Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » LOKAL UPDATE » Wacana Polri di Bawah Kementerian Dinilai Kontraproduktif dan Ancam Independensi

Wacana Polri di Bawah Kementerian Dinilai Kontraproduktif dan Ancam Independensi

  • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
  • visibility 166
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

JAKARTA (BALENGKO) – Wacana transformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi kementerian kembali memicu polemik. Pengamat politik Nashrullah menilai gagasan yang muncul dalam Rapat Kerja Polri bersama Komisi III DPR RI tersebut tidak rasional dan berpotensi melemahkan kedaulatan negara.

“Menjadikan Polri sebagai kementerian bukan solusi, melainkan bentuk pelemahan institusi. Reformasi Polri seharusnya fokus pada penguatan kinerja, profesionalitas, dan akuntabilitas, bukan perombakan struktur ekstrem,” ujar Nashrullah, Rabu (28/1).

Wacana ini sebelumnya mengemuka melalui Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri. Model yang diusulkan serupa dengan hubungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Kapolri Tegas Menolak

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara terbuka menolak usulan tersebut. Ia menyatakan konsistensinya untuk menjaga mandat konstitusional Polri sesuai Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2002 sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Nashrullah mendukung sikap Kapolri dan memaparkan lima risiko besar jika Polri dipaksa menjadi kementerian:

  1. Independensi Terancam: Penegakan hukum berisiko diintervensi kepentingan politik.
  2. Rantai Komando Terganggu: Mengaburkan garis instruksi langsung di bawah Presiden.
  3. Dualisme Fungsi: Terjadi benturan antara posisi menteri (political executive) dan aparat penegak hukum (law enforcement).
  4. Politisasi Keamanan: Kebijakan keamanan nasional rentan menjadi alat politik praktis.
  5. Disharmoni Hukum: Bertentangan dengan desain UUD 1945 dan UU Kepolisian.

“Kepolisian harus tetap berada langsung di bawah Presiden. Mengubahnya menjadi kementerian hanya akan merusak tatanan ketatanegaraan dan melemahkan keamanan nasional,” tegas Nashrullah.

Tags
  • Penulis: Agung Gumelar
  • Editor: Redaktur Balengko Creative Media
  • Sumber: Agung Gumelar

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sejarah Kepemimpinan Perempuan Pertama Di Maluku Utara Dalam Bingkai Kesetaraan Gender”

    Sejarah Kepemimpinan Perempuan Pertama Di Maluku Utara Dalam Bingkai Kesetaraan Gender”

    • calendar_month Jumat, 11 Jul 2025
    • account_circle Rosita Tuhuteru
    • visibility 738
    • 0Komentar

    Isu yang selalu menjadi perbincangan yang hangat adalah Kesetaraan Gender yang selalu mengklaim bahwa perempuan hanya mengurus Rumah Tangga seperti di Dapur, Sumur, Kasur, bahkan hanya untuk melayani suaminya, dan beberapa topik perbincangan lainnya. Olehnya itu perlu dibahas lebih mendalam Kesetaraan Gender didalam kepemimpinan perempuan minimal 30% jumlah kursi di parlemen. Isu Kesetaraan Gender semuanya […]

  • Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda berdialog dengan mahasiswa di tengah aksi ricuh. | Dok. Instagram Sherly

    Gubernur Sherly Tjoanda Turun Tangan Ricuh Demo Ternate

    • calendar_month Senin, 1 Sep 2025
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 685
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE – Ternate, 1 September 2025. Aksi mahasiswa Ternate ricuh saat demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Ternate, Maluku Utara. Demo mahasiswa ini memanas hingga polisi menyemprotkan water cannon dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Kontributor Balengko Space di lokasi mencatat, beberapa mahasiswa pingsan akibat gas air mata. Aparat mengevakuasi mereka ke […]

  • Foto penulis

    RSUD Jailolo: Paripurna yang Dipertanyakan

    • calendar_month Selasa, 2 Des 2025
    • account_circle Aditya Billy Anoraga, S.Kep.Ns., M.Kep
    • visibility 356
    • 0Komentar

    Ketika sebuah rumah sakit meraih Akreditasi Paripurna, publik biasanya langsung membayangkan layanan yang nyaman, peralatan yang lengkap, tenaga medis yang bekerja dengan tenang, dan sistem manajemen yang berjalan rapi. Seperti hotel bintang lima, begitulah kira-kira bayangan dari Akreditasi Paripurna yang dihadiahi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo pada […]

  • Anggota DPRD Pulau Morotai, Moh Akbar Mangoda, saat melaksanakan reses masa sidang I di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, menyerap aspirasi warga dan menyalurkan bantuan kepada lansia dan janda.

    Serap Aspirasi Warga Darame, Anggota DPRD Morotai Akbar Mangoda Fokus Infrastruktur dan Bantuan Sosial

    • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
    • account_circle Muhammad Muzijad Mandea
    • visibility 362
    • 0Komentar

    Morotai (BALENGKO) – Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Moh Akbar Mangoda, melaksanakan reses masa sidang I di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan. Dalam sambutannya, Akbar menjelaskan bahwa reses merupakan kewajiban setiap anggota DPRD pada penutupan masa sidang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 161 huruf (i). Ia […]

  • Penampilan puisi “Alam & Manusia” di Living Law Art Stage Yogyakarta menghadirkan kritik tajam terhadap eksploitasi alam dan ketidakadilan masyarakat adat.

    “Alam & Manusia” di Living Law Art Stage: Seni sebagai Kritik Masyarakat Adat

    • calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 226
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, YOGYAKARTA — Suasana penuh refleksi menyelimuti gelaran Living Law Art Stage, sebuah panggung seni yang melampaui batas estetika untuk menjadi medium kritik sosial yang tajam. Salah satu penampilan yang paling menyita perhatian publik adalah kolaborasi multidimensi bertajuk “Alam & Manusia”. Karya orisinal dari Andika Budi Saputra ini dibawakan melalui aksi visual yang menggandeng […]

  • Dr. Al Walid Umamit, S.H.,M.H.Li, Ketua LBH Ansor Wilayah Maluku.

    Bongkar Kejanggalan Laporan Dana Desa, Gugatan Rudi Duwila Melawan Inspektorat Sula Resmi Masuk Pokok Perkara PTUN

    • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
    • account_circle Redaksi Balengko Space
    • visibility 492
    • 0Komentar

    BALENGKO SPACE, AMBON – Perkara sengketa tata usaha negara yang menyeret lembaga pengawas internal Pemkab Kepulauan Sula kini resmi bergulir ke babak baru. Gugatan Rudi Duwila Inspektorat Sula PTUN Ambon terkait dugaan Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad) dinyatakan telah lolos pemeriksaan formil dan resmi masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara pada 13 Mei 2026. […]

expand_less