasi Kurikulum Berbasis Outcome Based Education (OBE) dan Pengembangan Sistem Evaluasi Perangkat Pembelajaran”. Kegiatan ini berlangsung di kampus Unutara selama tiga hari, 13–15 Oktober 2025, dengan tujuan memperkuat penerapan kurikulum berorientasi hasil serta meningkatkan kualitas […]

  • Source : Istimewa

    Partisipasi tak bermakna, penetapan hakim mahkamah konstitusi secara ugal-ugalan.

    • calendar_month Minggu, 8 Feb 2026
    • account_circle Yuridin, Kader HMI Yogyakarta.
    • visibility 636
    • 0Komentar

    Di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi hukum, Mahkamah Konstitusi seharusnya berdiri sebagai benteng terakhir konstitusi (guardian of constitution). Namun ironisnya, proses penetapan hakimnya justru kerap berlangsung ugal-ugalan, jauh dari prinsip partisipasi publik yang bermakna. Konsep partisipasi publik yg bermakna (meaningful participation) iyalah keterlibatan aktif secara subtansial oleh masyarakat dalam memutuskan kebijakan, bukan sekedar formalitas akan […]

expand_less