Transmigrasi Patlean Dinilai Stagnan, IKPM-HT dan PSPK UGM Siap Buka Dialog Publik
- calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
- visibility 208
- comment 0 komentar
- print Cetak
Sumber flyer: IKPM-HT
Yogyakarta (BALENGKO) — Program transmigrasi yang selama ini diproyeksikan sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi kawasan pedesaan dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan struktural, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Salah satu kawasan yang menjadi sorotan adalah Transmigrasi Patlean di Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, yang meliputi SP 1, SP 2, SP 4, dan SP 5.
Ketua Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Halmahera Timur (IKPM-HT) Yogyakarta, Ikmal Ali M. Nur, mengungkapkan bahwa hasil kajian Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada menunjukkan kondisi kawasan tersebut masih mengalami stagnasi pembangunan.
“Berdasarkan penelitian PSPK UGM, kawasan transmigrasi Patlean berada dalam kondisi stagnan dari sisi infrastruktur, sosial-ekonomi, penguatan kelembagaan, serta pemanfaatan potensi wilayah yang belum optimal,” kata Ikmal, Sabtu(10/1/2026).
Ia menilai, secara konseptual kawasan transmigrasi masih memiliki peluang untuk dikembangkan. Namun, peluang tersebut akan sulit terwujud tanpa adanya kebijakan negara yang lebih berpihak dan berkelanjutan bagi masyarakat transmigran.
“Masih ada ruang pengembangan di UPT Patlean, Maba Utara. Tetapi, tanpa dukungan kebijakan yang konsisten dan berpihak pada masyarakat, upaya tersebut akan berjalan sangat lambat,” ujarnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan tersebut, IKPM-HT bersama PSPK UGM berencana menggelar dialog publik untuk membahas kondisi transmigrasi di Halmahera Timur secara lebih komprehensif.
Dialog dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 13 Januari 2026, pukul 14.00 WIB, bertempat di Gedung Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Menurut Ikmal, forum tersebut tidak hanya bertujuan memaparkan ulang hasil riset, tetapi juga mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang lebih adil bagi pembangunan kawasan pedesaan.
“Dialog ini kami rancang sebagai ruang bertukar gagasan antara akademisi, mahasiswa, dan pemangku kebijakan, agar pembangunan kawasan transmigrasi dapat berjalan lebih berkeadilan dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam agenda tersebut, panitia turut mengundang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur, termasuk Bupati dan Ketua DPRD setempat.
“Kehadiran pemerintah daerah sangat penting, mengingat Maba Utara selama ini dinilai belum mendapat perhatian pembangunan secara optimal,” pungkas Ikmal.
- Penulis: Redaksi Balengko Space
- Editor: Redaktur Balengko Creative Media
- Sumber: IKPM-HT Yogyakarta
Saat ini belum ada komentar