Naswin Rowo Ajak Lulusan Unipas Mengabdi, Atasi Krisis Operator Dapodik di Morotai
- calendar_month 7 jam yang lalu
- visibility 95
- comment 0 komentar
- print Cetak
Source: IstimewaUntuk mengatasi kendala pendataan sekolah, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Naswin Rowo mengajak sarjana komputer lokal ikut terlibat.
BALENGKO SPACE, MOROTAI-Guna memutus rantai kendala klasik pendataan sekolah, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Naswin Rowo, meluncurkan gagasan strategis dengan mengajak para sarjana komputer lokal turun tangan.
Ketua DPC PKB Pulau Morotai periode 2026–2031 tersebut mengimbau para lulusan Universitas Pasifik (Unipas) Morotai, khususnya dari program studi Teknik Informatika yang belum memiliki kesibukan, untuk mengabdi menjadi tenaga operator Dapodik di desa masing-masing.
Langkah ini dinilai sebagai solusi jitu jangka panjang untuk mengatasi kekosongan SDM operator yang selama ini memicu kegagalan sekolah mendapatkan bantuan BOSP.
”Selama ini, pihak sekolah kerap beralasan sulit mendapatkan tenaga operator di desa, sehingga mereka terpaksa menumpang ke operator sekolah lain dan sulit dikontrol. Dengan memberdayakan lulusan Unipas, kita bisa menyelesaikan krisis SDM ini sekaligus memberi ruang pengabdian bagi pemuda daerah,” ujar Naswin kepada Media (18/6).
Selain rekrutmen SDM, Naswin mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Pulau Morotai untuk bergerak cepat menyelenggarakan pelatihan operator Dapodik khusus bagi sekolah-sekolah yang tidak memperoleh dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2026. Pelatihan ini mutlak dilakukan secepatnya pada bulan ini sebelum memasuki tahun ajaran baru 2026/2027.
”Kementerian Pendidikan akan segera merilis aplikasi Dapodik versi terbaru. Melalui sistem inilah sekolah menginput semua data krusial, mulai dari sarana prasarana, peserta didik, hingga tenaga pendidik, agar bisa terakomodir dalam pengajuan Dana BOSP 2027,” jelasnya.
Naswin mengingatkan agar kelalaian tahun lalu tidak terulang kembali. Berdasarkan evaluasi, tercatat ada 11 SD/SMP serta 15 lembaga PAUD di Morotai yang gagal menerima dana BOSP tahun 2026 lantaran tidak melakukan sinkronisasi data pada Juli dan Agustus 2025 lalu.
”Penarikan data BOSP untuk tahun 2027 dibatasi ketat hingga 31 Agustus 2026. Berarti, sekolah hanya memiliki waktu krusial pada bulan Juli dan Agustus tahun ini untuk melakukan sinkronisasi data. Jangan sampai lengah lagi,” tegas legislator PKB tersebut.
Di samping urusan teknis, faktor kepemimpinan kepala sekolah juga menjadi sorotan tajam. Naswin menegaskan, nihilnya dana bantuan di beberapa sekolah bukan semata salah operator, melainkan akibat rendahnya kepedulian kepala sekolah terhadap tenggat waktu administrasi.
”Kepala sekolah dituntut lebih proaktif dan peduli. Faktanya, sebagian keterlambatan penginputan terjadi karena kepala sekolah lambat menyerahkan dokumen data pokok ke pihak operator. Jika manajemen sekolahnya abai, maka dampaknya fatal bagi operasional siswa,” pungkas Naswin.
- Penulis: Mujizad Mandea
Saat ini belum ada komentar