Jais tagih janji kampanye Rusli-Rio yang sempat menjanjikan program lansia hingga Rp2 juta.
- calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
- visibility 525
- comment 0 komentar
- print Cetak
Source : Istimewa
BALENGKO SPACE, MOROTAI – Kebijakan alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai memicu polemik hangat. Langkah daerah menggelontorkan anggaran hingga Rp891,9 juta untuk operasional Satuan Tugas (Satgas) tahun 2026 dinilai mencederai rasa keadilan publik, terutama di tengah mandeknya realisasi janji politik peningkatan bantuan sosial (bansos) bagi para lanjut usia (lansia).
Sorotan tajam tersebut dilayangkan oleh tokoh pemuda sekaligus representasi masyarakat Morotai, Jais Gafur. Dalam pernyataannya, Jais Gafur Pemda Morotai Kritisi Anggaran rutin Satgas yang justru lebih diprioritaskan ketimbang menepati komitmen kampanye Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2024–2029, Rusli Sibua dan Rio Cristian Pawane (Rusli-Rio).
“Menagih janji politik bukanlah tindakan konfrontatif, melainkan cara elegan warga memastikan komitmen ‘Morotai Unggul, Adil, dan Sejahtera’ benar-benar diwujudkan menjadi kebijakan publik yang berpihak pada rakyat kecil,” tegas Jais kepada media, Minggu (17/05/2026).
Tagih Janji Bansos Lansia Rp2 Juta
Jais membeberkan fakta kontras di lapangan. Saat kontestasi pilkada lalu, pasangan Rusli-Rio secara lantang menjanjikan program bantuan lansia hingga Rp2 juta. Namun pada realitasnya saat ini, para warga senior rata-rata hanya menerima Rp300 ribu per bulan.
Kondisi tersebut kian diperparah oleh timpangnya distribusi bantuan. Dari estimasi 3.484 jiwa lansia yang tersebar di 88 desa se-Kabupaten Pulau Morotai, baru 2.447 orang yang terakomodasi program. Artinya, terdapat 1.037 lansia yang hingga kini belum tersentuh jaminan sosial dari Pemda.
“Ketimpangan ini menunjukkan pemerintah daerah tidak serius mengurus warga senior. Ingat, keberadaan Satgas ini bukan bagian dari janji politik saat kampanye. Jika Pemda berani menghapus belanja honor Satgas yang mencapai Rp891.922.500 itu, alokasi anggarannya bisa dialihkan untuk menaikkan bantuan lansia hingga kisaran Rp664 ribu per orang,” papar Jais mengalkulasi.
Pertanyakan Fungsi OPD dan Sentil DPRD Morotai
Lebih jauh, Jais mempertanyakan urgensi pembentukan berbagai rumpun Satgas di tengah gemuknya struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara kedinasan memiliki tugas, fungsi, dan hak anggaran pelayanan publik.
“Kalau semua urusan harus dibentuk Satgas, lalu sebenarnya OPD di lingkup Pemda Morotai ini kerjanya apa? Apakah ini indikasi bahwa OPD dinilai tidak mampu menjalankan tugas birokrasi pemerintahan?” cetusnya retoris.
Tak hanya membidik pihak eksekutif, Jais Gafur Pemda Morotai Kritisi Anggaran tersebut dengan turut menyentil performa pengawasan DPRD Pulau Morotai. Lembaga legislatif dituding mandul dan abai dalam mengawal formulasi anggaran daerah yang berkeadilan.
“Lalu di mana fungsi pengawasan DPRD Morotai saat ini? Jangan sampai institusi wakil rakyat hanya datang, duduk, diam di kantor, lalu memproduksi narasi tanpa benar-benar memperjuangkan hak intervensi anggaran untuk kepentingan rakyat,” pungkas Jais menyudahi. (BS)
- Penulis: Mujizad Mandea
- Editor: Mustakim
Saat ini belum ada komentar