Tolak Kenaikan Dexlite, Organda Morotai Gelar Hearing di DPRD: Ancam Mogok Massal 7 Hari
- calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
- visibility 330
- comment 0 komentar
- print Cetak
DPC Organda Pulau Morotai menggelar hearing di DPRD menolak kenaikan harga Dexlite. Mereka mengancam mogok kerja massal selama 7 hari jika tuntutan tak dipenuhi. Source : Baperone
PULAU MOROTAI, BALENGKO SPACE – Gelombang protes akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai menyasar sektor transportasi di daerah. Puluhan sopir truk yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Angkutan Darat (DPC Organda) Kabupaten Pulau Morotai menggelar aksi konvoi dan hearing di Kantor DPRD Pulau Morotai, Senin (11/5/2026).
Aksi ini dipicu oleh kenaikan harga BBM industri jenis Dexlite yang dinilai sangat memberatkan biaya operasional angkutan barang dan jasa. Ketua DPC Organda Morotai, Arsil Nyong, menyatakan bahwa jika kondisi ini dibiarkan tanpa solusi dari pemerintah, maka kelumpuhan sektor logistik di Morotai tidak dapat dihindari.
Dampak Domino Kenaikan Biaya Operasional
Dalam penyampaian aspirasinya di halaman Kantor DPRD, Arsil menekankan bahwa kenaikan Dexlite berdampak langsung pada kelangsungan usaha transportasi lokal. Ia mengkhawatirkan adanya lonjakan harga kebutuhan pokok di masyarakat akibat membengkaknya biaya distribusi.
“Kami datang ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Kenaikan BBM Dexlite sangat memengaruhi biaya operasional. Jika dibiarkan, tarif angkutan pasti naik secara sepihak,” tegas Arsil di hadapan massa aksi.
Lima Tuntutan Organda Morotai
Dalam sesi hearing bersama anggota DPRD dan perwakilan Pemerintah Daerah, Organda mengajukan lima poin tuntutan strategis:
- Penetapan Penyesuaian Tarif: Menuntut regulasi tarif angkutan umum dan khusus yang baru seiring kenaikan harga Dexlite.
- Kuota Solar Subsidi: Meminta pengembalian kuota BBM subsidi jenis solar yang saat ini tidak lagi tersalurkan kepada para sopir truk.
- Kompensasi BBM: Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM kepada pengusaha angkutan selama tarif baru belum ditetapkan.
- Pemberdayaan Lokal: Pelibatan Organda secara aktif dalam setiap proyek pembangunan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
- Ancaman Mogok Kerja: Jika dalam waktu 7 hari tuntutan tidak diakomodasi, Organda mengancam akan melakukan mogok kerja massal hingga tuntutan dipenuhi.
Arsil menegaskan bahwa ancaman mogok kerja selama satu minggu tersebut bukan sekadar gertakan. Hal ini menyangkut keberlangsungan hidup para sopir dan kestabilan ekonomi daerah. “Ini menyangkut keberlangsungan usaha dan kehidupan sopir di Morotai,” pungkasnya.
Aksi yang diawali dengan konvoi puluhan truk ini sempat menarik perhatian warga dan memacetkan arus lalu lintas menuju pusat pemerintahan. Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD berjanji akan segera mengoordinasikan tuntutan tersebut dengan instansi terkait. (BS)
- Penulis: Mujizad Mandea
- Editor: Mustakim
Saat ini belum ada komentar