Hasbi Yusuf Desak Penyelesaian Proporsional Konflik Lahan TNI AU di Morotai
- calendar_month Jumat, 15 Mei 2026
- visibility 320
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota DPD RI Hasbi Yusuf mendesak penyelesaian proporsional konflik lahan TNI AU di Morotai guna menyeimbangkan kedaulatan negara dan hak-hak masyarakat. Source : Istimewa
BALENGKO SPACE, MOROTAI – Anggota Komite III DPD RI, Hasbi Yusuf, mengeluarkan pernyataan tegas terkait sengketa lahan menahun antara TNI Angkatan Udara (AU) dan masyarakat di Pulau Morotai. Ia mendesak agar penyelesaian konflik tersebut dilakukan secara proporsional dengan mengedepankan prinsip keadilan bagi semua pihak.
Pernyataan ini disampaikan Hasbi usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) ke-II MD KAHMI Pulau Morotai 2026 yang digelar di Aula Paripurna DPRD Pulau Morotai, Kamis (14/05/2026). Musda kali ini mengusung tema besar “KAHMI untuk Morotai; Ikhtiar Merawat Peradaban dan Kebhinekaan”.
Penyelesaian Berbasis Regulasi
Hasbi menegaskan bahwa penyelesaian sengketa lahan ini tidak boleh dilakukan secara parsial. Menurutnya, seluruh proses harus berpijak pada arsitektur hukum yang berlaku di Indonesia, mulai dari UU Pokok Agraria, UU Otonomi Daerah, hingga UU TNI.
“TNI AU memang memiliki kepentingan strategis dalam menjaga pertahanan negara, apalagi Morotai diproyeksikan sebagai pangkalan udara utama di wilayah Timur Indonesia. Ini positif bagi kedaulatan udara kita,” ungkap Hasbi. Namun, ia mengingatkan bahwa di atas lahan tersebut juga terdapat hak-hak masyarakat yang telah bermukim sejak lama.
Mencari Titik Temu (Win-Win Solution)
Karena konflik ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, Hasbi mendorong adanya jalan keluar yang saling menguntungkan (win-win solution). Ia menilai keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD sangat krusial sebagai representasi suara masyarakat lokal.
Hasbi mengungkapkan bahwa dirinya telah tiga kali melakukan koordinasi dengan pihak TNI AU untuk mencari solusi konkret. “Pihak TNI AU sebenarnya memiliki keinginan yang sejalan untuk berpihak pada masyarakat. Namun, jika lahan pangkalan harus dikurangi, maka perlu ada solusi lain, seperti Pemda menyediakan lokasi alternatif bagi pengembangan pertahanan,” jelasnya.
Urgensi Strategis Morotai
Hasbi juga mengajak masyarakat untuk melihat masa depan Morotai dalam peta geopolitik global. Dengan potensi ketegangan di Laut Cina Selatan dan kawasan Pasifik, Morotai akan menjadi pilar utama pertahanan nasional di masa mendatang.
“Jangan hanya melihat Morotai hari ini. Ke depan, pangkalan udara di sini akan menjadi sangat krusial sebagai markas pertahanan penting. Meski demikian, kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Tugas saya di pusat adalah terus bersuara agar masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan,” pungkas Hasbi. (BS)
- Penulis: Mujizad Mandea
- Editor: Mustak
Saat ini belum ada komentar